Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lambat dalam menyelesaikan kekisruhan KPKvsPolri, karena itu berbagai kalangan meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turun tangan untuk mengatasi kisruh tersebut.
"Seharusnya JK turun tangan, dia senior. Ini pak JK nggak berperan. Kenegarawanan beliau ini sudah teruji," kata Pengamat Politik Populi Center, Nico Harjanto dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).
Ia mempertanyakan keberadaan JK dalam sengkarut ini. Nico menilai mantan Ketua Umum Partai Golkar itu JK seakan hanya menjadi figur di balik layar dan tidak ikut untuk menyelesaikan kisruh KPK dan Polri.
Padahal jika mau mengingat, rekam jejak JK yang biasanya cekatan dan tegas dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini.
"Situasi seperti ini, di mana JK? Dia seakan hanya di balik layar. Tidak tampil dalam situasi ini," katanya.
Hingga saat ini, Presiden Jokowi terkesan membiarkan konflik yang berkembang antara KPK dan Polri, dengan alasan menghormati independensi proses hukum.
Ia berjanji baru akan mengambil sikap terkait Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri pekan depan. Jokowi memang telah menunda pelantikan Komjen Budi, setelah KPK menetapkan Kalemdikpol itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi saat dirinya menjabat sebagai Kabiro Deputi Binkar SDM Mabes Polri pada tahun 2003-2006. Namun sikap ini dinilai tidak cukup, apalagi belakangan muncul upaya pelemahan KPK oleh pihak Polri.
Jokowi beralasan, belum mengambil sikap karena masih banyak persoalan. Namun Jokowi tak menjelaskan persoalan tersebut.
"Saya selesaikan semuanya minggu depan, karena ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan dulu. Harus dirampungkan, " kata Jokowi sesudah mengikuti Rakor BNN di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (4/2/2015) lalu.
Berita Terkait
-
Demi Pilpres Satu Putaran, Eks Relawan Jokowi-JK Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran
-
Program Unggulan Jokowi-JK 'Disentil' Gibran, Ternyata Dana Desa Dikucurkan Pertama Kali Tahun 2015
-
Jokowi Ungkap Alasannya Kepincut Susi Pudjiastuti
-
Penggabungan Kemenhut dan KLH Dinilai Kurang Tepat
-
Kekhawatiran Bila Kabinet Diumumkan di Luar Istana
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
Terkini
-
Siti Maimunah: Perlawanan Perempuan di Lingkar Tambang Adalah Politik Penyelamatan Ruang Hidup
-
Jusuf Kalla Ingatkan Dampak Perang Iran-Israel, Subsidi Energi dan Rupiah Terancam
-
Singgung KUHAP Lama, Kejagung Buka Peluang Kasasi atas Vonis Bebas Delpedro Cs
-
Selama Ramadan, Satpol PP DKI Temukan 27 Tempat Hiburan Malam Langgar Jam Operasional
-
Komnas HAM: Teror Air Keras ke Andrie Yunus Serangan terhadap HAM
-
Pecah Kongsi! AS Beri Waktu Seminggu ke Israel Selesaikan Perang Lawan Iran
-
Kuasa Hukum Lee Kah Hin Optimistis Raih Keadilan dalam Praperadilan Kasus Sumpah Palsu
-
Anak-anak Papua Antusias Sambut Speed Boat Pengantar Makan Bergizi Gratis di Danau Sentani
-
Jelang Lebaran, Prabowo Larang Keras Menteri dan Pejabat Gelar Open House Mewah
-
YLBHI: Negara Wajib Ungkap Pelaku Teror Andrie Yunus dan Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan