Bahlil Dukung Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe, KLH Dorong ke Bareskrim

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) diambil berdasarkan pertimbangan yang matang.

PT Agincourt Resources, yang terafiliasi dengan PT United Tractors (UNTR) dan PT Astra International (ASII), termasuk satu dari 28 perusahaan yang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH-nya dicabut oleh pemerintah pada pekan ini.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan 28 perusahaan tersebut juga akan diseret ke kasus pidana dengan melibatkan Bareskrim Polri.

"Sudah barang tentu pencabutannya itu lewat kajian yang mendalam dan semuanya sudah kita lakukan, dan selanjutnya nanti kami akan melakukan proses lebih lanjut," kata Bahlil saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (22/1/2026).

Selain tambang emas Martabe, Satgas PKH juga mencabut izin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru yang dikelola PT North Sumatera Hydro Energy.

Bahlil juga menyebut pencabutan izin tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Meski diakuinya PLTA Batang Torus seharusnya sudah mulai melaksanakan commercial operation date (COD) pada 2025 lalu.

"Ada PLTA juga di Batangtoru, itu juga ada sekitar 510 Megawatt yang seharusnya sudah COD di tahun kemarin, tapi kemudian terjadi delay, dan itu juga termasuk yang dicabut. Sudah barang tentu akan dilakukan kajian-kajian lebih mendalam termasuk FS-nya (studi kelayakan), nanti kita lihat perkembangan setelah dilakukan pengajian," kata Bahlil.

Tambang emas Martabe dan PLTA Batang Torus sama-sama berada di kawasan Hutan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Keduanya dikaitkan dengan peristiwa banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November lalu.

Diusut Bareskrim

Baca Juga: Kejagung Masih Dalami Dugaan Tindak Pidana 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Buntut Banjir Sumatra

Sebelumnya PTAR juga termasuk dalam enam perusahaan yang digugat perdata dengan nilai ganti rugi Rp4,8 triliun oleh KLH. Enam perusahaan itu dinilai turut memperparah banjir Sumatera pada akhir 2025 kemarin.

KLH sendiri pada Rabu (21/1/2026) mengungkapkan bahwa 28 perusahaa yang izinnya dicabut itu akan juga diusut secara pidana. Kasus ini sudah diserahkan ke Bareskrim Polri.

"Jadi penegakan hukum pidana itu nanti Bareskrim yang akan lakukan, kami tidak masuk ke ranah sana karena kami semua di dalam koordinasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kami sudah bagi tugas di dalam koordinasi satgas, untuk kami khusus di bidang non-pidananya," kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) KLH/BPLH Rizal Rawan.

Ia menjelaskan kelanjutan proses hukum perdata pada perusahaan yang melanggar izin lingkungan maupun ketentuan pemanfaatan kawasan hutan juga tetap berjalan.

"Kelanjutan perdata tentunya tetap berjalan, jadi semua lini dijalankan, baik itu sanksi administrasi, pidana, perdata, semua jalan," ucap dia.

Berdasarkan temuan para ahli yang diterjunkan untuk menangani bencana di Sumatra, ditemukan adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas di 28 perusahaan yang telah dicabut izinnya.

"Kemarin ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kemudian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang kami libatkan, ditemukan ada dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas di perusahaan-perusahaan tersebut," katanya.