Hukuman Mati Jadi Penghalang Diplomasi Indonesia Selamatkan TKI

Suara.com - Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras Kerajaan Arab Saudi yang mengeksekusi Siti Zaenab, tenaga kerja Indonesia asal desa Matarjasah, kecamatan Mlajah, kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

HRWG menilai, secara prinsip hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu, Kerajaan Arab Saudi telah melanggar prinsip hubungan baik antara Arab Saudi dan Indonesia, karena eksekusi tersebut tanpa pemberitahuan lebih dulu.

Pemerintah juga dianggap tidak cukup keras melakukan upaya diplomatik terutama terhadap warga negara yang terancam hukuman mati. Ditambah lagi kelemahan Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati.

“Dampaknya jelas sebetulnya, Indonesia tidak mendapatkan dukungan dari Negara-negara yang selama ini telah mendorong penghapusan hukuman mati. Akibatnya, Indonesia bekerja sendiri, tidak ada dukungan atau upaya diplomatik lain yang dapat didorong, karena negara-negara lain juga melihat Pemerintah Indonesia tidak berkomitmen untuk menghapuskan hukuman mati," terangnya.

HRWG mendesak Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan perlindungan bagi buruh migran, di dalam dan di luar negeri, terutama bagi mereka yang menghadapi hukuman mati.

“Karena mau tidak mau, Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi setiap warga negaranya, terutama yang terancam hukuman mati”, tegas Rafendi.

Sementara itu, Koordinator Lembaga Peduli Buruh Migran Indonesia, Lily Pudjiastuti mengatakan, pemerintah harus menguatkan advokasi hukum bagi tenaga kerja Indonesia. Kasus yang menimpa Siti Zaenab adalah bukti nyata lemahnya pemerintah dalam melakukan advokasi.

Selama ini, kasus yang menimpa Zaenab masuk dalam kategori tuduhan karena polisi setempat hanya mendapatkan keterangan sepihak dari pihak majikan saja.

"Untuk kasus Zaenab, penggalian informasi juga dirasa kurang, terutama soal penyebab mengapa Zaenab bisa membunuh. Apakah karena membela diri atau karena faktor lain," ujar Lily. (Yovie Wicaksono)