Di Era Jokowi, Korban 1965 Masih Terintimidasi

Suara.com - Pertemuan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP) dari berbagai kota dibubarkan kelompok inteloran, Kamis (14/4/2016) kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk Mempersiapkan Simposium 65 yang digelar pemerintah di Hotel Aryaduta, 18-19 April 2016.

Nadiani S (75) salah satu korban tragedi 1965 yang juga perwakilan dari YPKP Bukit Tinggi mengatakan, dirinya menjadi saksi mata pada pembubaran kegiatan tersebut.

"Saya baru selesai mandi, saya lihat ada ribut-ribut di bawah, ternyata ada pengelola yang sedang berargumentasi dengan kepolisian," ujar Nadiani di LBH, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Tak hanya itu, pihaknya juga telah menjelaskan pertemuan tersebut untuk membahas informasi dan undangan terkait penyelenggaraan Simposium Nasional. Selain itu pertemuan tersebut juga dalam rangka memberikan laporan terkait pelanggaran HAM pada tragedi 1965. Namun, kata Nadiani, pertemuan tersebut malah dituding mendirikan PKI.

"Kami dibilang mau mendirikan PKI. Padahal pertemuan ini memberikan laporan antar daerah terkait korban 1965. Kita berikan laporan, Bagaimana kerja kami di setiap daerah, lalu bagaimana keluarga korban, di mana kuburan massalnya, berapa yang meninggal,"ucapnya

Usai dibubarkan, mereka pun meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. "Akhirnya kami berbalik arah dan kami menyambangi LBH dan meminta bantuan," kata Nadiani.

Lebih lanjut dirinya menceritakan dirinya sudah bergabung sejak 13 tahun lalu dengan YPKP. Dia mengklaim YPKP punya tujuan membantu pemerintah mencerdaskan bangsa dan mengsosialisasikan Pancasila.

"Saya sudah bergabung selama 13 tahun. Tapi selama selama 13 tahun belum ada penyelesaian kepada para korban. Dan juga sejak Pemerintahan Jokowi yang punya program Nawacita, malah kami merasa diintimidasi," ungkap Nenek yang suaminya juga menjadi korban tragedi 1965.