Suara.com - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyatakan dukungan agar Pemerintah Indonesia segera menangkap aktor-aktor perusahaan pembakar hutan yang menyebabkan bencana asap dan berdampak hingga ke Malaysia.
Seperti dikutip dari Malaysiakini, Senin (5/10/2015), PM Najib menegaskan hanya Indonesia yang bisa melakukan aksi penanganan asap, khususnya dari sisi penegakkan hukum, sembari tidak menutup kemungkinan ada perusahaan yang dioperasikan warga Malaysia.
“Mereka beroperasi di sana, kami ingin Indonesia mengambil tindakan, mempidanakannya adalah satu hal, tapi membuktikan mereka terlibat adalah hal lainnya,” kata PM Najib yang dilansir dari Bernama.
“Hanya Indonesia sendiri yang bisa mengumpulkan bukti dan menghukum perusahaan yang terlibat,” tambah Najib lagi.
Dia juga sekaligus mempertanyakan soal kemungkinan apakah hal ini memang berawal dari perubahan iklim.
“Kedua, saya mempertanyakan apakah sumber tindakan itu karena perusahaan atau pembakaran spontan dari efek dari perubahan cuaca," katanya ketika ditanya tentang situasi kabut asap yang makin memburuk.
Menurut Najib, penanganan asap juga diperlukan kerjasama antara tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk memformulasikan langkah lanjutan.
“Ini akan membutuhkan penandatanganan kerjasama antara tiga negara untuk melawan asap,” seru Najib.
Hingga 2 Oktober 2015, Polri telah menangani 236 laporan terkait pembakaran lahan dan hutan, yakni sebanyak 190 kasus perorangan dan 46 kasus yang melibatkan korporasi.
Sementara hingga saat ini tercatat ada 216 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus-kasus tersebut. Dari 216 tersangka, rinciannya 205 orang tersangka kasus perorangan dan 11 orang tersangka kasus korporasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu