Suara.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Syarifuddin Sudding menuding usulan pembentukan Pansus Freeport hanyalah upaya untuk menghentikan proses kasus Ketua DPR Setya Novanto di MKD.
Saat ini, MKD tengah menangani laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said tentang pencatutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
"Itu salah satu upaya untuk menghentikan proses di MKD," kata Sudding di DPR, Senin (30/11/2015).
Menurutnya, meskipun Pansus ini dibentuk, proses di MKD tidak akan terganggu. Sebab, menurut Sudding prosesnya berbeda, MKD untuk etikanya sedangkan Pansus untuk hal yang lain.
"Ini kan pelanggaran etika tetap jalan. Kalau (Pansus) itu soal lain," ujarnya.
Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Golkar Ridwan Bae mengatakan pembentukan pansus ini ditujukan untuk membuka secara terang benderan proses perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Dia menyebut, saat Pansus ini dibentuk dan bekerja, proses di MKD harus berhenti, biar kinerjanya lebih terfokus.
"Freeport kan sumber permasalahan. Kita bentuk pansus freeport sehingga itu akan terbuka semua," kata Ridwan di DPR, Senin (30/11/2015).
Usulan ini berdekatan dengan proses yang saat ini tengah ditangani MKD. MKD menerima laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said tentang Ketua DPR Setya Novanto yang melakukan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
Ridwan beralasan proses yang ada di MKD hanya menyangkut pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto. Sementara, menurutnya, publik berharap kasus ini dibuka secara terang dan semua pihak yang terlibat supaya diungkap.
"MKD bisa melahirkan rekomendasi untuk DPR agar membentuk pansus Freeport. Kita tunggu dulu hasil dari pansus itu," katanya.
"Kalau hanya proses di MKD, itu hanya kesannya mengejar Pak Novanto. Tapi kalau Pansus Freeport itu bisa terbuka semua," ujar dia.
Berita Terkait
-
Fraksi Golkar di MKD Dorong Pembentukan Pansus PT. Freeport
-
Baru Duduk di MKD, Kahar Muzakir Sesumbar Akan Profesional
-
Usai Lantik Pimpinan Baru, MKD Tentukan Jadwal Sidang Setnov
-
MKD Pastikan Ahli Bahasa Tak ada Kepentingan dengan Freeport
-
Kasus Setya Novanto, Giliran Ahli Bahasa yang Disoal Pimpinan DPR
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
Terkini
-
Viral! Pamer Bukti Transfer Fiktif, Pengemudi Brio Kabur Usai Isi Bensin Rp200 Ribu di Ciputat
-
Akademisi Bongkar Dugaan Skandal Whoosh Era Jokowi: Proyek Molor, Anggaran Bengkak
-
BSN & Kemenkes Kembangkan SNI Smart Hospital untuk Wujudkan Layanan Kesehatan Cerdas
-
Rocky Gerung 'Semprot' Survei Prabowo-Gibran: Gibran Cuma Gunting Pita, Lembaga Survei Dibayar?
-
Kader PSI Berharap Bapak J Adalah Jokowi, Tapi Menkum Bocorkan Inisial JE
-
Adian Napitupulu 'Sentil' Proyek Whoosh: Bongkar Biaya Bengkak, Siapa yang Negosiasi Awal?
-
Profil Kimi Onoda, Menteri Termuda di Kabinet Jepang yang Jadi Sorotan
-
Dedi Mulyadi 'Semprot' Pabrik Aqua: Singgung Kecelakaan Maut dan Dugaan Manipulasi Pajak Air
-
Fakta Baru Pesta Seks Gay di Hotel Surabaya: Ada ASN, Guru hingga Mahasiswa!
-
Menteri Mukhtarudin: Bangun Ekosistem Terpadu untuk Pekerja Migran Indonesia