Suara.com - Mantan pimpinan DPP Golkar yang dipecat oleh Aburizal Bakrie (Ical), Yorrys Raweyai, secara resmi menonaktifkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Idrus Marham dari kedudukannya. Hal itu menurut Yorrys, karena Tim Penyelamat Partai Golkar menilai kepemimpinan Ical saat ini sudah tidak konstitusional lagi.
"Kepemimpinan ARB yang dilaksanakan tidak konstitusional lagi. Karena itu, mulai hari ini, kami resmi menonaktifkan Ketua Umum ARB dan Sekjen Idrus Marham, dan (kepengurusan) diambil alih oleh Tim Penyelamat," ungkap Yorrys, dalam konferensi pers yang dihadiri oleh anggota Tim Penyelamat Partai Golkar, di Kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2014).
Lebih jauh, menurut Yorrys, pekerjaan tim yang dibentuk dalam Rapat Pleno Golkar pada tanggal 25 November lalu tersebut, ke depan adalah membuat surat untuk menginstruksikan kepada seluruh elemen Golkar, agar tidak mengikuti Munas yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 30 November mendatang. Tugas lainnya adalah menyiapkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan Munas yang dikehendaki oleh Munas VIII di Riau.
"Kita akan segera menyurati seluruh DPD dan organisasi sektor sayap, bahwa ARB dan Idrus sudah dinonaktifkan. Karena itu, (terkait) rencana Munas tanggal 30, kita instruksikan (elemen Golkar) agar tidak mengikuti Munas tersebut," tegas mantan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini.
Yorrys juga mengatakan bahwa apa yang dilakukannya terkait Munas nanti, didasari oleh semangat dan prinsip Golkar yang berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Selain itu, prinsip objektif dan kritis juga menurutnya dijunjung tinggi dalam menemukan pemimpin yang kuat dan berkualitas.
"Golkar tetap berprinsip objektif dan terus mengkritisi hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi partai, demi melahirkan pemimpin yang kuat," tutup Yorrys.
Berita Terkait
-
Anak Ade Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo? Idrus Marham Ngarep Kader Golkar Isi Kursi Menpora Lagi
-
Bahlil Lahadalia Raih Tanda Jasa, Golkar Klaim Buktikan Kapasitas Kepemimpinan!
-
Gibran Temui Try Sutrisno, Golkar Bilang Kini Isu Pemakzulan Sudah Usang dan Tak Relevan
-
Bahlil Temui Prabowo, Idrus Marham: Presiden Tak Akan Pecah Belah Golkar
-
Misteri Pertemuan Bahlil dan Prabowo: Isu Munaslub Golkar Ditepis, Namun Gestur Berbicara Lain
Terpopuler
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Patrick Kluivert Senyum Nih, 3 Sosok Kuat Calon Menpora, Ada Bos Eks Klub Liga 1
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Skandal Tol Rp500 Miliar, Kejagung Mulai Usut Perpanjangan Konsesi Ilegal CMNP
-
Tim Independen LNHAM Terbentuk, Bakal Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus 2025
-
Yusril Bongkar 'Sistem Gila' Pemilu, Modal Jadi Caleg Ternyata Jauh Lebih Gede dari Gajinya
-
Pengamat: Keberanian Dasco Minta Maaf dan Bertemu Mahasiswa jadi Terobosan Baru DPR
-
BPOM Respons Temuan Indomie di Taiwan Mengandung Etilen Oksida, Produk Masih Aman di Indonesia?
-
Kejagung Ungkap Nilai Aset Sitaan Sawit Ilegal Kini Tembus Rp 150 Triliun
-
18 WNI dari Nepal Tiba di Tanah Air Hari Ini, Dipulangkan di Tengah Krisis Politik
-
Di Balik Mundurnya Rahayu Saraswati, Mahfud MD Sebut Ada 'Badai Politik' Menerjang DPR
-
Dugaan Korupsi Tol CMNP Mulai Diusut, Siapa Saja yang Diperiksa Kejagung?
-
Kembali Datangi DPR, ICW Kirim Surat Keberatan 'Tagih' Informasi Soal Pendapatan Anggota Dewan