Soal Mutu Pendidikan, Indonesia Diminta Belajar dari Vietnam

Suara.com - Jurang antara si kaya dan si miskin di Indonesia semakin melebar dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah pun dituntut untuk menyelesaikan permasalah ketimapangan ini agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Senior Poverty Economist Bank Dunia, Matthew Wai-Poi menjelaskan, salah satu faktor yang mendoring ketimpangan di Indonesia semakin melebar karena masyarakat kesulitan mengakses makanan yang bergizi dan mendapatkan sanitasi yang layak. Pasalnya, gizi dan sanitasi yang layak sangat penting bagi tumbuh kembang seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

“Hampir 39 persen anak-anak Indonesia mengalami permagizi buruk dan sanitasi yang tidak layak. Satu dari tiga anak Indonesia tidak dapat kesempatan yang sama, dari makanan dan sanitasi. Ini akhirnya memengaruhi ke perkembangan otak mereka. Untuk meningkatkan keterampilan dan kecerdasan mereka, gizi menjadi sangat penting," ujar Matthew di Ballroom XXI Jakarta Theater, Jakarta, Selasa 8 Desember 2015.

Jika seseorang mendapatkan asupan gizi yang buruk dapat menganggu tumbuh kembang mereka dari segi kognitif. "Contohnya, akhirnya mereka ngga tumbuh dengan baik, dari segi tinggi pasti mereka akan berbeda dengan anak-anak yang mendapatkan gizi baik. Terus pendidikan dari keluarga yang diberikan banyak keterbatasan," tegasnya.

Selain itu, permasalahan kedua adalah mengenai fasilitas pendidikan yang hingga saat ini dianggap tidak memadai, khususnya di wilayah luar pulau Jawa. Akhirnya, masyarakat yang tinggal di daerah pulau Jawa akan kesulitan mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan yang lebih baik karena kualitas pendidikan yang buruk.

"Masih banyak sekolah yang di daerah terpencil di luar pulau Jawa masih minim fasilitas seperti listrik, peralatan pendidikan yang memadai, bahkan kualitas guru juga rendah. Penelitian mengatakan Anak-anak di Jawa bisa membaca 26 kata lebih cepat daripada di Nusa Tenggara Timur (NTT)," kata Matthew.

Menurut Matthew, hal ini lantaran pemerintah tidak menggunakan anggaran pendidikannya dengan baik unuk memperbaiki infrastruktur pendidikan dan kualitas pendidikan di daerah-daerah terluar. Ia mengatakan, Indonesia bisa meniru seperti Vietnam yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan di negaranya lebih baik.

"Mungkin Indonesia bisa belajar dengan Vietnam, di mana antara Vietnam dan Indonesia kesenjangannya tidak berbeda jauh, namun Vietnam bisa menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik. Padahal alokasi anggarannya juga tidak berbeda jauh dengan Indonesia di bidang pendidikan. Vietnam 20 persen sedangkan Indonesia 21 persen," ungkapnya.

Ia mengatakan, Vietnam menciptakan kuliatas pendidikannya dengan baik dengan cara memperbaiki dan meningkatkan kurikulum. Selain itu, mereka memberikan upah kepada para guru yang tinggi agar para guru dapat meningkatkan kualitasnya.

"Di Vietnam gaji guru SMA itu tiga kali lipat lebih besar dari Produk Domestik Bruto mereka, sedangkan di Indonesia hanya setengah dari PDB. Ini sudah terlihat masih buruknya kualitas pendidikan di Indonesia," tegasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kesenjangan atau ketimpangan-ketimpangan yang terjadi saat ini. Agar masyarakat di Indonesia dapat meningkatkan kehidupannya lebih layak dan mampu bersaing dengan negara-negara lain terutama dalam MAsyarakat Ekonomi ASEAN mendatang.

"Yang terpenting memperbaiki kualitas pendidikan dan sanitasi yang baik. Agar Sumber Daya Manusia di Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan yang lain dan dapat bersaing dengan negara-negara lain," tegasnya.