Suara.com - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (10/12/2014).
Dalam kesempatan ini, dia menjelaskan latar belakang terjadinya reformasi di Indonesia. Menurutnya, reformasi di Indonesia harus terjadi sebagai takdir sejarah.
"Karena waktu itu, aspirasi dan gerakan perubahan itu tersumbat. Tak ada jalan, tak ada ruang. Karena saat itu kita menganut sistem otoritarian dan Indonesia alami krisis yang dahsyat," ujarnya.
Reformasi sendiri, menurutnya berbeda dengan revoulusi yang berarti menjebol dan mengganti. Sehingga, kebanyakan revolusi berujung pada kekerasan.
"Reform it’s not revolution. Koreksi perubahan, perbaikan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan reformasi itu hakikatnya kesinambungan dan perubahan, continunity and change. Karena itu, reformasi tak boleh mengganti dan menjebol, kerangka bernegara dari sebuah bangsa," ujarnya.
Dia menekankan, ada 10 hal yang mejadi catatannya kenapa reformasi perlu terjadi.
1. Kekuasaan yang relatif absolut, lama, dan bahkan eksesif.
2. Demokrasi yang lemah, dan kurang untuk menyampaikan kebebasan, dan ekspresi.
3. Konsenterasi kekuasaan yang terpusat. Terlalu sentralistik.
4. Eksekutif yang terlalu kuat, dan legislatif yag terlalu lemah. Sehingga tidak terjadi check and balances secara kokoh.
5. Peran militer di politik yang dirasakan berlebihan dan eksesif.
6. Dominasi parpol pemerintah, saat itu terlalu dominan dan tak adil untuk parpol lain.
7. Pemilu yang jauh dari free and fair election.
"Bahkan, banyak negara sahabat yang berseloroh, di Indonesia pemilu belum dilakukan, tapi hasilnya sudah tahu," kata SBY.
8. Lemahnya pemberatasan korupsi, dan membuat seolah-olah negara permisif.
9. Domiasi bisnis dari kalangan tertentu terutama yang dekat dengan kekuasaan.
10. Cara penegakan stabilitas dan keamanan yang represif dan eksesif.
Berita Terkait
-
Soal Pejabat Baru BEI-OJK, Luhut Ikut Cawe-cawe ke Prabowo: Nanti Sore Saya Sampaikan ke Presiden
-
Habiburokhman: Waspada Penumpang Gelap Reformasi Polri, Ada Agenda Dendam Politik
-
SBY Minta Pemerintah Dalami Aturan Board of Peace Sebelum Bayar Iuran Rp17 Triliun
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
Rampung Akhir Bulan, Taman Bendera Pusaka Bakal Alih Fungsi Jadi 'Waduk' Saat Curah Hujan Tinggi
-
Prabowo Tidak Akan Anugerahkan Tanda Kehormatan ke Kapolri, Ini Alasannya
-
Pertemuan Prabowo dengan Taipan Dikritik: Kontradiktif dengan Semangat Lawan Oligarki!
-
Bukan Inisiatif Prabowo, Ahmad Khozinudin Sebut 5 Pengusaha Panik dan Minta Ketemu
-
Gus Ipul Desak Wali Kota Denpasar Tarik Ucapan Dinilai Menyesatkan Publik
-
Sarmuji Tegas ke Kader Golkar: Jangan Ada Jeruk Makan Jeruk di Koalisi
-
Ungkap Bobroknya Pilkada Langsung, Pengamat Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
-
Noel Bongkar Teka-teki Parpol Tiga Huruf Berinisial 'K' di Kasus Korupsi K3 Kemenaker
-
Kelakar Prabowo Jawab Tuduhan Otoriter: Jangan-jangan Rakyat Ingin Itu Sedikit untuk Lawan Koruptor
-
Prabowo Tegaskan Berani Ambil Abolisi dan Amnesti: Hukum Jangan Jadi Alat Politik