Suara.com - Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka mengatakan Pansus meminta Tim Gabungan yang terdiri dari pihak Bahana Securities dan FRI menganalisa kembali terkait valuasi yang dilakukan oleh pihak Deutsche Bank terhadap Terminal Peti Kemas Jakarta (JICT).
"Pansus meminta tim tersebut untuk kembali melakukan analisa terkait valuasi yang dilakukan oleh pihak Deutsche Bank (DB) dengan ditambah data dan dokumen terakhir yang diberikan DB pada tanggal yang sama," katanya di Jakarta, Senin (23/11) malam.
Hal itu dikatakannya usai Pansus menggelar rapat dengan Bahana Securities dan FRI , di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin.
Rieke mengatakan, pertama, Pansus meminta Tim Gabungan itu menggunakan dokumen, laporan keuangan Terminal Peti Kemas Jakarta (JICT) tahun 1999-2013 dan proyeksi keuangan JICT yang diberikan oleh DB dari tahun 2014 sampai 2038.
Kedua menurut dia, melakukan perhitungan berbasis data proyeksi asumsi yang digunakan oleh DB dan dalam menghitung kembali, Tim Gabungan menggunakan beberapa asumsi.
"Asumsi pendapatan menggunakan data DB karena dihitung dengan dasar data konsultan teknis, asumsi biaya menggunakan basis data laporan historis (1999 - 2013). Melakukan perhitungan kembali untuk depresiasi dan perubahan modal kerja, sewa dihitung fixed 85 juta dolar AS pertahun," ujarnya.
Ketiga, menurut dia, ditemukan selisih perhitungan pada kertas kerja dengan laporan yang diberikan oleh DB berupa dua perbedaan data yang diberikan DB antara skenario extension dan no extension selama 2015 sampai dengan tahun 2018.
Sementara itu menurut dia, Tim Gabungan hanya menggunakan data versi extension.
Dia menjelaskan, kelima Tim Gabungan juga melakukan perhitungan kembali terhadap depresiasi karena adanya inkonsistensi dan melakukan perhitungan perubahan modal kerja.
"Skenario A, asumsi DB sewa dihitung fix 85juta dolar AS pertahun; Skenario B, Asumsi DB terdapat kenaikan sewa 1,2 persen hingga 1,3 persen setiap dua tahun. Skenario C beradasarkan proyeksi yang disusun oleh tim dengan menggunakan revenue dari DB namun cost menggunakan data asumsi historis tahun 1999-2013," katanya.
Dia menjelaskan dalam rapat itu diungkapkan, berdasarkan proyeksi tim dengan asumsi historis, manfaat bagi Pelindo II untuk sisa masa kontrak (2015-2018) adalah Rp2,99 triliun jika kontrak diperpanjang.
Namun menurut dia akan kehilangan potensi pendapatan 2019-2038 sebesar Rp24,7 triliun dikali dengan 49 persen (saham HPH) jadi Rp11,85 triliun dengan asumsi kurs sebesar Rp13.600.
"Berdasarkan proyeksi DB, manfaat bagi Pelindo II Rp36,5 triliun lebih besar jika mengoperasikan sendiri JICT dibandingkan dengan memperpanjang kontrak," ujarnya.
Rieke menjelaskan berdasarkan proyeksi DB itu, akibat perpanjangan kontrak maka potensi kehilangan penghasilan Pelindo II adalah Rp36,5 triliun dikali 49 persen adalah sebesar Rp17,9 triliun dengan asumsi kurs sebesar Rp13.600.
Dia menegaskan, Tim Gabungan menyatakan bahwa semua data dan keterangan yang diberikan kepada pansus angket Pelindo II adalah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmu pengetahuan.
Menurut dia, pernyataan-pernyataan itu telah ditandatangani oleh Plt. Dirut Bahana Sekuritas dan Direktur FRI, dan disaksikan langsung oleh dirinya. (Antara)
Berita Terkait
-
Sunan Kalijaga Minta Rieke Diah Pitaloka dan DPR RI Bersikap Adil soal Kasus Erin Taulany dan ART
-
Tragedi Bekasi Timur Jadi Alarm Keras, Rieke Desak Perpres Tata Kelola Kereta Api Segera Terbit
-
Kisah Pilu Fanny Fadillah, Sempat Terpikir Jual Narkoba demi Penuhi Kebutuhan Hidup
-
Kunjungi Rutan Pondok Bambu, Rieke Diah Pitaloka Ungkap Kondisi Nikita Mirzani DropJelang Lebaran
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
-
Kejagung Geledah Kantor BGN, Dilakukan di Tengah Pencopotan Dadan dan Dugaan Jual Beli Titik MBG
Terkini
-
Dudung Ungkap Alasan Kepala BGN Diganti, Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG
-
Kantor BGN Masih Digeledah Kejagung, Lantai Dua Steril dari Aktivitas Pegawai
-
KPK Amankan Belasan Orang di OTT Imigrasi Jakbar, Dirjen Imigrasi Buka Suara
-
Dadan Dicopot Sebelum Diperiksa Kejagung, Pakar UGM: Biar Penyelidikan Tak Terganjal 'Orang Kuat'
-
Tiket Masuk Ancol Gratis Mulai 8 Juni, Cek Ketentuannya di Sini!
-
Danantara Belum Buka Laporan Keuangan, Koalisi Sipil: Waspada Celah Korupsi Aset Negara!
-
KAI Daop 1 Jakarta: 19 Kereta Dilempari dalam 5 Bulan, Pelaku Mayoritas Remaja
-
Kasus Dugaan Jual Beli Titik MBG, Kejagung Masih Geledah Kantor BGN
-
Tanggapi Kabar Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, Dasco Ungkap DPR Sudah Lama Soroti BGN
-
Kantor BGN Digeledah dan Dadan Hindayana Dikabarkan Ditangkap Kejagung, Begini Respons Dasco