Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua menyatakan dukungan terhadap pemerintah pusat dalam menggelar dialog damai Jakarta – Papua. Dukungan tersebut merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri perayaan Natal Nasional di Kota Jayapura, Papua, 27 Desember 2014 lalu, yakni menyatakan akan melakukan dialog untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Bumi Cendrawasih.
Anggota Komisi A DPRD Bidang Hukum dan HAM, Ruben Magay, mengungkapkan rakyat Papua sejak beberapa waktu lalu sudah mengusulkan dialog damai. Namun kala itu, kata dia, Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak juga merespon usulan tersebut.
“Dialog itu kan sudah lama digagas oleh Jaringan Damai Papua. Namun ketika itu SBY tidak merespon. Padahal dialognya sudah di Jakarta. Kalau sudah ada respon dari pemerintah Jokowi, tinggal nunggu waktu kapan. Kalau kita katakan pemerintah daerah eksekutif, MRP, tetapi kalau dikatakan komponen masyarakat lain sekarang Papua sudah punya presiden melalui kongres III tahun 2012 di padang Bulan,” katanya di Kota Jayapura, Selasa (6/1/2015).
Dikatakan, rakyat Papua sudah mendikler bahwa saat ini mereka sudah memiliki Presiden sendiri. Ditambahkan, dialog yang dijanjikan itu akan diikuti semua tingkatan, baik pemerintah pusat, OPM, PDP, akademisi, dan Jaringan Damai Papua.
“Sekarang semua kelompok ini masyarakat Papua merespon semua secara baik dan juga Jakarta, dan Jakarta bisa lihat sudah melihat sudut pandang, bahwa pemerintah dalam hal ini, gubernur, DPRP, MRP,” kata dia.
Dengan menganggap sudah memiliki Presiden, sekarang tinggal menunggu pengakuan dan diplomasi. Semasa Presiden SBY, pemerintah pusat tidak cepat merespon permintaan dialog Jakarta - Papua. Maka ketika itu, pada Oktober 2012 masyarakat berinisiatif memilih Presiden sendiri, yakni Forkorus Yoboisembut.
“Atas nama negara federal Papua Barat, kemudian, OPM, sudah mengangkat komponen perangkat pemerintah Papua. Karena selama ini pemerintah pusat masa bodoh sekarang tinggal pengakuan. Sekarang sudut pandang menentukan hak nasib sendiri,” katanya. (Lidya Salmah)
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
Terkini
-
Dari Dugaan Korupsi hingga Blackout Sumatera, Polri Temukan Harta Bernilai Rp543 Miliar
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
ICW Bakal Lapor KPK: Stop Potensi Korupsi Mobil Kopdes Merah Putih Rp5,5 T Sebelum Terlambat!
-
Resmikan 5 Bendungan Rp9,79 Triliun, Prabowo Bidik Ketahanan Pangan hingga Energi
-
Misteri Status Jampidsus Febrie: Bukti Disebut Cukup, Tapi Terbentur Tembok Kekuasaan?
-
Kisah Penyuluh Kepercayaan di DIY: Dulu Ditolak Sekolah, Kini Sambut Hari Kepercayaan 13 Juli
-
Cari Honda Beat EA 6129 KB Milik Mahasiswi Tewas di Kos Mataram, Keluarga Siapkan Hadiah Rp20 Juta
-
ICW Temukan Selisih Harga Fantastis Pengadaan Mobil KDKMP, Potensi Rente Tembus Rp5,5 Ttriliun
-
Hendardi Sentil Kejagung: Jangan Defensif dan Lecehkan Nalar Publik Soal Penanganan Korupsi
-
Di Balik Penggeledahan yang Dikaitkan dengan Febrie Adriansyah: Anomali dan Tanda Tanya Penyidikan