Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfud Sidik meminta jajaran pengurus DPP PKS bersikap transparan terkait putusan terhadap Fahri Hamzah, agar publik tahu dan media tidak bertanya-tanya.
"Menurut saya proses di PKS atau DPP khususnya terkait Fahri harus dilakukan secara transparan daripada publik bertanya-tanya dan media penasaran karena tidak ada penjelasan resmi," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Mahfud mengatakan tidak tahu terkait keputusan yang diambil partainya khususnya Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) terkait Fahri Hamzah.
Menurut dia, parpol sebagai institusi terbuka dan segala aturan serta mekanisme kerjanya tidak bisa lepas dari hukum positif yang berlaku.
"Menurut saya dibuka saja, karena kalau tidak dibuka makin banyak orang yang mempertanyakan," katanya.
Mantan Wakil Sekjen PKS itu menilai tidak susah membuka keputusan partai kepada publik sehingga semua proses berjalan secara transparan.
Sebelumnya beredar informasi di kalangan wartawan bahwa BPDO PKS telah mengeluarkan keputusan memecat Fahri Hamzah dari partai tersebut, karena banyak pengaduan dari kader PKS.
Namun informasi itu dibantah Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nurwahid, dirinya justru mempertanyakan kabar yang menyebutkan Fahri dipecat.
"Darimana Anda menyimpulkan pemecatan? Siapa yang ngasih kabar? Pak Fahri tak pernah menyatakan dipecat, saya kan baca Twitternya juga," kata Hidayat di Jakarta, Senin (1/2).
Hidayat juga mengatakan, saat ini kasus yang melibatkan Fahri Hamzah di internal partainya masih ditangani Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.
BPDO, kata Hidayat, belum menyampaikan putusan final terkait permasalahan Fahri Hamzah. (Antara)
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah Usul Peradilan Etik, Pejabat Bisa Langsung Dipecat Sebelum Terjerat Korupsi
-
Canda Cak Imin ke PKS: Tak Apa Kalah Main Mini Soccer, Asal Jangan Jumlah Kursi
-
Mantan Ketua KAMMI, BEM UI hingga Korpus BEM SI Perkuat dan Pimpin DPP Gema Keadilan 20262031
-
Komedian Narji Resmi 'Pindah Kapal' dari PKS ke PSI, Siap Tempur untuk Pemilu 2029
-
Fahri Hamzah : Prabowo Fokus Putus Rantai Ketimpangan Kaya dan Miskin
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan