Dituduh Terima Dana Asing, Pusat Bantuan Hukum di Beijing Ditutup

Suara.com - Pusat bantuan hukum perempuan di Beijing diperintahkan untuk ditutup karena menerima dana dari lembaga donor asing, kata media milik pemerintah Cina, Selasa (2/2/2016), setelah calon Presiden Amerika Serikat Hilary Clinton mendukung pendanaan lembaga tersebut.

Polisi Beijing memerintahkan penutupan Pusat Pelayanan dan Konsultasi Hukum Perempuan Zhongze yang memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada perempuan Cina berpenghasilan rendah, demikian laporan Global Times yang dikelola oleh negara.

"Perintah tersebut mungkin sebagai akibat dari pendanaan organisasi asing," kutipnya dengan menyebutkan bahwa lembaga tersebut menerima pendanaan dari Ford Foundation yang berpusat di AS.

Munculnya artikel tersebut karena pekerja amal di Cina melaporkan meningkatnya tekanan polisi terhadap pendanaan asing dan media pemerintah menuding persekongkolan organisasi asing untuk melemahkan sistem politik otoriter di negara "Tirai Bambu" tersebut.

Bulan lalu Cina menahan dan mengusir aktivis hak asasi manusia asal Swedia yang membantu para pengacara Cina setelah mempertontonkan pengakuan pelanggaran hukumnya di stasiun televisi milik pemerintah.

Zhongze Centre yang didanai oleh pengacara Guo Jianmei setelah tokoh utama Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan digelar di Beijing pada 1995, terlihat sebagai simbol kemunculan masyarakat sipil di Cina dan berupaya memanfaatkan pengadilan untuk menentang ketidakadilan.

Sebagaimana disiarkan dalam laman media tersebut dia menyatakan bahwa penutupan lembaga itu, Senin (1/2/2016), dengan menyatakan berterima kasih kepada para pendukungnya tanpa memberikan penjelasan.

Calon Presiden AS dari Partai Demokrat Hilary Clinton, yang sama-sama pernah menghadiri konferensi tersebut bersama Guo, di Twitternya menyatakan: "Kebenaran di Beijing pada 1995, kebenaran hari ini: Hak kaum perempuan adalah hak asasi manusia. Lembaga ini harus tetap ada. Saya bertahan bersama Guo." Di bawah Presiden Xi Jin-ping, Partai Komunis yang menjalankan pemerintah Tiongkok menegaskan kembali kontrolnya terhadap masyarakat sipil, menahan lebih dari 130 pengacara hak kemanusiaan dan staf hukum pada tahun lalu.

Beijing sedang menyiapkan aturan baru yang menurut draf usulannya memberikan kewenangan kepada polisi mengontrol lebih ketat organisasi asing nonpemerintahan (LSM).

Dalam sebuah editorialnya, Global Times menyebutkan bahwa lembaga tersebut secara sukarela "menerima kasus-kasus sensitif dan menerima pendanaan asing untuk menyediakan pandangan atas persoalan tersebut." Editorial yang terkait dengan nama pena Shan Renping untuk redaktur Hu Xijin menambahkan bahwa bantuan asing tersebut memiliki muatan politis dan secara selektif dapat mengacaukan masyarakat Cina.

Zhongze Centre dikenal membela Deng Yujiao yang pada 2009 menikam pejabat pemerintah sampai mati karena berusaha untuk memuaskan berahi seksualnya terhadap Deng.

Tekanan publik menyebabkan jaksa mengurangi tuntutan hukuman pembunuhan tersebut agar lebih rendah dari tuntutan awal. (Antara)