Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lambat dalam menyelesaikan kekisruhan KPKvsPolri, karena itu berbagai kalangan meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turun tangan untuk mengatasi kisruh tersebut.
"Seharusnya JK turun tangan, dia senior. Ini pak JK nggak berperan. Kenegarawanan beliau ini sudah teruji," kata Pengamat Politik Populi Center, Nico Harjanto dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).
Ia mempertanyakan keberadaan JK dalam sengkarut ini. Nico menilai mantan Ketua Umum Partai Golkar itu JK seakan hanya menjadi figur di balik layar dan tidak ikut untuk menyelesaikan kisruh KPK dan Polri.
Padahal jika mau mengingat, rekam jejak JK yang biasanya cekatan dan tegas dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini.
"Situasi seperti ini, di mana JK? Dia seakan hanya di balik layar. Tidak tampil dalam situasi ini," katanya.
Hingga saat ini, Presiden Jokowi terkesan membiarkan konflik yang berkembang antara KPK dan Polri, dengan alasan menghormati independensi proses hukum.
Ia berjanji baru akan mengambil sikap terkait Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri pekan depan. Jokowi memang telah menunda pelantikan Komjen Budi, setelah KPK menetapkan Kalemdikpol itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi saat dirinya menjabat sebagai Kabiro Deputi Binkar SDM Mabes Polri pada tahun 2003-2006. Namun sikap ini dinilai tidak cukup, apalagi belakangan muncul upaya pelemahan KPK oleh pihak Polri.
Jokowi beralasan, belum mengambil sikap karena masih banyak persoalan. Namun Jokowi tak menjelaskan persoalan tersebut.
"Saya selesaikan semuanya minggu depan, karena ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan dulu. Harus dirampungkan, " kata Jokowi sesudah mengikuti Rakor BNN di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (4/2/2015) lalu.
Berita Terkait
-
Demi Pilpres Satu Putaran, Eks Relawan Jokowi-JK Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran
-
Program Unggulan Jokowi-JK 'Disentil' Gibran, Ternyata Dana Desa Dikucurkan Pertama Kali Tahun 2015
-
Jokowi Ungkap Alasannya Kepincut Susi Pudjiastuti
-
Penggabungan Kemenhut dan KLH Dinilai Kurang Tepat
-
Kekhawatiran Bila Kabinet Diumumkan di Luar Istana
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP
-
Di Depan Perwakilan Keluarga, Polisi Akui Belum Temukan HP Pribadi Arya Daru
-
Demo di DPR, Koalisi Sipil hingga Mahasiswa Desak Hentikan Represi dan Bebaskan Tahanan Politik
-
HUT ke-80 TNI di Monas Hasilkan 126,65 Ton Sampah!