Suara.com - Menurut organisasi Amnesty International eksekusi mati terhadap delapan terpidana menunjukkan ketidakpedulian sama sekali terhadap proses hukum dan standar perlindungan hak asasi manusia. Organisasi ini juga menyerukan rencana untuk melaksanakan eksekusi mati lebih lanjut harus dihentikan.
Delapan orang, termasuk warga negara Indonesia dan asing, dieksekusi mati oleh regu tembak di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Mereka semua telah dihukum mati karena kasus narkotika. Sedangkan eksekusi terhadap warga negara Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso, ditunda di menit-menit akhir oleh Presiden Joko Widodo.
"Eksekusi mati ini benar-benar cacat - mereka dilaksanakan dengan mengabaikan sama sekali standar perlindungan yang diakui secara internasional tentang penggunaan hukuman mati," kata Direktur Riset Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik Rupert Abbott dalam pernyataan pers, Rabu (29/4/2015).
"Presiden Joko Widodo harus segera membatalkan rencana untuk melaksanakan eksekusi-eksekusi mati lebih lanjut dan memberlakukan moratorium eksekusi mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan hukuman mati," Rupert menambahkan.
Ada setidaknya dua proses banding hukum yang sedang berlangsung dari terpidana mati yang telah diterima oleh pengadilan di Indonesia. Petisi grasi dari semua delapan tahanan dinilai telah secara tergesa-gesa dipertimbangkan dan ditolak, mengabaikan hak mereka untuk mengajukan pengampunan atau peringanan hukuman sebagaimana diatur dalam hukum internasional.
Empat belas orang kini telah dihukum mati di Indonesia pada 2015 dan pemerintah telah mengumumkan rencana untuk eksekusi mati lebih lanjut tahun ini.
"Hukuman mati selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi ada sejumlah faktor yang membuat eksekusi mati hari ini bahkan lebih menyedihkan. Beberapa tahanan dilaporkan tidak diberikan akses ke pengacara yang kompeten atau penterjemah selama penangkapan dan persidangan awal, melanggar hak mereka atas pengadilan yang adil yang diakui hukum internasional dan nasional," kata Rupert.
"Salah satu dari mereka dieksekusi hari ini, Rodrigo Gularte, Warga Negara Brasil, telah didiagnosis dengan skizofrenia paranoid, dan hukum internasional jelas melarang penerapan hukuman mati terhadap mereka yang cacat mental. Ini juga mengganggu bahwa orang-orang yang dihukum karena kasus-kasus narkotika telah dieksekusi mati, meskipun ini tidak memenuhi ambang "kejahatan paling serius" yang mana hukuman mati bisa diterapkan menurut hukum internasional," Rupert menambahkan.
Berita Terkait
-
Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!
-
Penggeledahan Mengejutkan: Apa Kata Petugas Rutan soal Barang Mencurigakan di Sel Ammar Zoni?
-
Ammar Zoni Jalani Sidang Lanjutan, Saksi Beberkan Temuan Narkotika di Sel Tahanan
-
Waspada! Etomidate di Liquid Vape Resmi Narkotika, Salah Isap Terancam Penjara
-
Di Negara Ini Koruptor Dihukum Mati, Beda dengan Indonesia
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Klaim Pigai soal Papua Biarkan Mereka Merdeka, Benarkah?
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
Terkini
-
Wagub Babel Hellyana Resmi Jadi Tersangka Ijazah Palsu
-
Eksklusif! Jejak Mafia Tambang Emas Cigudeg: Dari Rayuan Hingga Dugaan Setoran ke Oknum Aparat
-
Gibran Bagi-bagi Kado Natal di Bitung, Ratusan Anak Riuh
-
Si Jago Merah Ngamuk di Grogol Petamburan, 100 Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
-
Modus 'Orang Dalam' Korupsi BPJS, Komisi 25 Persen dari 340 Pasien Hantu
-
WFA Akhir Tahun, Jurus Sakti Urai Macet atau Kebijakan Salah Sasaran?
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
Cegah Kematian Gajah Sumatera Akibat EEHV, Kemenhut Gandeng Vantara dari India