Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan lebih dari 2,6 juta orang di seluruh Indonesia telah mengunduh (download) buku-buku kurikulum 2013 melalui website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Itu dari laporan sampai tadi pagi yang saya terima, sudah ada lebih 2,6 juta orang yang mengunduh buku kurikulum 2013 melalui web yang kita miliki," kata Mohammad Nuh saat peresmian 29 gedung sekolah se-Nusa Tenggara Barat (NTB), di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (6/9/2014).
Selain layanan melalui situs di kementerian, untuk mempercepat proses penerapan kurikulum 2013, Nuh mengatakan pihaknya juga telah membagikan kepingan CD kepada seluruh sekolah.
Kendati demikian, pihaknya terus mendorong kepada perusahaan yang telah diberi tugas membuat buku kurikulum 2013 untuk secepatnya menyelesaikan dan mendistribusikannya ke seluruh daerah.
"Kita berharap satu atau dua minggu ini seluruhnya sudah sampai ke daerah. Tetapi, kalau bukunya belum datang proses belajar mengajar tidak boleh terhenti," kata Nuh.
Selain itu, pihaknya juga tidak akan melarang jika ada pemerintah daerah yang ingin memfotokopi buku-buku tersebut.
"Kita mempersilakan kalau ada pemerintah daerah seperti itu, termasuk para guru," ujarnya.
Ia menyebutkan, sudah lebih dari 1,3 juta orang guru telah mengikuti pelatihan penerapan kurikulum 2013. Bahkan, banyak di antara guru tersebut sudah mengerti dan memahami, dan telah diberikan penilaian. Namun, kalaupun belum mengerti, maka guru tersebut akan dilatih kembali.
"Jadi kalau ada guru yang belum paham ya dipahamkan, dilatih, dan mau tidak mau memang harus dilatih," katanya.
Akan tetapi kalau masih juga belum bisa, pihaknya telah menyiapkan klinik konsultasi pembelajaran (KKP), pihaknya akan memberikan pendampingan kepada guru yang belum paham.
Pihaknya memberikan kesempatan kepada para guru yang belum memahami untuk terus mengikuti program pendampingan hingga Oktober mendatang.
Karena itu, ia menolak jika dikatakan bahwa program kurikulum 2013 dinilai gagal, bahkan telah terjadi perbedaan antara sekolah swasta dan negeri, padahal menurutnya pemerintah telah berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi peserta didik dan guru.
"Intinya bagi yang belum bisa akan terus diberi pendampingan sampai bisa, kalau kita menyerah, kapan akan bisanya, begitu juga dengan sekolah, tidak ada bedanya baik sekolah swasta maupun negeri, semua sama," kata Mohammad Nuh. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
Diperiksa Polda Metro, Eks Ketua KIP DKI Jadi Saksi Meringankan Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi
-
Kemensos Beri Santunan untuk Keluarga Marinir Korban Longsor Cisarua
-
Indeks Keselamatan Jurnalis 2025: Swasensor dan Narasumber yang Diam Jadi Tantangan Baru
-
Tok! DPR Sahkan 8 Anggota Baznas RI Periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna, Ada Nama Eks Wamenag
-
DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 Hari Ini, Ada Tiga Surat Dari Presiden Dibacakan
-
Tanah Bergerak di Tegal Disebut Bakal Berulang, Pakar Geologi UGM: Tak Layak Huni, Cari Lokasi Baru!
-
3 Jam Bareng 22 Pengusaha APINDO di Hambalang, Prabowo Tekankan Penciptaan Lapangan Kerja
-
Respons KPK Soal 'Negara Menyuap Negara' di Kasus Suap PN Depok: Ada Niat Jahat yang Bertemu
-
Dua Rumah di Jalan Bangka Ludes Terbakar Subuh Tadi
-
Pertarungan di Senayan: Menghapus Ambang Batas Parlemen Demi Suara Rakyat atau Stabilitas Politik?