Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua menyatakan dukungan terhadap pemerintah pusat dalam menggelar dialog damai Jakarta – Papua. Dukungan tersebut merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri perayaan Natal Nasional di Kota Jayapura, Papua, 27 Desember 2014 lalu, yakni menyatakan akan melakukan dialog untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Bumi Cendrawasih.
Anggota Komisi A DPRD Bidang Hukum dan HAM, Ruben Magay, mengungkapkan rakyat Papua sejak beberapa waktu lalu sudah mengusulkan dialog damai. Namun kala itu, kata dia, Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak juga merespon usulan tersebut.
“Dialog itu kan sudah lama digagas oleh Jaringan Damai Papua. Namun ketika itu SBY tidak merespon. Padahal dialognya sudah di Jakarta. Kalau sudah ada respon dari pemerintah Jokowi, tinggal nunggu waktu kapan. Kalau kita katakan pemerintah daerah eksekutif, MRP, tetapi kalau dikatakan komponen masyarakat lain sekarang Papua sudah punya presiden melalui kongres III tahun 2012 di padang Bulan,” katanya di Kota Jayapura, Selasa (6/1/2015).
Dikatakan, rakyat Papua sudah mendikler bahwa saat ini mereka sudah memiliki Presiden sendiri. Ditambahkan, dialog yang dijanjikan itu akan diikuti semua tingkatan, baik pemerintah pusat, OPM, PDP, akademisi, dan Jaringan Damai Papua.
“Sekarang semua kelompok ini masyarakat Papua merespon semua secara baik dan juga Jakarta, dan Jakarta bisa lihat sudah melihat sudut pandang, bahwa pemerintah dalam hal ini, gubernur, DPRP, MRP,” kata dia.
Dengan menganggap sudah memiliki Presiden, sekarang tinggal menunggu pengakuan dan diplomasi. Semasa Presiden SBY, pemerintah pusat tidak cepat merespon permintaan dialog Jakarta - Papua. Maka ketika itu, pada Oktober 2012 masyarakat berinisiatif memilih Presiden sendiri, yakni Forkorus Yoboisembut.
“Atas nama negara federal Papua Barat, kemudian, OPM, sudah mengangkat komponen perangkat pemerintah Papua. Karena selama ini pemerintah pusat masa bodoh sekarang tinggal pengakuan. Sekarang sudut pandang menentukan hak nasib sendiri,” katanya. (Lidya Salmah)
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Imbas Konflik Timur Tengah: Harga Plastik di Jakarta Melonjak 40 Persen, Penjual Makanan Menjerit!
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi Akibat Israel Serang Lebanon, Iran Murka Gencatan Senjata AS Dilanggar
-
Anak Urus Anak: KPI Bongkar Fakta Pahit di Balik Maraknya Pernikahan Dini di Indonesia
-
Sekutu Mulai Pecah Kongsi? Inggris Kecam Trump dan Tuntut Gencatan Senjata di Lebanon
-
TNI AL Latih UMKM Pesisir Olah Hasil Laut dan Kedelai, Dorong Kemandirian Ekonomi
-
Awan Gelap Gencatan Senjata Perang AS - Iran
-
KPI Konsolidasikan Gerakan Perempuan Jelang Kongres VI, Soroti Kepemimpinan dan Keadilan Iklim
-
Korupsi Petral Bikin Harga Premium Melejit, Kejagung Gandeng BPKP Hitung Total Kerugian Negara!
-
Nuklir Iran Panas Lagi, Ambisi Pengayaan Uranium Teheran Tak Akan Bisa Dihentikan Amerika Serikat
-
Iran Ancam Batalkan Gencatan Senjata dengan AS Jika Israel Terus Bombardir Lebanon Tanpa Henti