Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfud Sidik meminta jajaran pengurus DPP PKS bersikap transparan terkait putusan terhadap Fahri Hamzah, agar publik tahu dan media tidak bertanya-tanya.
"Menurut saya proses di PKS atau DPP khususnya terkait Fahri harus dilakukan secara transparan daripada publik bertanya-tanya dan media penasaran karena tidak ada penjelasan resmi," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Mahfud mengatakan tidak tahu terkait keputusan yang diambil partainya khususnya Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) terkait Fahri Hamzah.
Menurut dia, parpol sebagai institusi terbuka dan segala aturan serta mekanisme kerjanya tidak bisa lepas dari hukum positif yang berlaku.
"Menurut saya dibuka saja, karena kalau tidak dibuka makin banyak orang yang mempertanyakan," katanya.
Mantan Wakil Sekjen PKS itu menilai tidak susah membuka keputusan partai kepada publik sehingga semua proses berjalan secara transparan.
Sebelumnya beredar informasi di kalangan wartawan bahwa BPDO PKS telah mengeluarkan keputusan memecat Fahri Hamzah dari partai tersebut, karena banyak pengaduan dari kader PKS.
Namun informasi itu dibantah Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nurwahid, dirinya justru mempertanyakan kabar yang menyebutkan Fahri dipecat.
"Darimana Anda menyimpulkan pemecatan? Siapa yang ngasih kabar? Pak Fahri tak pernah menyatakan dipecat, saya kan baca Twitternya juga," kata Hidayat di Jakarta, Senin (1/2).
Hidayat juga mengatakan, saat ini kasus yang melibatkan Fahri Hamzah di internal partainya masih ditangani Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.
BPDO, kata Hidayat, belum menyampaikan putusan final terkait permasalahan Fahri Hamzah. (Antara)
Berita Terkait
-
Tepis Salah Paham Ekonomi Prabowo, Fahri Hamzah: SDA Harus Dikuasai Negara, Bukan Korporasi
-
PKS Mendadak Copot Khoirudin dari Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta, Ada Apa?
-
Bongkar Nasib Khoirudin Usai Tak Jabat Ketua DPRD DKI, PKS: Dapat Amanah Lebih Besar di DPP
-
Tunjuk Suhud Alynudin, Fraksi PKS Jelaskan Alasan Pergantian Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta
-
SK DPP Bocor! PKS Bakal Copot Khoirudin, Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden