Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua menyatakan dukungan terhadap pemerintah pusat dalam menggelar dialog damai Jakarta – Papua. Dukungan tersebut merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri perayaan Natal Nasional di Kota Jayapura, Papua, 27 Desember 2014 lalu, yakni menyatakan akan melakukan dialog untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Bumi Cendrawasih.
Anggota Komisi A DPRD Bidang Hukum dan HAM, Ruben Magay, mengungkapkan rakyat Papua sejak beberapa waktu lalu sudah mengusulkan dialog damai. Namun kala itu, kata dia, Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak juga merespon usulan tersebut.
“Dialog itu kan sudah lama digagas oleh Jaringan Damai Papua. Namun ketika itu SBY tidak merespon. Padahal dialognya sudah di Jakarta. Kalau sudah ada respon dari pemerintah Jokowi, tinggal nunggu waktu kapan. Kalau kita katakan pemerintah daerah eksekutif, MRP, tetapi kalau dikatakan komponen masyarakat lain sekarang Papua sudah punya presiden melalui kongres III tahun 2012 di padang Bulan,” katanya di Kota Jayapura, Selasa (6/1/2015).
Dikatakan, rakyat Papua sudah mendikler bahwa saat ini mereka sudah memiliki Presiden sendiri. Ditambahkan, dialog yang dijanjikan itu akan diikuti semua tingkatan, baik pemerintah pusat, OPM, PDP, akademisi, dan Jaringan Damai Papua.
“Sekarang semua kelompok ini masyarakat Papua merespon semua secara baik dan juga Jakarta, dan Jakarta bisa lihat sudah melihat sudut pandang, bahwa pemerintah dalam hal ini, gubernur, DPRP, MRP,” kata dia.
Dengan menganggap sudah memiliki Presiden, sekarang tinggal menunggu pengakuan dan diplomasi. Semasa Presiden SBY, pemerintah pusat tidak cepat merespon permintaan dialog Jakarta - Papua. Maka ketika itu, pada Oktober 2012 masyarakat berinisiatif memilih Presiden sendiri, yakni Forkorus Yoboisembut.
“Atas nama negara federal Papua Barat, kemudian, OPM, sudah mengangkat komponen perangkat pemerintah Papua. Karena selama ini pemerintah pusat masa bodoh sekarang tinggal pengakuan. Sekarang sudut pandang menentukan hak nasib sendiri,” katanya. (Lidya Salmah)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Dedi Mulyadi Jemput 13 Korban LC di NTT, Pastikan Proses Hukum Tetap Berlanjut!
-
Soal Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, Ketua Komisi X: Alarm Sosial dan Ujian Komitmen Kebangsaan
-
Menteri PPPA Minta Hukum Transparan Bagi Oknum Brimob Penganiaya Anak di Tual
-
Nekat Jualan di Trotoar Tanah Abang, Wali Kota Ancam PKL Bandel dengan Pidana Ringan!
-
Fenomena WNI Jadi Tentara Bayaran Negara Lain, Pakar HI Ingatkan Pemerintah Soal Ini
-
Waspada Penipuan! Eks Brimob di Pasukan Rusia Ingatkan WNI Soal Link Rekrutmen Bodong
-
8 Fakta Tewasnya El Mencho, Dari Status 'Kode Merah' hingga Ancaman Perang Saudara Kartel
-
Busyro Muqoddas soal Vonis Perdana Arie: Ada Secercah Keadilan, Tapi Idealnya Bebas Murni
-
Pelihara Bandar? Kasat Narkoba Toraja Utara Diduga Terima Setoran Rp13 Juta Tiap Minggu
-
Pramono Anung Mau Sulap 153 Pasar Jakarta Jadi Destinasi Global