Suara.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menilai, banyaknya WNI yang dihukum mati adalah lantaran sistem yang berlaku di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Hal itu menurutnya terkait kurang ketatnya pengawasan pemerintah terhadap penyalur tenaga kerja yang ingin mempekerjakan WNI ke luar.
Nusron memberikan komentar ini terkait dua TKI, Siti Zaenab dan Karni, yang baru saja dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi. Dia pun mengaku sepakat dengan beberapa diplomat yang menyatakan bahwa permasalahan TKI seperti "ketiban sampah". Sebab menurutnya, inti masalah berada di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan BNP2TKI.
"Pikiran saya sama seperti diplomat itu. Memang masalah TKI ini 80 persen masalahnya di hulu dari Indonesia, karena ada tumpah tindih kebijakan terjadi antara Menakertrans dan BNP2TKI," ucap Nusron, dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/4/2015).
Nusron menilai, kurangnya pemahaman pada TKI membuat para pekerja asal Indonesia itu tidak menguasai kondisi di sekitar. Terlebih lagi setelah sebagian agen pemberangkatan TKI juga tidak menjalankan tugas mereka secara maksimal.
"Banyak orang jadi TKI itu tidak penah ada persiapan, lalu berangkat. Karena yang memberangkatkan sudah terima duit," tuturnya.
"Hari ini gak ada pengawasan terpadu. Padahal, 'bisnis' pengiriman TKI karakternya asimetris informasi. Ini menyebabkan ekspektasi (pada) tenaga kerja dan majikannya berbeda," tambah Nusron.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Klaim Prabowo Pindahkan 150 Ribu TKI dari Malaysia ke Jepang
-
Fakta 60 Keluarga Kuasai Separuh Lahan RI, Anggota DPR Desak Pemerintah Naikkan Pajak Konglomerat
-
Nasib 3,1 Juta Ha Lahan Sawit Sitaan Dipertanyakan, DPR Cecar Kementerian ATR/BPN
-
CEK FAKTA: Bantuan TKI Rp680 Juta dari Uang Korupsi Gula, Awas Modus
-
Amnesty Sebut 'Api Pati' Bisa Menjalar ke Papua dan Sulawesi Jika Menteri Prabowo Masih Sombong
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
KontraS Temukan Dugaan Penghilangan Paksa pada Aksi Unjuk Rasa 25-31 Agustus!
-
Profil Wakapolri Dedi Prasetyo, Jenderal Profesor Bakal Gantikan Listyo Sigit jadi Kapolri?
-
Sampaikan Simpati Doha Diserang, Ini Poin-poin Pertemuan Prabowo dan Emir Qatar
-
Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
-
Bali 'Tenggelam' di 120 Titik: BMKG Ungkap Penyebab Hujan Gila dan Peran Sampah Kita
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen