Suara.com - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agendakan kunjungi Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua pada awal Mei 2015.
"Pak Presiden Joko Widodo merencanakan kunjungi Papua, terutama ke Puncak Jaya dan akan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan adat di sana," kata Mayjen TNI Fransen G Siahaan di Kota Jayapura, Papua, Rabu.
Ia mengemukakan berdasarkan informasi yang diterimanya Presiden Jokowi akan bertemu dan berdialog dengan pentolan kelompok garis keras yang kerap kali membuat kekacauan di Puncak Jaya dan sekitarnya.
Seperti bertemu dan berdialog dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang mengklaim diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) yaitu kelompok Goliat Tabuni dan kawan-kawan. "Bisa saja dalam kunjungan Pak Presiden Jokowi, Goliat Tabuni turun gunung dan menyerah, serta berdialog," katanya.
Tentunya, kata Fransen, pihaknya akan menerima dengan baik jika hal itu terjadi. Apalagi, Goliat Tabuni sudah berusia 60 tahun dan mulai ditinggalkan pengikutnya.
"Jika Goliat Tabuni menyerah kami akan menerima dengan baik. Saat ini saja, kami menerima 23 pengikutnya yang telah menyatakan kembali ke pengkuan NKRI, dan mereka minta dibangunkan delapan honai. Ini tanda bahwa Goliat sudah ditinggalkan bawahannya," katanya.
Ia menegaskan bahwa kapan pun Goliat Tabuni ingin menyerah atau turun gunung dan bergabung dengan saudara-saudaranya untuk mengisi pembangunan tetap diterima dengan tangan terbuka.
"Goliat turun membawa senjata ataupun tidak, kami tetap menerimanya. Sebab dia juga warga Indonesia, yang masih beda pandangan dan perlu dirangkul. Goliat saat ini memegang sekitar 40 pucuk senjata api," katanya.
Mengenai kesiapan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Puncak Jaya, Fransen menyampaikan bahwa pihaknya telah membangun lima unit helipad sebagai landasan mendaratnya helikopter, selain persiapan lainnya.
"Sementara untuk keinginan 23 pengikutnya Goliat Tabuni, agar dibangunkan honai sudah saya sampakan ke KASAD dan KASAD telah memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan pembangunan," katanya.
KASAD mengatakan, lanjut Fransen, akan membantu biaya pembangunan honai tersebut, dimana untuk membuat satu unit honai dibutuhkan dana sekitar Rp75 juta dan akan dibangun sebanyak 10 unit honai.
"Waktu saya untuk membangun honai itu hanya sebulan, dan kemarin ada pihak BUMN menyatakan siap membantu. Tetapi, ada atau tidak ada bantuan, kami siap bangun, karena itu perintah KASAD dan Panglima TNI untuk sejahterahkan rakyat," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 5 HP Baterai 7000 mAh Terbaru 2026, Tahan Seharian dan Kencang Mulai Rp1 Jutaan
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
Terkini
-
Bantah Pemerintah Larang Nobar Film Pesta Babi, Menko Yusril: Silakan Tonton dan Debat!
-
Italia Murka Israel Serang Pasukan Perdamaian PBB yang Tewaskan Tentara Indonesia
-
Tolak SPPG di Dalam Kampus, UMY Usul Fokus Jadi Mitra Kajian Program MBG
-
'Kode Merah' di Balik Room VIP: Bareskrim Bongkar Modus Narkoba di B-Fashion dan The Seven Jakbar
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Israel Jadi Negara Paling Tidak Disukai di Dunia Menurut Survei Global 2026
-
Sadis! Hanya Demi Motor, Pemuda di Karawang Nekat Habisi Nyawa Adik Kelas di Bantaran Citarum
-
Mahfud MD Ungkap Isi Obrolan dengan Jokowi di Kondangan Soimah: Gak Ada Bahas Politik
-
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan ke MK: Soroti Ancaman Denda Rp500 Juta dan Kontrol Global
-
Siswa SMK Karawang Terancam Hukuman Mati Usai Rencanakan Pembunuhan Adik Kelas