Dana Hibah dari APBN untuk Keraton Solo Diduga Masuk Rekening Pribadi

Guna mengatasi hambatan administratif tersebut, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan netral dengan mengundang para tokoh keraton berdasarkan identitas kependudukan (KTP) masing-masing.

Langkah ini dilakukan agar proses pengelolaan hibah dan perlindungan cagar budaya tetap bisa berjalan secara legal tanpa harus menunggu selesainya sengketa tahta.

Sebagai solusi jangka pendek dalam pengelolaan bantuan pemerintah, penunjukan KGPH Tedjowulan dianggap sebagai langkah strategis untuk menjamin bantuan dari berbagai sumber pemerintah dapat dikelola secara transparan.

Pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan aset sejarah bangsa terbengkalai hanya karena konflik keluarga yang berlarut-larut.