Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua Umum Golkar Munas Jakarta Agung Laksono mengatakan, ada maksud tertentu dari keinginan Golkar Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie mendukung pemerintah. Karenanya, dia meminta Pemerintah waspada dengan perubahan sikap itu.
Dalam rapat kordinasi DPD I Golkar Se-Indonesia Munas Bali, awal bulan ini, salah satu rekomendasi menyebutkan akan membahas dukungan Golkar Munas Bali terhadap pemerintah. Ujungnya, Golkar Munas Bali bisa saja mendukung pemerintah.
"Itu kan ada embel-embelnya, yaitu untuk mengesahkan Munas Bali. Kalau kami sejak Munas di Ancol sudah mengatakan, tulus, tidak minta jatah menteri, tidak ini, kami ingin bahwa negeri ini berjalan pembangunannya untuk kemakmuran, bukan di-bargain sahnya sebuah SK, Bali,dan sebagainya," kata Agung Laksono di kediamannya di Cipinang Cipedak, Jakarta Timur, Selasa (5/1/2016).
"Pemerintah harus hati-hati dengan tawaran seperti itu," tambah dia.
Agung juga menegaskan, Golkar kubunya memberikan dukungan penuh kepada pemerintah. Dia mengatakan, setelah Pilpres 2014 selesai, sudah tidak ada koalisi apapun. Sehingga, sambung dia, sudah seharusnya sejalan untuk melakukan pembangunan.
"Sejak awal, setelah pilpres, sudahlah nggak usah ada koalisi-koalisian. Yang ada adalah pendukung dan opisisi. Tapi kalau kami lebih kepada pendukung sesuai dengan doktrin, dari dulu Golkar seperti itu. Tapi dalam hal ini loyal kritis, tidak menutup kemungkinan kita memberikan koreksi kesalahan pemerintah. Loyal tapi terbuka daya kritisnya," ujar dia.
Untuk diketahui, Golkar Munas Bali akan memutuskan akan membahas usulan perubahan dukungan kepada pemerintah. Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid mengatakan, perubahan sikap itu akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang rencananya digelar pada 23-25 Januari.
"Nanti dibahas dalam Rapimnas apakah di luar pemerintahan atau bergabung dipemerintahan," kata Nurdin.
Sebagaimana diketahui, Partai Golkar memang saat ini terancam mengalami kevakuman kekuasaan. Pasalnya, sesuai Putusan Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mencabut SK yang mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono dalam Munas Jakarta tahun lalu. MA memerintahkan Golkar kembali pada kepengurusan Munas Riau tahun 2009.
Masalahnya, kepengurusan Golkar hasil Munas Riau sesuai SK Menkumham terdahulu memiliki masa jabatan yang telah berakhir 31 Desember 2015. Disaat yang sama, Yasonna telah mencabut SK pengesahan Munas Jakarta. Namun Yasonna tak menerbitkan SK pengesahan untuk Munas Bali yang menghasilkan kepengurusan pimpinan Aburizal Bakrie. Akibatnya Golkar kini dianggap tak memiliki legalitas sebagai Partai Politik.
Komentar
Berita Terkait
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
Adies Kadir Bukan lagi Kader, Bahlil: Golkar Sudah Wakafkan untuk Jadi Hakim MK
-
Isu Reshuffle Menguat, Sekjen Golkar: Kita Belum Dengar Info Yang Valid
-
Sari Yuliati Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
-
Gantikan Adies, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI dari Golkar
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
Terkini
-
Babak Baru Kasus Korupsi Minyak Pertamina, Polri Terbitkan Red Notice Riza Chalid
-
Resmi! Bahar Bin Smith Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Anggota Banser di Tangerang
-
Waspada Virus Nipah Mengintai! Kemenkes Ingatkan Jangan Konsumsi Nira Aren Segar dari Pohon
-
Epstein Files Sebut Donald Trump 'Dikooptasi' Israel, Singgung Dalang Proyek Gaza
-
Tak Berizin, KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Milik Perusahaan Asing di Banyuwangi
-
Registrasi Akun SNPMB Sekolah 2026 Diperpanjang, Cek Syarat-syaratnya!
-
Geger Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas di Tumpukan Sampah Kali Mookervart
-
Operasional RDF Rorotan Dilakukan Bertahap, Warga Diminta Tak Khawatir Bau
-
Profil Jeffrey Epstein: Kekayaan, Kasus Predator Seksual dan Hubungannya dengan Trump
-
Kemenag Klaim Kesejahteraan Guru Agama Prioritas Utama, Tunjangan Profesi Naik Jadi Rp2 Juta