Suara.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Syarifuddin Sudding menuding usulan pembentukan Pansus Freeport hanyalah upaya untuk menghentikan proses kasus Ketua DPR Setya Novanto di MKD.
Saat ini, MKD tengah menangani laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said tentang pencatutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
"Itu salah satu upaya untuk menghentikan proses di MKD," kata Sudding di DPR, Senin (30/11/2015).
Menurutnya, meskipun Pansus ini dibentuk, proses di MKD tidak akan terganggu. Sebab, menurut Sudding prosesnya berbeda, MKD untuk etikanya sedangkan Pansus untuk hal yang lain.
"Ini kan pelanggaran etika tetap jalan. Kalau (Pansus) itu soal lain," ujarnya.
Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Golkar Ridwan Bae mengatakan pembentukan pansus ini ditujukan untuk membuka secara terang benderan proses perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Dia menyebut, saat Pansus ini dibentuk dan bekerja, proses di MKD harus berhenti, biar kinerjanya lebih terfokus.
"Freeport kan sumber permasalahan. Kita bentuk pansus freeport sehingga itu akan terbuka semua," kata Ridwan di DPR, Senin (30/11/2015).
Usulan ini berdekatan dengan proses yang saat ini tengah ditangani MKD. MKD menerima laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said tentang Ketua DPR Setya Novanto yang melakukan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
Ridwan beralasan proses yang ada di MKD hanya menyangkut pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto. Sementara, menurutnya, publik berharap kasus ini dibuka secara terang dan semua pihak yang terlibat supaya diungkap.
"MKD bisa melahirkan rekomendasi untuk DPR agar membentuk pansus Freeport. Kita tunggu dulu hasil dari pansus itu," katanya.
"Kalau hanya proses di MKD, itu hanya kesannya mengejar Pak Novanto. Tapi kalau Pansus Freeport itu bisa terbuka semua," ujar dia.
Berita Terkait
-
Fraksi Golkar di MKD Dorong Pembentukan Pansus PT. Freeport
-
Baru Duduk di MKD, Kahar Muzakir Sesumbar Akan Profesional
-
Usai Lantik Pimpinan Baru, MKD Tentukan Jadwal Sidang Setnov
-
MKD Pastikan Ahli Bahasa Tak ada Kepentingan dengan Freeport
-
Kasus Setya Novanto, Giliran Ahli Bahasa yang Disoal Pimpinan DPR
Terpopuler
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Liburan Lebaran ke Luar Negeri Kini Lebih Praktis Tanpa Perlu Repot Tukar Uang
Pilihan
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
-
Dipicu Korsleting Listrik, Kebakaran Kalideres Hanguskan 17 Bangunan
-
Bongkar Identitas dan Wajah Eksekutor Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Polisi: Ini Bukan Hasil AI!
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Motif Masih Didalami
-
Pelaku Teror Air Keras Andrie Yunus Ternyata Anggota BAIS, TNI: Sudah Diamankan di Puspom
Terkini
-
Update Arus Mudik H-3 Lebaran 2026: Tol Kalikangkung Tembus 3.000 Kendaraan per Jam
-
Kasus Kematian Nizam Syafei Naik Penyidikan, Kuasa Hukum: Harus Diusut Tanpa Tebang Pilih
-
Koalisi Sipil Tolak Peradilan Militer, Desak Usut Aktor Intelektual Kasus Andrie Yunus
-
Koalisi Sipil Desak Kasus Andrie Yunus Tak Diseret ke Sidang Militer: Ada Dugaan Aktor Lebih Besar
-
Warga Jakarta yang Mudik Bisa Titip Kendaraan Gratis di Kantor Lurah Hingga Wali Kota
-
Bukan Era Orde Baru, Aktivis 98 Desak Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Ditangani Transparan
-
Pemerintah Apresiasi Langkah Cepat Polri Identifikasi Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
-
Peserta Mudik Gratis DKI Membeludak, Bank Jakarta Ikut Sumbang 20 Bus ke Jawa Hingga Sumatra
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Bersama BNI Disambut Antusias, Ribuan Pemudik Rasakan Manfaat
-
Panduan Lengkap Rukyat Hilal Syahwal, Begini Cara Arab Saudi Tentukan Lebaran 2026