Forum Silaturahmi Daerah Golkar Kubu Agung Laksono [Suara.com/Bagus Santosa]
Ketua Umum Golkar Munas Jakarta Agung Laksono meminta Fraksi Golkar dari kubu manapun untuk menunda pembahasan pergantian Ketua DPR. Ketua DPR sebelumnya, Setya Novanto, mengundurkan diri dari jabatannya, di tengah penanganan kasus etikanya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Dua kubu Golkar yang tengah berseteru mengusulkan masing-masing calonnya untuk pengganti Setya. Dari Golkar Kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie, mengusulkan Ade Komaruddin. Sementara, dari Golkar Kubu Munas Jakarta, mengusulkan Agus Gumiwang.
"Situasi sekarang terjadi kekosongan (kepengurusan), maka usulan calon Ketua DPR dari Golkar supaya ditunda dulu, karena legal standing bermasalah. Untuk anggota dewan agar tidak melakukan langkah keliru," ujar Agung di kediamannya, di Cipinang Cipedak, Jakarta Timur, Selasa (5/1/2016) malam.
Saat ini Golkar mengalami kevakuman kepengurusan. Sebab, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly mengeluarkan surat keputusan untuk mencabut kepengurusan Golkar Munas Jakarta dan tidak menerbitkan pengesahan Golkar Munas Bali.
Menurut Agung, penundaan penunjukan Ketua DPR itu untuk menghindari kerawanan gugatan. Menurutnya, penunjukan Ketua DPR lebih baik dilakukan setelah ada kepastian dari kepengurusan Golkar yang baru atau setelah Munas yang dia rencanakan dijadwalkan pada Februari 2016.
"Untuk sementara tugasnya bisa diwakilkan Wakil yang lain, kan (Pimpinan DPR) tugasnya kolektif kolegial," kata dia.
Partai Golkar memang saat ini terancam mengalami kevakuman kekuasaan. Pasalnya, sesuai Putusan Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mencabut SK yang mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono dalam Munas Jakarta tahun lalu. MA memerintahkan Golkar kembali pada kepengurusan Munas Riau tahun 2009.
Masalahnya, kepengurusan Golkar hasil Munas Riau sesuai SK Menkumham terdahulu memiliki masa jabatan yang telah berakhir 31 Desember 2015. Disaat yang sama, Yasonna telah mencabut SK pengesahan Munas Jakarta. Namun Yasonna tak menerbitkan SK pengesahan untuk Munas Bali yang menghasilkan kepengurusan pimpinan Aburizal Bakrie. Akibatnya Golkar kini dianggap tak memiliki legalitas sebagai Partai Politik.
Komentar
Berita Terkait
-
Golkar Soroti Kesiapan IKN Sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, Perencanaan Spesifik Jadi Sorotan
-
Soal IKN Jadi Ibu Kota Politik, Golkar Minta Penjelasan: karena Dalam UU-nya Tak Kenal Istilah Itu
-
Instruksi Bahlil: Kader Golkar Wajib Peka Sosial dan Kawal Program Nasional Tanpa Kompromi
-
MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
-
Golkar Usul Pengendalian Medsos Lewat SIM Card, Bukan Batasi Akun
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
Terkini
-
Puan Maharani Minta Pemerintah Evaluasi MBG: Programnya Bagus, Penanganannya Tidak Tepat
-
Permukaan Laut Naik Terus, Indonesia Akan Bangun Tanggul Raksasa 480 Km!
-
KPK Periksa 5 Sosok Terkait Korupsi Haji, Mayoritas Direktur Biro Haji dan Umrah
-
Di Hadapan PBB Prabowo Klaim Indonesia Sudah Swasembada Beras: Siap Jadi Lumbung Pangan Dunia
-
Bukan Omon-Omon! Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan Perdamaian RI ke Zona Konflik
-
Prabowo di PBB: Palestina Harus Merdeka, Dua Negara Keturunan Abraham Harus Hidup Damai!
-
Tiga Kecelakaan dalam Sebulan, Transjakarta Akan Terapkan Tes Psikologi Lanjutan untuk 11 Ribu Sopir
-
Tiga Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Minta Sertifikasi Sopir Transjakarta Diperketat
-
PN Jaksel Jadwalkan Sidang Praperadilan Nadiem Makarim pada 3 Oktober
-
Diduga Cemburu, Suami di Kebon Jeruk Bunuh Istri Lalu Serahkan Diri ke Polisi