Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan lebih dari 2,6 juta orang di seluruh Indonesia telah mengunduh (download) buku-buku kurikulum 2013 melalui website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Itu dari laporan sampai tadi pagi yang saya terima, sudah ada lebih 2,6 juta orang yang mengunduh buku kurikulum 2013 melalui web yang kita miliki," kata Mohammad Nuh saat peresmian 29 gedung sekolah se-Nusa Tenggara Barat (NTB), di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (6/9/2014).
Selain layanan melalui situs di kementerian, untuk mempercepat proses penerapan kurikulum 2013, Nuh mengatakan pihaknya juga telah membagikan kepingan CD kepada seluruh sekolah.
Kendati demikian, pihaknya terus mendorong kepada perusahaan yang telah diberi tugas membuat buku kurikulum 2013 untuk secepatnya menyelesaikan dan mendistribusikannya ke seluruh daerah.
"Kita berharap satu atau dua minggu ini seluruhnya sudah sampai ke daerah. Tetapi, kalau bukunya belum datang proses belajar mengajar tidak boleh terhenti," kata Nuh.
Selain itu, pihaknya juga tidak akan melarang jika ada pemerintah daerah yang ingin memfotokopi buku-buku tersebut.
"Kita mempersilakan kalau ada pemerintah daerah seperti itu, termasuk para guru," ujarnya.
Ia menyebutkan, sudah lebih dari 1,3 juta orang guru telah mengikuti pelatihan penerapan kurikulum 2013. Bahkan, banyak di antara guru tersebut sudah mengerti dan memahami, dan telah diberikan penilaian. Namun, kalaupun belum mengerti, maka guru tersebut akan dilatih kembali.
"Jadi kalau ada guru yang belum paham ya dipahamkan, dilatih, dan mau tidak mau memang harus dilatih," katanya.
Akan tetapi kalau masih juga belum bisa, pihaknya telah menyiapkan klinik konsultasi pembelajaran (KKP), pihaknya akan memberikan pendampingan kepada guru yang belum paham.
Pihaknya memberikan kesempatan kepada para guru yang belum memahami untuk terus mengikuti program pendampingan hingga Oktober mendatang.
Karena itu, ia menolak jika dikatakan bahwa program kurikulum 2013 dinilai gagal, bahkan telah terjadi perbedaan antara sekolah swasta dan negeri, padahal menurutnya pemerintah telah berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi peserta didik dan guru.
"Intinya bagi yang belum bisa akan terus diberi pendampingan sampai bisa, kalau kita menyerah, kapan akan bisanya, begitu juga dengan sekolah, tidak ada bedanya baik sekolah swasta maupun negeri, semua sama," kata Mohammad Nuh. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
Pilihan
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
Terkini
-
12 Tahun Transjakarta: Layani 1,4 Juta Penumpang per Hari, Cakupan Tembus 92,5 Persen Jakarta
-
Salah Sasaran, 2 Pemuda Dikeroyok karena Disangka Begal di Baleendah
-
Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
-
Jalan Senyap ke Bantaran Rel Senen, Pengamat: Prabowo Jungkirbalikkan Konsep Blusukan
-
Kasus Ratu Sabu Dewi Astutik Masuk Tahap Akhir: Pelimpahan Awal April, Jaringan Global Terus Diburu!
-
Artis Legenda JAV Ditangkap Polisi karena Curi Roti Lapis Rp 31 Ribu
-
Akibat Panas Esktrem, Makam Kuno dan Desa yang Hilang Tahun 1974 di Pedu Muncul Lagi
-
Suami Istri Tewas dengan Kepala Terpenggal di Rumah, Sang Anak Ikut Meninggal
-
Cerita Perantau Tempuh Perjalanan Panjang hingga Apresiasi Pemerintah atas Kelancaran Mudik Lebaran
-
Kebijakan WFH Sekali Sepekan untuk Hemat BBM, Pramono: DKI Jakarta Tunggu Arahan Pusat