Bisnis / Makro
Minggu, 15 Maret 2026 | 09:38 WIB
Ilustrasi OJK. [Ist]
Baca 10 detik
  • OJK pada 13 Maret 2026 menjatuhkan sanksi kepada PT Bliss Properti Indonesia terkait IPO dan pelanggaran laporan keuangan.
  • PT Bliss Properti Indonesia didenda Rp2,7 miliar dan Benny Tjokrosaputro dilarang beraktivitas di pasar modal seumur hidup.
  • Sanksi juga diberikan kepada PT Sejahtera Bintang Abadi Textile, NH Korindo, dan direkturnya karena berbagai pelanggaran transaksi.

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menjatuhkan sejumlah sanksi administratif dan larangan kepada PT Bliss Properti Indonesia (POSA) Tbk, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk, serta pihak-pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

Penetapan sanksi tersebut dilakukan pada 13 Maret 2026. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum guna menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

“Penetapan sanksi ini merupakan bukti komitmen OJK dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia,” kata Ismail dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (15/3/2026).

Dalam kasus penawaran umum perdana saham (IPO) PT Bliss Properti Indonesia Tbk, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2,7 miliar kepada perseroan.

Sanksi tersebut diberikan karena perusahaan terbukti melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terkait penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

OJK menemukan bahwa perusahaan mencatat piutang pihak berelasi kepada PT Bintang Baja Hitam sebesar Rp31,25 miliar dalam Laporan Keuangan Tahunan 2019.

Selain itu, perusahaan juga mencatat uang muka pembayaran kepada PT Ardha Nusa Utama sebesar Rp116,7 miliar dalam laporan keuangan 2019 hingga 2023.

Namun, dana tersebut dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan sehingga tidak layak diakui sebagai aset perusahaan.

Dana tersebut diketahui berasal dari hasil IPO yang kemudian mengalir kepada Benny Tjokrosaputro sebesar Rp126,6 miliar dan kepada PT Ardha Nusa Utama sebesar Rp116,7 miliar.

Baca Juga: Bank BPR Koperindo Dicabut Izinnya, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah hingga Juli 2026

OJK juga mengungkap adanya keterkaitan pihak, di mana Direktur PT Ardha Nusa Utama Ibrahim Hasybi juga menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Hanson International Tbk, perusahaan yang dikendalikan oleh Benny Tjokrosaputro.

Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan sanksi larangan kepada Benny Tjokrosaputro selaku pengendali PT Bliss Properti Indonesia Tbk untuk menjadi anggota dewan komisaris, direksi, maupun pengurus perusahaan di bidang pasar modal seumur hidup sejak 13 Maret 2026.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi terkait transaksi afiliasi dan transaksi material pada PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk.

Perusahaan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis karena tidak melaksanakan prosedur transaksi benturan kepentingan dalam penurunan bunga pada Addendum IV Perjanjian Kredit No. 54 tertanggal 8 Juli 2020 antara perusahaan dengan PT Mitra Buana Korporindo.

Pelanggaran juga ditemukan pada Addendum I Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tanggal 8 Juli 2020 antara perusahaan dengan PT Celestia Sinergi Indonesia.

Selain sanksi terhadap perusahaan, OJK juga menjatuhkan denda sebesar Rp45 juta kepada Tan Heng Lok selaku pengendali PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. Ia juga dilarang menjabat sebagai komisaris, direksi, maupun pengurus perusahaan di bidang pasar modal selama lima tahun.

Load More