Bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga mengaku siap dan terbuka, jika dirinya harus diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait skandal "Panama Papers".
Pasalnya, nama pebisnis tersebut disebut masuk dalam daftar nama pebisnis pada "Panama Papers".
Sandiaga juga mendukung upaya pemerintah dalam mengusut sejumlah pebisnis, yang masuk daftar penggelapan pajak yang terungkap dari data Mossack Fonseca.
"Sangat siap dan terbuka. Saya juga mendukung sekali langkah dari pak Luhut, kementerian keuangan, dari pajak, bahkan kalau KPK mau investigasi maka ini adalah saatnya. Mari kita buka-bukaan,"ujar Sandiaga di Makam Pangeran Jayakarta, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, Rabu (5/4/2016).
Lebih lanjut, Sandiaga meminta, dengan adanya kasus dokumen Panama Papers terkait penggelapan pajak, dirinya berharap tidak ada pihak - pihak yang menjatuhkannya jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
" Buat saya adanya keterbukaan ini bagus dan sekarang kita gunakan ini bukan untuk saling menjatuhkan, menuding, atau menutupi isu lain. Kita gunakan kesempatan ini untuk berbenah, "ungkapnya.
Dirinya juga menegaskan perusahaan yang dipimpinnya tidak pernah melanggar hukum. Kata Sandiaga, tujuan menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca yakni menciptakan lapangan pekerjaan dan melakukan investasi di Indonesia
"Yang bisa saya pastikan bahwa tidak ada hukum yang dilanggar oleh kami. Dan saya pastikan juga secara tegas, tidak ada kewajiban pajak yang saya langgar selama saya menjabat jadi pimpinan perusahaan kami, dan grup kami,"ungkapnya.
Sebelumnya beredarnya data klien firma hukum Mossack Fonseca yang kemudian mencuat dengan nama skandal The Panama Papers. Di antara ribuan nama taipan maupun perusahaan yang muncul dalam tautan milik Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional, ada sejumlah pebisnis Indonesia yang namanya sudah sangat familiar, di antaranya Sandiaga Uno.
Berita Terkait
-
Yaqut Tantang KPK Buktikan Soal Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Kuota Haji
-
Gus Yaqut Bantah Rugikan Negara! Kebijakan Kouta Haji Diklaim Jadi Penyelamat Fiskal
-
Ngaku Sakit, Permohonan Penangguhan Penahanan Terdakwa Korupsi Haji Asrul Aziz Ditolak Hakim
-
KPK Tak Sanksi Etik Setya Budi Dias di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, Ini Alasannya
-
Bukan 2 Jam, Keluarga Tahanan KPK Dapat 'Bonus' Waktu Kunjungan di Hari Kemerdekaan
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Pelajar Palembang Viral Usai Pamer Revolver saat Konvoi, Ternyata Senpira Dibeli dari Facebook
-
Nama Bupati PALI Muncul di Kasus Suap Audit BPK, KPK Periksa Asgianto Sebagai Saksi
-
Kondisi Terbaru Gunung Semeru, Enam Kali Erupsi dalam Sehari dan Masih Berstatus Siaga
-
Detik-detik Narapidana Narkoba Diborgol Usai Bebas karena Remisi 17 Agustus, Ada Apa?
-
Dedi Mulyadi Sindir Birokrasi Minta Dihormati: Rapat Habis Puluhan Juta, Tapi Rakyat Tetap Menderita
-
Koreksi Data Pidato Presiden: 6 Fakta Realitas Hidup Susanah, Kuli Kain Majun Asal Cileungsi Bogor
-
Bantah Isu Pisah dari NKRI, Ini 6 Pesan Penting Sultan Banten ke-18 untuk Masyarakat
-
Penerbangan Langsung Palembang-Bandung Kembali Hadir, Ini Jadwal dan Harga Tiket Citilink
-
Oknum Petugas Bandara Terlibat Penyelundupan 22 Kg Emas Batangan
-
Mati Lampu hingga 4 Jam, Cek Daftar Wilayah di Palembang yang Terdampak Pemadaman PLN