Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta agar proses pemadaman kebakaran lahan terus dilakukan. Termasuk menjaga agar lahan yang sudah padam tidak lagi terbakar.
Dalam rapat terbatas yang berlangsung di Kantor Presiden, Rabu (4/11/2015) sore, Presiden Joko Widodo menegaskan agar semua pihak tidak lengah dalam upaya memadamkan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut.
"Mengingat El Nino masih kuat dan akan memberikan dampak pada berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya sebelah selatan khatulistiwa," kata Presiden.
Namun laporan terakhir yang diterima Presiden menyebutkan sebagian kondisi cuaca di Sumatera dan Kalimantan sudah mulai membaik. "Hujan turun di beberapa wilayah daerah terdampak," ucap Presiden.
Titik panas sudah mulai berkurang. Titik panas di Sumatera masih ada 53 titik. Sedangkan Kalimantan ada 124 titik. Presiden menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan laporan dari BMKG memperkirakan awal Desember baru mulai musim hujan.
"Itupun hujannya kemungkinan di bawah normal," kata Presiden.
Untuk itu, Presiden meminta untuk tidak lengah. Jangan sampai ada pembakaran baru. "Pemadaman api melalui operasi udara dan darat harus terus dilakukan," ucap Presiden.
Patroli di daerah-daerah yang sudah berhasil memadamkan kebakaran agar ditingkatkan untuk menjaga jangan sampai terbakar lagi atau timbul titik api baru.
"Pemadaman di Sumsel dan Papua harus terus dan segera dilaksanakan," papar Presiden.
Sejalan dengan itu, pelayanan bagi korban dampak kebakaran harus terus berjalan. Akses layanan kesehatan harus terus siaga 24 jam, rumah singgah dan sekolah aman asap terus disediakan.
Presiden meminta momentum ini digunakan juga untuk fokus pada pencegahan agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
"Lakukan 'review' terhadap peraturan perundangan-undangan, mulai dari UU, PP sampai Pergub yang membuka ruang potensi pembakaran hutan dan lahan," tegasnya.
Review semua perizinan dan pemberian konsesi, terutama di lahan gambut. Presiden mengatakan bahwa dirinya telah menginstrusikan untuk tidak ada lagi pemberian izin baru untuk lahan gambut.
"Diperlukan penanganan khusus terhadap lahan gambut agar pengelolaan berkelanjutan sehingga memberikan kemanfaatan bagi rakyat dan terhindar dari kebakaran seperti tahun ini," tukas Presiden.
Presiden menekankan bahwa untuk memastikan tata kelola lahan gambut secara berkelanjutan diperlukan sebuah Badan atau satuan tugas yang dibentuk dengan Peraturan Presiden sehingga bisa bergerak dengan cepat dalam pemulihan lahan gambut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis