Suara.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menawari modal kerja untuk ekonomi produktif kepada para pekerja rumah tangga yang mengalami permasalahan di luar negeri dan akan kembali ke kampung halamannya.
"Ini bukan pinjaman, tapi hibah yang terdapat dalam APBN," kata Mensos saat menjumpai puluhan PRT bermasalah di "shelter" KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu.
Dalam kunjungannya itu, dirinya sempat berbincang-bincang dengan para TKI bermasalah yang berasal dari sejumlah daerah.
Mensos yang didamping Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono dan Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI KL Trigustono Supriyanto sempat menanyakan apakah para TKI bermasalah itu mau mendapatkan modal kerja tersebut dan dijawab setuju secara serentak.
Dia mengatakan bahwa program ini sudah berjalan dan sangat membantu para PRT bermasalah saat kembali ke Tanah Air supaya punya usaha ekonomi produktif di daerahnya. Untuk itu, para TKI tersebut bisa menghubungi Kepala Dinas Sosial di daerah masing-masing.
"Saya rasa bila mereka punya pendapatan sendiri di kampungnya, tentu mereka tidak kembali ke luar negeri. Kalaupun kembali lagi, mereka sudah menjadi pekerja dengan kemahiran yang memadai," ucapnya.
Untuk itu, lanjut dia, para TKI yang kembali tersebut bisa memanfaatkan peluang ini dan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja yang disiapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI ataupun Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) yang digulirkan Kementerian Sosial di sejumlah daerah.
Jika mereka mengikuti program ini, para TKI tersebut bisa mengikuti pelatihan membuat kue, memasak, menjahit, dan ketrampilan lainnya yang akan dibekali dengan modal kerja sebesar Rp3 juta.
"Dengan Rp3 juta, tentu bisa menjadi modal kerja usaha kecil bagi TKI yang kembali ke Tanah Air tersebut," ucapnya.
Sementara itu, mengenai proses pemulangan TKI dari sejumlah negara terus dilaksanakan baik dari Timur Tengah, Malaysia dan sejumlah negara lainnya.
"Kita baru saja memulangkan TKI dari Arab Saudi (Januari lalu sebanyak 419 orang), Malaysia ataupun Abu Dhabi termasuk 41 orang yang menjadi korban perdagangan orang," ungkapnya.
Dirinya sebenarnya memang sejak tahun 2000 lalu, ketika menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, menginginkan pengiriman hanya untuk mereka yang memiliki ketrampilan memadai (skill labour) agar perlindungan dan kesejahteraannya lebih baik.
"Saya ingin mereka yang dikirim adalah yang memiliki ketrampilan yang memadai," kata Khofifah yang saat di Malaysia bertemu dengan pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama di negara itu. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Resmi! Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah
-
DPRD DKI Segel Parkir Ilegal Blok M Square
-
Nadiem Tegaskan Tanda Tangan Pengadaan Laptop Ada di Level Dirjen Kemendikbudristek
-
Periksa Plt Walkot Madiun, KPK Dalami Permintaan Dana CSR Hingga Ancaman ke Pihak Swasta
-
Buntut Investasi Google ke PT AKAB, Nadiem Disebut Paksakan Penggunaan Chromebook
-
Oditur Militer akan Sambangi Andrie Yunus di RSCM?
-
Sinergi Kemensos Bersama BPS dan DEN Perkuat Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
-
Kebijakan Libur Sekolah Lebih Awal Saat Piala Dunia 2026 di Meksiko Tuai Protes Keras Orang Tua
-
Fatma Saifullah Yusuf Ajak Siswa SRMA 21 Surabaya Ciptakan Lingkungan Bebas Bullying
-
Parigi Moutong Siapkan Lahan 9,2 Hektare untuk Sekolah Rakyat Permanen