- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen PDB per 31 Maret 2026.
- Pemerintah sengaja mempercepat belanja negara di awal tahun agar distribusi anggaran lebih merata sepanjang tahun 2026 mendatang.
- Kementerian Keuangan akan terus memonitor realisasi belanja kementerian dan lembaga untuk memastikan efisiensi serta mengendalikan penggunaan anggaran negara.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal tingginya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tembus Rp 240,1 triliun per 31 Maret 2026, atau 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menkeu Purbaya menyatakan kalau defisit APBN sengaja dibuat besar di awal tahun karena Belanja Pemerintah memang dipercepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Saya ingin menciptakan di mana Belanja Pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, numpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Purbaya tak menampik kalau Badan Gizi Nasional (BGN) adalah pihak paling disorot karena melakukan belanja paling besar, meskipun ia mengklaim Kementerian dan Lembaga (K/L) lain melakukan hal serupa.
"Yang mana yang paling besar, ya Anda tahu, ada beberapa. Sebetulnya hampir merata, tapi yang menonjol ya BGN lah karena memang anggarannya besar," lanjut dia.
Kendati begitu ia memastikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memonitor semua pengeluaran K/L. Bahkan Purbaya mengancam tak mencairkan dana apabila belanja tak optimal.
Bendahara Negara juga baru mengetahui Kemenkeu bisa melakukan hal tersebut, yang sudah dilakukan pada 2025 lalu. Ini dilakukan agar Belanja Pemerintah lebih terkontrol.
"Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Jadi saya akan melihat kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran, kan pasti ada tuh, nanti kita kasih peringatan ke Kementerian Lembaga terkait. Dan kalau akan akan diteruskan, kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini enggak akan saya bayar. Saya bisa begitu rupanya, da sudah kita lakukan di tahun 2025 kemarin, sehingga belanja lebih terkontrol," tegasnya.
Berdasarkan alokasi APBN 2026, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp 268 triliun. Sebanyak 93 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp 268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Wamenkes Ungkap Penyebab 72 Siswa Keracunan MBG di Jaktim
Di sisi lain Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan penerimaan negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp 574,9 triliun. Rincinya yakni dari Penerimaan Perpajakan Rp462,7 triliun (terdiri dari Pajak Rp394,8 triliun serta Kepabeanan dan Cukai Rp67,9 triliun), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp112,1 triliun, dan Penerimaan Hibah Rp100 miliar.
Sementara itu Belanja Negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp 815 triliun atau meningkat 31,4 persen secara tahunan alias year on year (yoy). Angka ini meliputi Belanja Pemerintah Pusat Rp 610,3 triliun (terbagi atas belanja Kementerian/Lembaga Rp281,2 triliun dan belanja non K/L Rp329,1 triliun).dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 204 triliun.
Buntut besarnya belanja negara ketimbang penerimaan negara, maka Purbaya mengumumkan defisit APBN mencapai Rp 240,1 triliun per 31 Maret 2026, atau 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Berita Terkait
-
Wamenkes Ungkap Penyebab 72 Siswa Keracunan MBG di Jaktim
-
Bea Masuk Suku Cadang Pesawat Jadi 0 Persen, Purbaya Bisa 'Rugi' Rp 500 Miliar
-
Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir Tahun: Gini-gini Uangnya Banyak!
-
Defisit APBN Tembus Rp240,1 Triliun, Meroket Dibandingkan Awal Tahun 2026
-
Kepala BGN Sambangi Banggar DPR, Said Abdullah Sebut Ada Penajaman Prioritas Anggaran Rp20 Triliun
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Menteri PU Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi di Dirjen SDA
-
Inovasi Baru PGTC 2026: Energy AdSport Challenge Jadi Wadah Mahasiswa Berprestasi Jalur Non-Akademis
-
BRI Consumer Expo Jakarta 2026 Hadir di JICC: Banjir Promo Hunian, Kendaraan, Sampai Tiket Pesawat
-
Harga Aspal Jadi Mahal Gegara Rupiah Lemah, Kementerian PU Ganti Pakai Beton
-
DPR Soroti PSN 1 Juta Hektare, Begini Katanya
-
PLN Sedang Selidiki Penyebab Mati Lampu di Sumatra Bagian Utara
-
GMFI Kejar Laba Bersih 35,1 Juta Dolar AS di 2026, Begini Strateginya
-
Kementerian PU Butuh Rp30 Triliun untuk Bereskan 136 Perlintasan Sebidang
-
BI Minta Publik Tak Borong Dolar, saat Masyarakat Ramai-ramai Timbun Valas di Bank
-
Sumatra Gelap Gulita, Ini Penjelasan PLN