Suara.com - Komnas HAM menyatakan, dari 34 menteri yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi), tak ada satupun yang masuk dalam daftar negatif atas keterlibatan pelanggaran HAM terkait tujuh berkas yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung.
Berkas itu merujuk pada rekomendasi atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat dari peristiwa 1965 sampai peristiwa Trisakti Semanggi 1998.
“Kalau merujuk pada negatif list Komnas HAM yang dibuat atas dasar hasil penyelidikan yang sudah dilakukan, 7 berkas pelanggaran HAM berat, maka nama-nama menteri Kabinet Kerja tidak ada,” ujar Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila melalui pesan singkat kepada Suara.com, Senin (27/10/2014) malam ini.
Komnas HAM bahkan memberi apresiasi keterlibatan menteri perempuan dalam posisi kunci dan penting dalam Kabinet Kerja yang diumumkan Minggu (26/10/2014), kemarin.
“Apalagi posisinya juga pada posisi strategis. Dilihat dari latar belakangnya, mereka memiliki kemampuan dan memang perempuan pekerja,” tambah Laila lagi.
Tapi Jokowi tetap diingatkan agar PR pemerintahan ke depan khususnya di bidang HAM adalah konflik agrarian, ketenagakerjaan dan kebebasan beragama.
Dan catatan penting adalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Berita Terkait
-
Temukan 36 Selongsong Peluru, Komnas HAM Dalami Dugaan Pelanggaran HAM Operasi Kembru
-
Komnas HAM Usul Pembentukan Badan Khusus Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat
-
Kasus Sutrimo Jadi Ujian Negara, Koalisi Sipil Desak Usut Tuntas Kaitan dengan Eks Jampidsus
-
RUU HAM Ditargetkan Rampung 2026, Pemerintah Klaim Prosesnya Terbuka untuk Publik
-
Jangan Jerat Tersangka saja, Komnas HAM Dorong Korban Dapat Pemenuhan Hak Atas Pidana Korupsi
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Gelar Apel Siaga 27 Agustus, Fahira Idris: Bang Japar Ajak Warga Jaga Jakarta
-
DPR Soroti Risiko Diskriminasi Bantuan Gempa NTT di Tengah Pilkades
-
Dituduh Ngamuk dan Tunjuk-Tunjuk Pengacara Ruben Onsu, Sarwendah: Sebagai Ibu Wajar...
-
DPR Dukung Perpres Timah Rakyat, Biar PT Timah Bisa Beli 3.000 Ton Hasil Warga
-
Serbaguna! 5 Pelembap Wajah dan Tubuh Ampuh Mengunci Kelembapan Kulit
-
Menhub: Sejumlah Penerbangan di Kalimantan Batal Imbas Asap Karhutla
-
Gedung Bapenda DKI Terbakar Lagi! Ruang Arsip Lantai 11 Hangus, Petugas Masih Siaga Pendinginan
-
Gelombang Panas Laut Makin Sering Terjadi, Apa Dampaknya bagi Ekosistem dan Masyarakat Pesisir?
-
Gagal ke Final Piala AFF 2026, Singapura Tetap Bangga Bisa Pulangkan Timnas Indonesia
-
Senator Arya Wedakarna Serahkan Tongkat Ganesha, Tegaskan Bali di 2029 Dukung Perintah Jokowi