Jokowi: Pemerintah Segera Bentuk Badan Restorasi Gambut

Suara.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah segera membentuk Badan Restorasi Ekosistem Gambut sebagai langkah Indonesia untuk melindungi ekosistem gambut dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

"Pekan depan pasti rampung, segera dibentuk," kata Presiden kepada pers di sela kunjungan ke paviliun Indonesia di arena KTT Iklim di Le Bourget, Paris, Prancis, Senin sore waktu setempat.

Presiden mengatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam perlindungan gambut yang ditunjukkan dengan langkah membentuk badan restorasi gambut, merevisi izin lama, dan tidak akan menerbitkan izin baru di lahan gambut.

Dalam pidatonya saat Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (UNFCCC), Presiden juga secara khusus menyebutkan tentang pengelolaan gambut.

Presiden mengatakan bahwa Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut.

El Nino yang panas dan kering menurut Presiden telah mengakibatkan upaya penanggulangan menjadi sulit, namun sudah berhasil diatasi. "Penegakan hukum secara tegas tetap dilakukan," ujarnya.

Saat kunjungan ke Paviliun Indonesia, Presiden Joko Widodo juga berdialog dengan aktivis Greenpeace yang menyerahkan spanduk kain bertuliskan "Dear Mr President Save Forest and Peatland".

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Teguh Surya mengatakan bahwa terdapat seluas 253.800 hektare areal gambut yang rawan berubah fungsi karena sebagian besar berada di dalam konsesi perusahaan hutan tanaman industri.

"Harus gerak cepat untuk menyelamatkan gambut yang tersisa, kami mendukung komitmen Indonesia," kata Teguh.

Menurut dia, masyakarat di Kalimantan dan Sumatera sudah memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan lahan gambut yaitu membuat sekat kanal untuk membuat lahan gambut tetap basah.

Lahan gambut yang basah akan mencegah kebakaran di area gambut. Solusi ini berhasil menyelamatkan Sungai Tohor Provinsi Riau dari kebakaran parah beberapa bulan lalu.

"Kawasan ini tidak mengalami kebakaran sama sekali, ketika hampir seluruh area lahan gambut di Indonesia terbakar," katanya.

Sementara di Kalimantan Tengah yang merupakan daerah terparah krisis asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut, Greenpeace bersama para peneliti gambut dari "Central for International Cooperation in the Management of Tropical Peatland" (CIMTROP) Universitas Palangkaraya dan Save Our Borneo (SOB) serta masyarakat setempat melakukan aksi sekat kanal di Sebangau, Pulau Pisau Kalimantan Tengah. (Antara)