Suara.com - Menurut organisasi Amnesty International eksekusi mati terhadap delapan terpidana menunjukkan ketidakpedulian sama sekali terhadap proses hukum dan standar perlindungan hak asasi manusia. Organisasi ini juga menyerukan rencana untuk melaksanakan eksekusi mati lebih lanjut harus dihentikan.
Delapan orang, termasuk warga negara Indonesia dan asing, dieksekusi mati oleh regu tembak di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Mereka semua telah dihukum mati karena kasus narkotika. Sedangkan eksekusi terhadap warga negara Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso, ditunda di menit-menit akhir oleh Presiden Joko Widodo.
"Eksekusi mati ini benar-benar cacat - mereka dilaksanakan dengan mengabaikan sama sekali standar perlindungan yang diakui secara internasional tentang penggunaan hukuman mati," kata Direktur Riset Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik Rupert Abbott dalam pernyataan pers, Rabu (29/4/2015).
"Presiden Joko Widodo harus segera membatalkan rencana untuk melaksanakan eksekusi-eksekusi mati lebih lanjut dan memberlakukan moratorium eksekusi mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan hukuman mati," Rupert menambahkan.
Ada setidaknya dua proses banding hukum yang sedang berlangsung dari terpidana mati yang telah diterima oleh pengadilan di Indonesia. Petisi grasi dari semua delapan tahanan dinilai telah secara tergesa-gesa dipertimbangkan dan ditolak, mengabaikan hak mereka untuk mengajukan pengampunan atau peringanan hukuman sebagaimana diatur dalam hukum internasional.
Empat belas orang kini telah dihukum mati di Indonesia pada 2015 dan pemerintah telah mengumumkan rencana untuk eksekusi mati lebih lanjut tahun ini.
"Hukuman mati selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi ada sejumlah faktor yang membuat eksekusi mati hari ini bahkan lebih menyedihkan. Beberapa tahanan dilaporkan tidak diberikan akses ke pengacara yang kompeten atau penterjemah selama penangkapan dan persidangan awal, melanggar hak mereka atas pengadilan yang adil yang diakui hukum internasional dan nasional," kata Rupert.
"Salah satu dari mereka dieksekusi hari ini, Rodrigo Gularte, Warga Negara Brasil, telah didiagnosis dengan skizofrenia paranoid, dan hukum internasional jelas melarang penerapan hukuman mati terhadap mereka yang cacat mental. Ini juga mengganggu bahwa orang-orang yang dihukum karena kasus-kasus narkotika telah dieksekusi mati, meskipun ini tidak memenuhi ambang "kejahatan paling serius" yang mana hukuman mati bisa diterapkan menurut hukum internasional," Rupert menambahkan.
Berita Terkait
-
Sabu 1,04 Kg Gagal Edar di Kemayoran, Polda Metro Tangkap Sosok Perempuan Ini di Pinggir Jalan!
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Polda Metro Jaya Sita 27 Kg Sabu dan Happy Five Senilai Rp41,7 Miliar di Tangerang
-
Polisi Ciduk Dua Pengguna Ganja Sintetis Bentuk Cair, Belasan Cartridge Liquid Vape Disita Petugas
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
- BPJS PBI Tiba-Tiba Nonaktif di 2026? Cek Cara Memperbarui Data Desil DTSEN untuk Reaktivasi
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Siap-siap! Kemenhan Siapkan 4.000 ASN dari 49 Instansi Kementerian-Lembaga Ikuti Komcad Mulai April
-
Jelang Lebaran, Menpan RB Ingatkan ASN Jaga Integritas dan Tolak Bingkisan Gratifikasi
-
Mensos Gus Ipul Serahkan Santunan Duka pada 23 Prajurit TNI AL Korban Longsor Cisarua
-
Tak Ada Rencana Reshuffle Jelang Ramadan dan Lebaran, Pemerintah Lagi Fokus Lakukan Ini
-
DPR Setujui Hibah Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen, Apakah Ini Menguntungkan?
-
Menaker Yassierli: Perusahaan Wajib Bayar Upah Penuh Karyawan Selama WFA Lebaran 2026
-
Jaksa Ungkap Kemahalan Harga dalam Sidang Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek
-
Roy Suryo Cs akan Boyong Bonatua Silalahi Jadi Ahli Meringankan di Kasus Ijazah Jokowi
-
TP PKK Pusat Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Bireuen
-
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Refly Harun: Hasil Penelitian Roy Suryo 99,9 Persen Palsu