Kalau Pemerintah Tolak Dana Aspirasi, Ini yang Dilakukan DPR

Suara.com - DPR telah menyetujui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau dana aspirasi dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 23 Juni 2015 kemarin. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto optimistis jika dana aspirasi akan disetujui pemerintah dan masuk ke dalam APBN 2016.

“Saya optimis kalau dana itu akan disetujui oleh pemerintah selama yang diajukan itu rasional memang benar untuk pembangunan daerah dapil masing-masing, tidak fiktif dan semua bisa terkoordinasi dengan baik ya itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak kecuali kalau dananya enggak ada ya itu lain soal,” kata Yandri kepada Suara.com di gedung DPR, Rabu (24/3/2015).

Adrian mengaku nanti akan mengikuti prosedur yang ada untuk tata cara pengusulan dana aspirasi.

Namun, katanya, kalau ternyata pemerintah tidak setuju dengan dana aspirasi, DPR meminta penjelasan.

“Kita akan terus ikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Nah besok (Kamis) kan paripurna, kita akan tunggu keputusannya. Yang pasti kalau misalnya pemerintah menolak kita harus diberi alasan yang jelas mengapa itu ditolak, kalau disetujui ya harus jelas juga dari kita. Kalau hanya setengah kita juga harus dijelaskan mengapa itu setengah,” katanya.

Seperti diketahui, Badan Anggaran DPR RI meminta dana aspirasi daerah pemilihan dinaikkan hingga Rp15 miliar sampai Rp20 miliar per anggota. Jika dikalikan 560 anggota DPR yang ada, estimasi total dana aspirasi mencapai Rp11,2 triliun. 

Dalam rapat paripurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR dan dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah, Selasa (24/6/2015), ada tiga fraksi yang menolak pengesahan peraturan tentang tata cara pengusulan program pembangunan dapil. Ketiga fraksi adalah Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Apakah pemerintah akan benar-benar menolak seperti isu selama ini?