Suara.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai ibadah haji yang dijalankan 3 pimpinan DPR legal. Itu tak sama dengan gratifikasi.
Tiga pimpinan DPR yang dimaksud Hermanto adalah Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Mereka beribadah haji atas undangan Raja Arab. Selain itu, sejumlah alat kelengkapan dewan juga turut serta dalam undangan ini.
Menurut Agus, undangan ini juga bisa dikategorikan untuk DPR menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan. Dengan kuota haji yang terbatas, undangan ini bisa mensiasati tugas tersebut.
"Ini undangan khusus dari raja arab. Masa undangan itu meresahkan. Itu legal dan bisa dihadiri. Sehingga kita lihat kuota haji kita terbatas, dan yang lain sulit berhaji. Tapi ini undangan khusus dari Raja Arab. Makanya, menghadiri sembari melakukan fungsi DPR, pengawasan," ujar Agus di DPR, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Agus dan Wakil DPR Taufik Kurniawan tidak ikut dalam undangan ini dan tetap memilih di Jakarta. Mereka membahasakannya menjalani piket pimpinan DPR.
"Kalau saya dan Pak Taufik ikut pergi siapa yang nunggu (DPR), jadi bahasa kasarnya piket. Sehingga setelah melaksanakan ibadah hajinya selesai, baru saya melakukan hal lain," ujar dia.
Dia menerangkan, undangan Raja Arab ini memang ditujukan untuk pimpinan DPR. Undangan ini pun sudah dibahas dalam rapat pimpinan, sehingga diputuskan tiga pimpinan DPR itu lah yang berangkat. Selain itu, Agus berdalih tidak menghadiri undangan ini karena sudah menjalankan ibadah umroh pada Ramadan lalu.
"Pada saat mendapat undngan tersebut disampaaikn di rapat pimpinan, pada saat itu dapat undangan dari Raja Arab, kalau pergi semuanya, kantornya kosong, tentu tidak baik kebetulan waktu itu saya umrah di ramdahan kan pahala nya sama dengan haji," kata dia.
Nama Setya Novanto dan Fadli Zon belakangan ini mencuat karena diduga melakukan pelanggaran etika. Keduanya dianggap melanggar etika lantaran dalam kunjungan ke Amerika Serikat mereka sempat hadir dalam konfrensi pers bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Agus, kepergian Setya dan Fadli menghadiri undangan Raja Arab untuk melaksanakan Ibadah Haji, tidak ada hubungannya dengan penyelidikan kasus ini. Kasus dugaan pelanggaran etika keduanya, saat ini tengah ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Sebenarnya tidak ada hubungan kepergian Pak Nov dengan kasus Amerika Serikat dan ibadah haji, nggak ada hubungannya. MKD tetap proses, tetap melaksanakan sidang-sidangnya dan pekerjaannya tentunya kalau sudah selesai ada klarifikasi-klarifikasi, nggak upaya ada menghalang-halangi," tutur Politisi Demokrat ini.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Mamah Dedeh Bocorkan Isi Pertemuan Prabowo dan Ulama: Bahas Perang Dunia hingga Krisis Bangsa
-
JK Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo: Bahas Kondisi Negara hingga Ketegangan Global
-
Jusuf Kalla Ajak Seluruh Masjid Indonesia Baca Qunut Nazilah untuk Perdamaian Dunia
-
Suasana Hangat Bukber Istana: Prabowo Salami Ulama dan Cium Tangan Kiai Nurul Huda Djazuli
-
Pemprov DKI 'Guyur' Warga Ciganjur dengan Sembako Murah dan Kacamata Gratis
-
Prabowo Buka Bersama Ulama di Istana, Dapat Saran Keluar dari BoP
-
Resmi! Biaya Pemakaman di Jakarta Kini Nol Rupiah
-
Jimly Mau Bisik-bisik ke Prabowo, Minta Waktu Lapor Hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri
-
Cegah Korban Jiwa Terulang, Pramono Anung Percepat Penertiban Kabel Semrawut di Jakarta
-
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tetap Terbuka, Terapkan Protokol Khusus Selama Situasi Perang