Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua Umum Golkar Munas Jakarta Agung Laksono mengatakan, ada maksud tertentu dari keinginan Golkar Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie mendukung pemerintah. Karenanya, dia meminta Pemerintah waspada dengan perubahan sikap itu.
Dalam rapat kordinasi DPD I Golkar Se-Indonesia Munas Bali, awal bulan ini, salah satu rekomendasi menyebutkan akan membahas dukungan Golkar Munas Bali terhadap pemerintah. Ujungnya, Golkar Munas Bali bisa saja mendukung pemerintah.
"Itu kan ada embel-embelnya, yaitu untuk mengesahkan Munas Bali. Kalau kami sejak Munas di Ancol sudah mengatakan, tulus, tidak minta jatah menteri, tidak ini, kami ingin bahwa negeri ini berjalan pembangunannya untuk kemakmuran, bukan di-bargain sahnya sebuah SK, Bali,dan sebagainya," kata Agung Laksono di kediamannya di Cipinang Cipedak, Jakarta Timur, Selasa (5/1/2016).
"Pemerintah harus hati-hati dengan tawaran seperti itu," tambah dia.
Agung juga menegaskan, Golkar kubunya memberikan dukungan penuh kepada pemerintah. Dia mengatakan, setelah Pilpres 2014 selesai, sudah tidak ada koalisi apapun. Sehingga, sambung dia, sudah seharusnya sejalan untuk melakukan pembangunan.
"Sejak awal, setelah pilpres, sudahlah nggak usah ada koalisi-koalisian. Yang ada adalah pendukung dan opisisi. Tapi kalau kami lebih kepada pendukung sesuai dengan doktrin, dari dulu Golkar seperti itu. Tapi dalam hal ini loyal kritis, tidak menutup kemungkinan kita memberikan koreksi kesalahan pemerintah. Loyal tapi terbuka daya kritisnya," ujar dia.
Untuk diketahui, Golkar Munas Bali akan memutuskan akan membahas usulan perubahan dukungan kepada pemerintah. Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid mengatakan, perubahan sikap itu akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang rencananya digelar pada 23-25 Januari.
"Nanti dibahas dalam Rapimnas apakah di luar pemerintahan atau bergabung dipemerintahan," kata Nurdin.
Sebagaimana diketahui, Partai Golkar memang saat ini terancam mengalami kevakuman kekuasaan. Pasalnya, sesuai Putusan Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mencabut SK yang mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono dalam Munas Jakarta tahun lalu. MA memerintahkan Golkar kembali pada kepengurusan Munas Riau tahun 2009.
Masalahnya, kepengurusan Golkar hasil Munas Riau sesuai SK Menkumham terdahulu memiliki masa jabatan yang telah berakhir 31 Desember 2015. Disaat yang sama, Yasonna telah mencabut SK pengesahan Munas Jakarta. Namun Yasonna tak menerbitkan SK pengesahan untuk Munas Bali yang menghasilkan kepengurusan pimpinan Aburizal Bakrie. Akibatnya Golkar kini dianggap tak memiliki legalitas sebagai Partai Politik.
Komentar
Berita Terkait
-
Golkar Soroti Kesiapan IKN Sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, Perencanaan Spesifik Jadi Sorotan
-
Soal IKN Jadi Ibu Kota Politik, Golkar Minta Penjelasan: karena Dalam UU-nya Tak Kenal Istilah Itu
-
Instruksi Bahlil: Kader Golkar Wajib Peka Sosial dan Kawal Program Nasional Tanpa Kompromi
-
MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
-
Golkar Usul Pengendalian Medsos Lewat SIM Card, Bukan Batasi Akun
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
Terkini
-
Puan Maharani Minta Pemerintah Evaluasi MBG: Programnya Bagus, Penanganannya Tidak Tepat
-
Permukaan Laut Naik Terus, Indonesia Akan Bangun Tanggul Raksasa 480 Km!
-
KPK Periksa 5 Sosok Terkait Korupsi Haji, Mayoritas Direktur Biro Haji dan Umrah
-
Di Hadapan PBB Prabowo Klaim Indonesia Sudah Swasembada Beras: Siap Jadi Lumbung Pangan Dunia
-
Bukan Omon-Omon! Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan Perdamaian RI ke Zona Konflik
-
Prabowo di PBB: Palestina Harus Merdeka, Dua Negara Keturunan Abraham Harus Hidup Damai!
-
Tiga Kecelakaan dalam Sebulan, Transjakarta Akan Terapkan Tes Psikologi Lanjutan untuk 11 Ribu Sopir
-
Tiga Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Minta Sertifikasi Sopir Transjakarta Diperketat
-
PN Jaksel Jadwalkan Sidang Praperadilan Nadiem Makarim pada 3 Oktober
-
Diduga Cemburu, Suami di Kebon Jeruk Bunuh Istri Lalu Serahkan Diri ke Polisi