Men PAN-RB Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unas

Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik pada program Pascasarjana Universitas Nasional (Unas), Sabtu (23/5/2015).

Rektor Unas El Amry Bermawi Putera mengatakan, Yuddy yang tanggal 29 Mei 2015 berusia 47, menjadikan dia sebagai guru besar termuda dan tercatat sebagai guru besar ke-18 di universitas ini.

"Profesor Yuddy melengkapi deretan civitas akademica Universitas Nasional yang menjabat sebagai Menteri," kata Amry, dalam acara pengukuhan ini, di Universitas Nasional, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Yuddy  menyampaikan pidato yang diberi judul Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakat.

Garis besarnya, dia menyebut Indonesia perlu melakukan political engineering pembangunan ekonomi industri yang berorientasi jangka panjang dengan mengajak para pemimpin politik dan pemimpin pemerintah lainnya membuat kesepakatan rencana pembangunan ekonomi industri Indonesia.

"Political engineering diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan terhormat di tengah pergaulan antar bangsa di dunia dan memberikan kemakmuran seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia," kata dia.

Dia menambahkan, Indonesia harus berani mengambil keputusan untuk mengembangkan industri yang memiliki keunggulan komparatif.

Industri ini, sambungnya harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli rakyat, perluasan lapangan kerja, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi yang luas untuk menghasilkan devisi nasional yang sebesar-besarnya sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi industri, kata Yuddy, harus berbasis pada keungulan komparatif lokal atau kewilayahan yang menekankan pentingnya kelestarian lingkungan hidup dalam pemaanfaatan sumber daya alam sebagai material produksi.

Dalam acara ini, sejumlah pejabat negara dan elit partai hadir. Di antaranya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, serta beberapa menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi).