Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah mengklaim bahwa untuk memberantas korupsi sangatlah mudah kalau dirinya menjabat sebagai presiden.
"Eee, pemberantasan korupsi itu mudah, suruh saya jadi presiden dan satu tahun saya berantas itu korupsi. Itu gampang kok," kata Fahri di Gedung DPR Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2015).
Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah korupsi tidak perlu mengeluarkan hal-hal yang terlalu banyak. Karena, masih kata Fahri, untuk memberantas pihak-pihak yang mencuri uang rakyat tersebut hanya membutuhkan senjata yang namanya nyali.
"Berantas korupsi itu, hanya butuh nyali saja, tapi bagaimana pemerintah kita nggak punya itu," jelas Wakil Ketua DPR tersebut.
Pernyataan Fahri tersebut berawal dari aksi penolakan pemerintah terhadap revisi Undang-undang KPK yang sudah dijadwalkan DPR di prolegnas 2015.
Namun, dalam perjalanan usulan tersebut sontak mendapatkan protes dari masyarakat, terutama pihak yang sangat pro terhadap pemberantasan korupsi. Pasalnya, dalam usulan revisi tersebut ada bagian yang diduga dapat melemahkan kinerja KPK khususnya dalam hal melakukan penyadapan.
Sebelumnya dia menuding kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) penakut karena menolak UU Korupsi.
"Sama juga Jokowi takut, dibikin takut sama orang yang nggak jelas. Nggak mau menyelesaikan masalah nasional," kata Kader PKS tersebut.
Dia menuding, Jokowi berkelit untuk tidak menyetujui perevisian UU KPK semata-mata untuk pencitraan dirinya saja.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Wacana Prabowo Dua Periode Menguat, Begini Respons PKS Soal Pilpres 2029
-
NasDem Nilai Wacana Prabowo Dua Periode Masuk Akal, Approval Rating Hampir 80 Persen Jadi Dasar
-
Truk Terguling di S. Parman, Belasan Rute Transjakarta Terdampak Sore Ini
-
Pesan Prabowo untuk Thomas Djiwandono yang Resmi jadi Deputi Gubernur BI
-
Mantan Kepala LKPP Ungkap Aturan Harga E-Katalog dalam Sidang Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
-
Ibu Korban Kecelakaan Maut di Singapura Masih Dirawat Intensif, Pengemudi Resmi Ditahan
-
Fakta Baru Kasus Pria Dikira Panggul Mayat, Biawak Gagal Dijual Dibawa Pulang Jalan Kaki
-
Terima Aspirasi Amnesty, DPD RI Dorong Penyelesaian Damai Konflik dan Penguatan HAM di Papua
-
Amnesty Internasional Laporkan Tragedi Gearek ke DPD: Heli Militer Diduga Serang Pemukiman
-
Pimpinan DPD RI soal Laporan Tragedi Gearek: Kekerasan di Papua Bukan Lagi Rahasia Umum!