Lewat One Data, Wartawan Tak Lagi Kejar-kejar Menteri Terus

Suara.com - Pemerintah meluncurkan portal data.go.id. Portal ini berisi semua data kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan semua instansi. Penyediaan data ini salah satu bagian untuk transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan data tersebut, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan kegiatan Indonesia Data Driven Journalism 2016 di gedung Kridha Bhakti, Jakarta Pusat, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3/2016). Kegiatan ini menggandeng Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi.

Acara ini dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Dalam pidato sambutan, Teten mengatakan pemerintah sedang membangun One Data dan akan terus memperkuat kontennya.

"Jadi kita akan kumpulkan data dari kementerian dan juga pemda sehingga nanti, apa yang disebut transparansi pemerintah itu didukung manajemen data dan mudah diakses siapa saja, termasuk media," kata Teten.

Ketersediaan data, kata Teten, akan membuat media lebih obyektif dalam mengawasi kinerja pemerintah.

"Lebih maju. Tidak seperti sekarang, kejar-kejar menteri. Jadi karena pejabat tidak cukup waktu, bisa salah. Ini bagian dari upaya kita bangun transparansi dan akuntabilitas," kata dia. "Jadi melalui data ini bisa digunakan untuk partisipasi (masyarakat)."

Dengan One Data, wartawan tak lagi minta pandangan pejabat terus, tetapi gantian memaparkan data dan fakta lewat analisis data yang sudah ada.

Teten mengatakan transparansi akan menciptakan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatif.

"Nah ini jadi komitmen pemerintah sekarang," katanya. "Sekarang pun kita sedang persiapkan transparansi penggunan anggaran. Secara prinsipil ini sudah disetujui Presiden. Bagaimana seluruh penggunaan APBN, APBD, harus bisa diakes publik."

Teten mengatakan bukan rahasia umum lagi, praktik korupsi terjadi karena adanya ketertutupan informasi dan data.

"Masyarakat berhak tahu tiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Ini sedang kita siapkan. Jadi nanti tidak ada pembayaran lewat uang tunai. Kita tahu praktik suap di pemerintahan dalam pengadaan barang dan jasa. Itu pakai uang cash," katanya. "Kalau nanti kita pakai sistem perbankan, government-goverment, government-private dan seterusnya, nanti harga barang akan efisien.:

Teten mengatakan kalau semua kementerian sudah memiliki manajemen data yang baik, mudah diakses masyarakat, akan terwujud pemerintahan yang baik.

"Jadi, kolaborasi, pemerintah, masyarakat, jurnalis, pengamat dan sebagainya, ini saya kira akan baik bagi menghadirkan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan bertanggngjawab ke rakyat. Jadi bukan cuma ke DPR, yang penting bertanggungjawab ke rakyat," katanya.