Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lambat dalam menyelesaikan kekisruhan KPKvsPolri, karena itu berbagai kalangan meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turun tangan untuk mengatasi kisruh tersebut.
"Seharusnya JK turun tangan, dia senior. Ini pak JK nggak berperan. Kenegarawanan beliau ini sudah teruji," kata Pengamat Politik Populi Center, Nico Harjanto dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).
Ia mempertanyakan keberadaan JK dalam sengkarut ini. Nico menilai mantan Ketua Umum Partai Golkar itu JK seakan hanya menjadi figur di balik layar dan tidak ikut untuk menyelesaikan kisruh KPK dan Polri.
Padahal jika mau mengingat, rekam jejak JK yang biasanya cekatan dan tegas dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini.
"Situasi seperti ini, di mana JK? Dia seakan hanya di balik layar. Tidak tampil dalam situasi ini," katanya.
Hingga saat ini, Presiden Jokowi terkesan membiarkan konflik yang berkembang antara KPK dan Polri, dengan alasan menghormati independensi proses hukum.
Ia berjanji baru akan mengambil sikap terkait Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri pekan depan. Jokowi memang telah menunda pelantikan Komjen Budi, setelah KPK menetapkan Kalemdikpol itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi saat dirinya menjabat sebagai Kabiro Deputi Binkar SDM Mabes Polri pada tahun 2003-2006. Namun sikap ini dinilai tidak cukup, apalagi belakangan muncul upaya pelemahan KPK oleh pihak Polri.
Jokowi beralasan, belum mengambil sikap karena masih banyak persoalan. Namun Jokowi tak menjelaskan persoalan tersebut.
"Saya selesaikan semuanya minggu depan, karena ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan dulu. Harus dirampungkan, " kata Jokowi sesudah mengikuti Rakor BNN di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (4/2/2015) lalu.
Berita Terkait
-
Demi Pilpres Satu Putaran, Eks Relawan Jokowi-JK Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran
-
Program Unggulan Jokowi-JK 'Disentil' Gibran, Ternyata Dana Desa Dikucurkan Pertama Kali Tahun 2015
-
Jokowi Ungkap Alasannya Kepincut Susi Pudjiastuti
-
Penggabungan Kemenhut dan KLH Dinilai Kurang Tepat
-
Kekhawatiran Bila Kabinet Diumumkan di Luar Istana
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Presiden Prabowo Diminta Segera Evaluasi Kinerja Mendag, Ada Apa?
-
Abdul Wahid Menunggu Vonis, Berharap Putusan Benar-benar Adil
-
Puluhan Tangki Tiap Musim Kemarau Tak Selesaikan Masalah, Warga Kemesu Minta Pencarian Sumber Air
-
Kasus Hutan Lindung Tanjung Piayu, PT GTP Resmi Jadi Tersangka Korporasi
-
9 Rekomendasi Parfum yang Cocok untuk Zodiak Taurus, HMNS hingga Mykonos
-
Kebakaran Hebat Landa Permukiman Padat di Kebayoran Lama, 28 Unit Damkar Dikerahkan
-
Strategi Pemerintah Siapkan Hidrogen Jadi Bahan Bakar Masa Depan RI
-
Pakar Desak Tim 9 Bongkar Pihak Lain yang Punya Kuasa Lebih Besar dari Febrie Adriansyah
-
Puluhan Siswa TK Gaya Baru Solo Belajar di Atap yang Kondisinya Membahayakan
-
Hari Anak Nasional: Langkah Kecil ATFAC yang Mengubah Masa Depan Anak-anak Kurang Beruntung