Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk mulai mempersiapkan evaluasi dan reshuffle kabinet dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Menurut Fadli, Jokowi harus bisa menentukan mana menteri yang benar-benar bekerja dan yang hanya menampilkan pencitraan semata.
"Saya jauh-jauh hari ngomong, presiden sebaiknya mempersiapkan rencana reshuffle, evaluasi. Mana menteri-menteri yang jalan, mana yang tidak jalan, mana yang pencitraan, mana yang benar-benar kerja," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Wajah Politik Kita' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2018).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyoroti Menaker Hanif Dhakiri saat melakukan inspeksi ke penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan memanjat pagar. Dia menyesalkan Jokowi yang dalam memilih menteri menyisihkan sosok berpengalaman dan kompeten di bidangnya.
"Di tim Pak Jokowi lemah sekali orang-orang yang mengerti hukum. Misalnya ada Pak Yusril, Saldi Isra, atau Pak Irman mungkin akan lain, sehingga banyak nabrak-nabrak. Mudah-mudahan ini bukan gejala terus-menerus karena akan membahayakan Presiden. (Menteri) bukan orang-orang yang baik dalam bidangnya," kritiknya.
Selain Hanif, Fadli juga dia juga mengkritik Mekumham yang dinilainya menabrak aturan dalam kisruh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menteri lain yang menjadi sasaran kritik Fadli adalah Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang dinilainya melakukan intervensi kepada Partai Golkar.
"Kami berharap pemerintah jangan intervensi parpol dengan kepentingan jangka pendek. Tidak boleh Menkopolhukam itu berbicara soal izin. Itu tidak elok sekali. Apalagi sudah membicarakan
tanggal dan tempatnya. Itu kapasitas panitia, Menko Polhukam bukan panitia. Itu intervensi telanjang. Saya kira Ibu Mega marah kalau dengar seperti itu," tutupnya.
Berita Terkait
-
Vonis Gugatan atas Sangkalan Fadli Zon soal Perkosaan Massal 1998 Digelar 21 April
-
Eks Ketua TGPF Tegaskan Fakta Perkosaan Mei 98 Tak Bisa Disangkal
-
Ada 2 Raja Saling Mengklaim di Keraton Solo, Fadli Zon Mengadu pada DPR
-
Fadli Zon Sebut Pemerintah Tak Intervensi Urusan Keraton Solo: Fokus Kami Hanya Cagar Budaya
-
5 Fakta Kericuhan Keraton Surakarta, Adu Argumen Dua Kubu 'Berebut Tahta'
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Gus Ipul Apresiasi Komitmen Pemprov Sulteng dalam Pengembangan Sekolah Rakyat
-
Daur Ulang Air Wudhu hingga Panel Surya, Jejak Kampus Muhammadiyah Menuju Transisi Energi
-
Rudal Iran Hancurkan 1.000 Rumah Tel Aviv Hingga Tak Layak Huni
-
Baleg DPR Sepakat RUU PPRT Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan
-
Irvian Bobby Sultan Kemnaker Sebut Noel Minta Rp3 Miliar Pakai Kode '3 Meter'
-
Gempa M 7,4 dan Tsunami Landa Jepang Utara, Kemlu RI Pastikan Kondisi WNI Aman
-
Bakal Diambil Keputusan Tingkat I Malam Ini, Berikut 12 Poin Substansi RUU PPRT
-
Komnas Perempuan: Candaan di Grup WA Bisa Masuk Kekerasan Seksual
-
Mencetak Generasi Peduli Lingkungan yang Bertanggung Jawab Melalui Proyek Fikih Hijau
-
Cerita ASN Terobos Api Lewat Tangga Darurat Saat Kebakaran Gedung Kemendagri