Suara.com - Mantan pimpinan DPP Golkar yang dipecat oleh Aburizal Bakrie (Ical), Yorrys Raweyai, secara resmi menonaktifkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Idrus Marham dari kedudukannya. Hal itu menurut Yorrys, karena Tim Penyelamat Partai Golkar menilai kepemimpinan Ical saat ini sudah tidak konstitusional lagi.
"Kepemimpinan ARB yang dilaksanakan tidak konstitusional lagi. Karena itu, mulai hari ini, kami resmi menonaktifkan Ketua Umum ARB dan Sekjen Idrus Marham, dan (kepengurusan) diambil alih oleh Tim Penyelamat," ungkap Yorrys, dalam konferensi pers yang dihadiri oleh anggota Tim Penyelamat Partai Golkar, di Kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2014).
Lebih jauh, menurut Yorrys, pekerjaan tim yang dibentuk dalam Rapat Pleno Golkar pada tanggal 25 November lalu tersebut, ke depan adalah membuat surat untuk menginstruksikan kepada seluruh elemen Golkar, agar tidak mengikuti Munas yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 30 November mendatang. Tugas lainnya adalah menyiapkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan Munas yang dikehendaki oleh Munas VIII di Riau.
"Kita akan segera menyurati seluruh DPD dan organisasi sektor sayap, bahwa ARB dan Idrus sudah dinonaktifkan. Karena itu, (terkait) rencana Munas tanggal 30, kita instruksikan (elemen Golkar) agar tidak mengikuti Munas tersebut," tegas mantan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini.
Yorrys juga mengatakan bahwa apa yang dilakukannya terkait Munas nanti, didasari oleh semangat dan prinsip Golkar yang berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Selain itu, prinsip objektif dan kritis juga menurutnya dijunjung tinggi dalam menemukan pemimpin yang kuat dan berkualitas.
"Golkar tetap berprinsip objektif dan terus mengkritisi hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi partai, demi melahirkan pemimpin yang kuat," tutup Yorrys.
Berita Terkait
-
Idrus Marham Usul Muktamar PBNU Dipercepat ke Mei 2026 demi Akhiri Konflik
-
Prihatin PBNU Jadi Ajang Rebutan Kekuasaan, Idrus Marham: NU Milik Rakyat, Bukan Elite Kecil!
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan
-
Bahlil 'Dihujat' di Medsos, Waketum Golkar Idrus Marham: Paradoks Demokrasi
-
Idrus Marham: Pemerintahan Prabowo Lakukan Penataan Mendasar, Golkar Terdepan Mendukung
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan