Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua Umum Golkar Munas Jakarta Agung Laksono mengatakan, ada maksud tertentu dari keinginan Golkar Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie mendukung pemerintah. Karenanya, dia meminta Pemerintah waspada dengan perubahan sikap itu.
Dalam rapat kordinasi DPD I Golkar Se-Indonesia Munas Bali, awal bulan ini, salah satu rekomendasi menyebutkan akan membahas dukungan Golkar Munas Bali terhadap pemerintah. Ujungnya, Golkar Munas Bali bisa saja mendukung pemerintah.
"Itu kan ada embel-embelnya, yaitu untuk mengesahkan Munas Bali. Kalau kami sejak Munas di Ancol sudah mengatakan, tulus, tidak minta jatah menteri, tidak ini, kami ingin bahwa negeri ini berjalan pembangunannya untuk kemakmuran, bukan di-bargain sahnya sebuah SK, Bali,dan sebagainya," kata Agung Laksono di kediamannya di Cipinang Cipedak, Jakarta Timur, Selasa (5/1/2016).
"Pemerintah harus hati-hati dengan tawaran seperti itu," tambah dia.
Agung juga menegaskan, Golkar kubunya memberikan dukungan penuh kepada pemerintah. Dia mengatakan, setelah Pilpres 2014 selesai, sudah tidak ada koalisi apapun. Sehingga, sambung dia, sudah seharusnya sejalan untuk melakukan pembangunan.
"Sejak awal, setelah pilpres, sudahlah nggak usah ada koalisi-koalisian. Yang ada adalah pendukung dan opisisi. Tapi kalau kami lebih kepada pendukung sesuai dengan doktrin, dari dulu Golkar seperti itu. Tapi dalam hal ini loyal kritis, tidak menutup kemungkinan kita memberikan koreksi kesalahan pemerintah. Loyal tapi terbuka daya kritisnya," ujar dia.
Untuk diketahui, Golkar Munas Bali akan memutuskan akan membahas usulan perubahan dukungan kepada pemerintah. Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid mengatakan, perubahan sikap itu akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang rencananya digelar pada 23-25 Januari.
"Nanti dibahas dalam Rapimnas apakah di luar pemerintahan atau bergabung dipemerintahan," kata Nurdin.
Sebagaimana diketahui, Partai Golkar memang saat ini terancam mengalami kevakuman kekuasaan. Pasalnya, sesuai Putusan Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mencabut SK yang mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono dalam Munas Jakarta tahun lalu. MA memerintahkan Golkar kembali pada kepengurusan Munas Riau tahun 2009.
Masalahnya, kepengurusan Golkar hasil Munas Riau sesuai SK Menkumham terdahulu memiliki masa jabatan yang telah berakhir 31 Desember 2015. Disaat yang sama, Yasonna telah mencabut SK pengesahan Munas Jakarta. Namun Yasonna tak menerbitkan SK pengesahan untuk Munas Bali yang menghasilkan kepengurusan pimpinan Aburizal Bakrie. Akibatnya Golkar kini dianggap tak memiliki legalitas sebagai Partai Politik.
Komentar
Berita Terkait
-
Sinyal Bahaya? Legislator Golkar Soroti Tekanan Struktural di Balik Melebarnya Defisit APBN 2025
-
Ingatkan Pemerintah Jangan Terburu-buru Naikkan Harga BBM, DPR: Harus Jadi Opsi Paling Akhir
-
Hadir di Acara Golkar, Pramono Anung Merasa Di Rumah Sendiri
-
Golkar 'Sentil' Bupati Fadia: Fokus Proses Hukum di KPK, Tak Perlu Alasan Tak Paham Birokrasi
-
Pusaran Korupsi Fadia Arafiq Seret Suami yang Anggota DPR dan Anak, Begini Respons Golkar
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Update Posisi Hilal Jelang Idulfitri, Ini Prediksi Lebaran 2026 Pemerintah dan NU
Pilihan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
Terkini
-
Prabowo dan Megawati Bertemu 2 Jam di Istana Merdeka, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik
-
Dekat Vatikan, Gema Takbir Idul Fitri 2026 Dirayakan Umat Muslim bersama Warga Lokal
-
Bos Djarum Michael Bambang Hartono Wafat, Ini Jadwal Lengkap Pemakamannya di Rembang
-
Komnas HAM akan Panggil Panglima TNI, Usut Keterlibatan Anggota BAIS di Kasus Air Keras Andrie Yunus
-
Lebaran di Neraka Dunia: Ketika Kue Idul Fitri Jadi Simbol Perlawanan Hidup di Gaza
-
Prabowo Ungkap Alasan Strategis Indonesia Gabung 'Board of Peace' Demi Kemerdekaan Palestina
-
Petaka Bangunan Tua SD Inpres Oepula: Siswa Kelas 1 Meninggal Dunia Usai Tertimpa Reruntuhan
-
Prabowo Sebut Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Tindakan Terorisme: Harus Diusut Aktornya
-
Menag Nasaruddin Umar Imbau Umat Jaga Ketertiban Saat Lebaran, Tekankan Pentingnya Ukhuwah
-
Idulfitri Berbeda, Menag Minta Muhammadiyah Toleransi ke Warga yang Masih Puasa Besok