Suara.com - Polisi akan bertindak tegas terhadap demonstran yang mengganggu sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2014 yang akan berlangsung hari ini, di Mahkamah Konstitusi.
"Unjuk rasa itu boleh, namun apabila menjadi anarkis, ricuh, atau menganiaya orang lain ya akan kita tindak," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Polisi Rikwanto saat dihubungi suara.com, Rabu (6/8/2014) pagi.
MK akan menggelar sidang perdana sengketa pilpres yang diajukan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, mulai pukul 09.30 WIB. Beredar kabar, akan ada pengerahan massa sampai puluhan ribu orang untuk demo di kantor mahkamah.
Tindakan yang akan diberikan polisi, kata Rikwanto, sesuai dengan tingkat ancaman yang terjadi.
"Ya awalnya akan diingatkan," kata Rikwanto.
Rikwanto menegaskan petugas akan benar-benar menerapkan standar operasional prosedur di lapangan, seperti penggunaan senjata penghalau massa.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Dwi Priyatno juga menegaskan tindakan tegas akan diberikan kepada perusuh.
"Awal dengan dialog , kalau masih membandel kita pakai alat termasuk borgol dan lainnya. Kalau kita diserang, kita menyiapkan peluru karet misalnya sampai laras licin sampai level 6," kata dia.
Dwi menambahkan, penggunaan peluru karet bukan untuk mematikan, tapi untuk melumpuhkan
"Namun, kami tidak mengharapkan. Dilengkapi, tapi untuk antisipasi," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim