- Riset Global Debt Monitor kuartal IV-2025 menempatkan Hong Kong dan Jepang sebagai negara dengan rasio utang tertinggi di dunia.
- Pemicu lonjakan utang di Hong Kong berasal dari sektor korporasi properti, sementara di Jepang didominasi oleh kewajiban pemerintah.
- Indonesia memiliki rasio utang sebesar 79% terhadap PDB, menjadikannya negara dengan tingkat utang paling rendah di kawasan Asia Tenggara.
Hong Kong: 380%
Jepang: 372%
Singapura: 347%
Prancis: 326%
Kanada: 315%
China: 298%
Bagaimana Indonesia?
Total akumulasi beban utang Indonesia tercatat berada di level aman, yakni hanya berkisar 79% dari total PDB nasional. Angka tersebut ditopang oleh kontribusi utang sektor rumah tangga sebesar 15%, korporasi non-keuangan 24%, dan porsi utang pemerintah sebesar 40%.
Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat leverage paling rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang masuk dalam pemeringkatan IIF.
Baca Juga: Pakar: Tidak Tepat Kaitkan Utang Pemerintah dengan MBG
Sebagai perbandingan, rasio utang Indonesia jauh lebih kokoh ketimbang Filipina (96% dari PDB), Laos (114%), Vietnam (161%), Thailand (223%), Malaysia (224%), bahkan Singapura (347%).
Sejalan dengan data global tersebut, laporan berkala Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Mei 2026 yang dirilis oleh Bank Indonesia mengonfirmasi arah kebijakan fiskal yang kian pruden. Pada Triwulan I-2026, total posisi ULN Indonesia bertengger di angka USD 433,4 miliar (atau setara kisaran Rp7.600 triliun).
Meskipun secara nominal terlihat besar, kecepatan pertumbuhan utang luar negeri ini terbukti melambat secara signifikan. ULN Indonesia tercatat hanya tumbuh sebesar 0,8% secara tahunan (year-on-year), melandai drastis dari kuartal sebelumnya yang sempat menyentuh laju pertumbuhan 1,9%.
Dari total pinjaman luar negeri tersebut, sektor publik (gabungan portofolio pemerintah pusat dan bank sentral) memegang kendali atas dana sebesar USD 214,7 miliar.
Menariknya, pengereman penarikan utang baru oleh pemerintah terjadi di tengah tingginya minat manajer investasi global dalam berburu Surat Berharga Negara (SBN).
Berita Terkait
-
Bolehkan Puasa Arafah tapi Masih Punya Utang Puasa Ramadan? Ini Penjelasannya
-
BI Mulai Kehabisan Cadev? Prabowo Wajibkan Eksportir Parkir Dolar di RI Mulai 1 Juni 2026
-
Bayar Utang atau Berkurban, Mana yang Harus Didahulukan Menurut Islam?
-
Rupiah Tembus Rp17.645, Garuda Indonesia Kian Berat Menanggung Utang Dolar
-
Dibanding Era Habibie, Tekanan Rupiah Kini Dinilai Lebih Berat karena Utang Luar Negeri Membengkak
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- Promo Superindo Terbaru, Minyak Goreng Cuma Rp20 Ribuan, Susu dan Kecap Diskon Besar
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Awas Aksi Jual Asing! Saham Perbankan Jadi Sasaran Empuk Profit Taking
-
Ekonom Ramal Rupiah Susah Turun ke Level Rp 16.000/USD
-
Bos GoTo Lapor ke Seskab Teddy, Telah Turunkan Potongan Komisi Ojol 8%
-
Prabowo Diminta Evaluasi PLN Imbas Insiden Blackout Sumatra: Rakyat Rugi Besar!
-
Tekanan Ekonomi Bikin Investor RI Mulai Lirik Aset Kripto dan Emas Digital
-
Begini Kondisi Listrik di Sumatra, Masih Banyak yang Padam?
-
OJK Lihat Bisnis BPD Masih Baik-baik Saja
-
Harga Minyak DIproyeksi Bergejolak dalam 60 Hari ke Depan Usai Sanksi Iran Dicabut
-
Bantah Krisis 1998 Terulang, Purbaya: Saya Pinteran Dikit dari IMF
-
NCKL Siapkan Rp1 Triliun untuk Buyback Saham, Cek Jadwalnya