Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) saling bersebrangan dalam menyikapi proyek pembangunan transportasi massal monorel.
Ahok bertindak tegas menyikapi perjanjian kerjasama dengan PT Jakarta Monorail, pengembang proyek ini, sedangkan Jokowi bersikap hati-hati dalam memandang perjanjian ini.
Bahkan, Ahok sempat mengancam PT Jakarta Monorail apabila tidak menyetujui perjanjian kerjasama baru yang disodorkan. Dia juga mempersilakan PT Jakarta Monorail mundur jika tidak mampu menyetujui perjanjian kerjasama yang baru ini.
“Jadi kita mau sodorin kontrak berapa tahun harus selesai. Kalau tidak selesai, semua yang terbangun itu punya Pemprov DKI. Kalau mereka tidak setuju dengan isi PKS yang baru ini, angkat kaki saja. Emangnya gue pikirin. Kita nggak keluarin duit kok untuk bangun monorel,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kemarin, Rabu (19/2/2014).
Ahok menegaskan, PT Jakarta Monorail diberikan tenggat waktu tiga setengah tahun untuk menyelesaikan satu koridor monorel. Bila dalam waktu ini pembangunan fisik proyek tersebut tidak selesai, maka Ahok meminta seluruh bangunan yang sudah dibangun termasuk tiang pancang akan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.
“Tiang pancang yang bayar dia (PT JM) dong. Nggak kita yang bayar. Dia harus beresin pembayaran tiang pancang. Jadi kalau dia gagal bangun monorel, ya Pemprov DKI yang dapat. Enak saja suruh gue yang bayar. Itu urusan dia dengan PT Adhi Karya,” katanya.
Selain itu, Ahok juga meminta supaya PT Jakarta Monorail memberikan jaminan bank sebesar lima persen dari total pembangunan ini. Kata Ahok, jaminan ini untuk menunjukkan keseriusan PT Jakarta Monorail dalam pembangunan proyek tersebut.
Namun, kata Ahok, PT Jakarta Monorail menyatakan keberatan atas syarat ini. Dalihnya, berdasarkan aturan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk jaminan bank ditentukan sebanyak satu persen dari total investasi pembangunan properti atau infrastruktur
“Kita ngajuin 5%, tapi dia keberatan. Dia minta lebih rendah dari 5%. Dimana-mana berlaku 5% dong. Katanya jalan tol cuma 1%. Mana buktinya? Kalau nggak ada buktinya, saya tidak mau. Kalau dalam Perpres kan 5%. Logika dong, anda mau bangun 100 perak, tapi lima perak saja nggak ada. Kan aneh. Ini kan jaminan,” tutur Ahok.
Berbeda dengan Ahok, Jokowi lebih hati-hati menyikapi proyek ini. Menurutnya, proyek ini harus tetap berjalan.
"Karena perjanjian kerjasama masa demi masa, ayat demi ayat, harus hati-hati. Syaratnya harus komplit, ketemu ditengah itu tidak gampang," kata Jokowi.
Bahkan, Mantan Walikota Solo ini meminta supaya media lebih berhati-hati dalam pemberitaan Monorel. Sebab, menurutnya pemberitaan yang memberikan citra negatif tentunya akan berdampak pada hasil pertemuan hari ini dan proses proyek ini ke depannya.
"Hati-hati lho kalau menulis, ini masalah investasi," kata Jokowi.
Untuk diketahui, Proyek monorel ini sendiri membutuhkan dana sekitar Rp17 triliun dengan panjang lintasan sejauh 30 km yang dibagi dua jalur yakni jalur hijau sepanjang 14,5 kilometer, yang melewati Semanggi-Casablanca-Kuningan-
Berita Terkait
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Disekat Mulai dari Pintu Masuk! Begini Skenario Ketat Sidang Perdana dr Tifa Besok
-
Prabowo Beri Hormat ke Jokowi di HUT ke-80 Bhayangkara
-
Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?
-
Siap Adu Ahli, Polda Metro Jaya Tunggu Langkah Roy Suryo di Sidang Praperadilan Ijazah Jokowi
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Siswa Disabilitas Psikososial Diduga Didiskriminasi Sekolah
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021
-
Tukar Jabatan dengan Land Cruiser, Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp2,75 M