Suara.com - Puluhan petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kini telah mengambil alih perparkiran di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015). H
Hal itu dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyusul laporan ada oknum dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pemungutan liar (Pungli) serta mempekerjakan belasan juru parkir.
"Ya supaya resmi," kata Ahok di Balai Kota DKI.
Menurut pengamatan suara.com, setiap mobil atau motor yang ingin memasuki gedung DPRD DKI harus mengambil karcis masuk terlebih dahulu.
Ahok menegaskan, setelah sosialisasi tersebut dilakukan beberapa hari ke depan, maka nanti akan ditentukan tarif parkirnya.
"Ya. Nanti baru kita atur (tarif parkirnya seperti apa)," jelasnya.
Pengaturan parkir baru diberlakukan setelah Ahok mencopor Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jakarta Ahmad Sotar Harahap pada Jumat lalu (4/9/2015). Jabatan itu kini dipegang oleh Muhammad Yuliadi yang sebelumnya menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Barat.
Sekwan diganti lantaran Ahok kesal dengan kasus pungli di lahan parkir lantai 3 gedung DPRD. Ahok curiga uang pungli mengalir ke kantong salah satu pejabat yang kini telah dicopot itu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 6 Sunscreen Pencerah di Indomaret yang Worth It Masuk Keranjang Belanja
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Diwarnai Dugaan Teror, Sengketa Lahan Club de Arjuna Diminta Diselesaikan di Pengadilan
-
Catatan Merah Komnas HAM, Demo Agustus-September 2025 Jadi Momentum Evaluasi
-
Hafid Abbas Curiga Dana Bansos Tak Dipakai buat MBG demi 'Bagi-bagi Amplop' di Pemilu
-
Nadiem Makarim Siapkan Saksi Baru di Tahap Banding untuk Lawan Vonis 10 Tahun
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Nasib Karyawan Terjawab, Kata Dasco Usai Panggil Bos Tokopedia-TikTok: Tidak Ada PHK
-
PDIP Sindir Narasi 'Jateng Kandang Gajah' di Tengah Rencana Safari Jokowi
-
Tarif JakLingko Rp2.000 Dinilai Berisiko Bikin Penumpang Kembali Naik Motor
-
Tak Sempat Nyatakan Sikap Usai Sidang, Kuasa Hukum Nadiem Curiga Majelis Hakim di Bawah Tekanan
-
Banggar DPR Minta Usulan Insentif Kepala Daerah Ditunda: Jaga Fiskal Lebih Penting