Suara.com - Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Donald Trump mengatakan pada hari Minggu (8/5/2016) bahwa dirinya terbuka untuk menaikkan pajak pada orang kaya. Langkah ini bentuk strategi persiapan sebelum memberlakukan kebijakan mengurangi pajak pada semua orang Amerika. Usulan ini juga bertentangan dengan kebijakan inti partai Republik sejak tahun 1990-an.
"Saya bersedia membayar lebih, dan Anda tahu apa, orang kaya yang bersedia membayar lebih," kata Trump kepada ABC "This Week."
Setelah efektif masuk dalam nominasi Kandidat Presiden AS dari Partai Republik pekan lalu untuk Pemilihan Presiden AS pada 8 November 2016, Trump telah menggunakan pidato dan wawancara untuk menawarkan rincian lebih lanjut tentang posisi kebijakan nya.
Miliarder real estate tersebut mengatakan ia ingin melihat peningkatan upah minimum, meskipun ia mengatakan akan lebih memilih untuk melihat negara yang mengambil peran terdepan, bukan pemerintah federal.
"Saya tidak tahu bagaimana orang bisa hidup dengan 7,25 Dolar AS per jam," kata Trump mengkritik tingkat upah minimum federal saat ini. "Saya ingin melihat peningkatan dari beberapa besaran. Tapi aku lebih suka meninggalkan ke negara. Biarkan negara memutuskan."
Usulan Trump untuk memberlakukan pajak yang lebih tinggi pada orang kaya memang bertentangan dengan garis kebijakan Partai Republik yang telah kukuh menentang kenaikan pajak selama hampir tiga dekade. Pajak yang lebih tinggi telah diharamkan oleh banyak kandidat internal Partai Republik sejak era mantan Presiden George H.W. Bush marah kepada sesama Politisi Partai Republik dengan meninggalkan janji untuk tidak menaikkan pajak dan menyetujui peningkatan sebagai bagian dari kesepakatan anggaran pada tahun 1990.
Demokrat, termasuk kandidat Presiden terkuatnya Hillary Clinton, telah ditekan untuk meningkatkan pajak atas orang terkaya Amerika selama bertahun-tahun.
Trump merilis proposal pajak September lalu yang meminta keringanan pajak yang luas untuk pelaku bisnis dan rumah tangga. Dia mengusulkan mengurangi tarif pajak penghasilan tertinggi cukup maksimal 25 persen dari tingkat 39,6 persen pada saat ini.
Manuver Trump kali ini mendapat banyak cibiran karena dinilai saling bertentangan antara komentar terbarunya dengan rencana pajaknya pada September tahun lalu. Namun Trump berdalih proposal September lalu hanyalah sebagai "konsep" dan bahwa ia diharapkan akan berubah setelah melakukan negosiasi dengan Kongres. (Reuters)
Berita Terkait
-
3 Fakta Pertemuan Xi Jinping-Trump: China dan AS 'Mesra', Perang Dagang Berakhir Damai?
-
Kenapa Keputusan Trump Buka Suaka Margasatwa Arktik untuk Pengeboran Minyak Tuai Kontroversi?
-
Misteri Lawatan Trump ke Asia: Sinyal Kejutan dari Korut, Kim Jong Un Sudah Menanti?
-
Momen Langka di Kuala Lumpur, Donald Trump dan Prabowo Subianto Hadiri KTT ASEAN
-
Donald Trump: Bertemu Xi Jinping Akan Menghasilkan Kesepakatan Fantastis!
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang