Suara.com - Front Pembela Islam (FPI) menilai pernyataan calon Presiden dari Partai Gerindra tentang kepala daerah harus kerja sama dengan FPI sebagai pernyataan yang standar. Sekjen FPI Sobri Lubis mengklaim, selama ini FPI sudah menjalin kerja sama dengan kepala daerah.
Dia juga menegaskan, pernyataan Prabowo itu tidak otomatis membuat FPI memberikan dukungan kepada Prabowo dalam pemilu Presiden nanti. Kata dia, ada sejumlah syarat yang akan diajukan FPI sebelum memutuskan untuk mendukung Prabowo.
“Pertama, kami menentang faham kapitalis di negara ini. Selain itu soal pluralitas agama, kami juga tidak ingin ada umat Islam yang ikut-ikutan merayakan Natal. Pluralitas agama itu beda dengan pluralis. Kalau pluralis itu artinya tiap umat agama bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tetapi tidak ikut merayakan hari raya umat agama lain,” kata Sobri kepada suara.com melalui sambungan telepon, Rabu (16/4/2014).
Sobri juga menambahkan, FPI belum memutuskan untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon pada Pemilu Presiden nanti. Menurut dia, FPI masih berharap partai politik Islam membuat koalisi dan mengajukan calon Presiden sendiri. Namun, apabila parpol Islam memutuskan untuk mendukung salah satu capres, maka FPI akan memberikan dukungan.
“Jadi kalau parpol Islam memutuskan untuk mendukung Prabowo, kami juga akan ikut mendukung. Begitu juga kalau parpol Islam mendukung Jokowi, kami akan ikut,” tegasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan, semua ormas harus dirangkul termasuk FPI. Pernyataan Prabowo ini mengulangi pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang juga lebih dulu menyarankan kepala negara untuk menggandeng FPI.
Pernyataan Mendagri itu sempat menuai kontroversi karena selama ini FPI dikenal sebagai kelompok yang diduga kerap melakukan aksi kekerasan di sejumlah daerah.
Berita Terkait
-
Novel Bamukmin Diisukan Jadi Komisaris, Website PT Hotel Indonesia Natour Hilang
-
Dicap 'Lembek' Kritik Pemerintah, Said Didu: Saya Bukan Terwo!
-
Rekam Jejak Novel Bamukmin, Eks FPI yang Diisukan Jadi Komisaris BUMN
-
Sudah Cukup Terima Kasih 2 Tahun, Said Didu Desak Prabowo Bersihkan Kabinet dari 'Orang Jokowi'
-
Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar
-
DTKJ Usul Tarif Langganan Transjakarta Rp 200 Ribu per Bulan, Ada Diskon 20 Persen