Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk mulai mempersiapkan evaluasi dan reshuffle kabinet dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Menurut Fadli, Jokowi harus bisa menentukan mana menteri yang benar-benar bekerja dan yang hanya menampilkan pencitraan semata.
"Saya jauh-jauh hari ngomong, presiden sebaiknya mempersiapkan rencana reshuffle, evaluasi. Mana menteri-menteri yang jalan, mana yang tidak jalan, mana yang pencitraan, mana yang benar-benar kerja," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Wajah Politik Kita' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2018).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyoroti Menaker Hanif Dhakiri saat melakukan inspeksi ke penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan memanjat pagar. Dia menyesalkan Jokowi yang dalam memilih menteri menyisihkan sosok berpengalaman dan kompeten di bidangnya.
"Di tim Pak Jokowi lemah sekali orang-orang yang mengerti hukum. Misalnya ada Pak Yusril, Saldi Isra, atau Pak Irman mungkin akan lain, sehingga banyak nabrak-nabrak. Mudah-mudahan ini bukan gejala terus-menerus karena akan membahayakan Presiden. (Menteri) bukan orang-orang yang baik dalam bidangnya," kritiknya.
Selain Hanif, Fadli juga dia juga mengkritik Mekumham yang dinilainya menabrak aturan dalam kisruh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menteri lain yang menjadi sasaran kritik Fadli adalah Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang dinilainya melakukan intervensi kepada Partai Golkar.
"Kami berharap pemerintah jangan intervensi parpol dengan kepentingan jangka pendek. Tidak boleh Menkopolhukam itu berbicara soal izin. Itu tidak elok sekali. Apalagi sudah membicarakan
tanggal dan tempatnya. Itu kapasitas panitia, Menko Polhukam bukan panitia. Itu intervensi telanjang. Saya kira Ibu Mega marah kalau dengar seperti itu," tutupnya.
Berita Terkait
-
Ada 2 Raja Saling Mengklaim di Keraton Solo, Fadli Zon Mengadu pada DPR
-
Fadli Zon Sebut Pemerintah Tak Intervensi Urusan Keraton Solo: Fokus Kami Hanya Cagar Budaya
-
5 Fakta Kericuhan Keraton Surakarta, Adu Argumen Dua Kubu 'Berebut Tahta'
-
Korban Pemerkosaan Mei 1998 Alami Teror Berlapis, Dilarang Lapor Oleh Pejabat Negara
-
Sidang Gugatan Ucapan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal 98: Psikolog UI Ditegur Hakim karena Minum
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Mamah Dedeh Bocorkan Isi Pertemuan Prabowo dan Ulama: Bahas Perang Dunia hingga Krisis Bangsa
-
JK Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo: Bahas Kondisi Negara hingga Ketegangan Global
-
Jusuf Kalla Ajak Seluruh Masjid Indonesia Baca Qunut Nazilah untuk Perdamaian Dunia
-
Suasana Hangat Bukber Istana: Prabowo Salami Ulama dan Cium Tangan Kiai Nurul Huda Djazuli
-
Pemprov DKI 'Guyur' Warga Ciganjur dengan Sembako Murah dan Kacamata Gratis
-
Prabowo Buka Bersama Ulama di Istana, Dapat Saran Keluar dari BoP
-
Resmi! Biaya Pemakaman di Jakarta Kini Nol Rupiah
-
Jimly Mau Bisik-bisik ke Prabowo, Minta Waktu Lapor Hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri
-
Cegah Korban Jiwa Terulang, Pramono Anung Percepat Penertiban Kabel Semrawut di Jakarta
-
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tetap Terbuka, Terapkan Protokol Khusus Selama Situasi Perang