Suara.com - Wakil ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengimbau publik jangan reaksioner menanggapi maraknya razia terhadap penggunaan simbol palu arit, menyusul sejumlah pelarangan terhadap kegiatan yang mempromosikan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965 akhir-akhir ini.
"Itu yang dari dulu saya sering bilang kepada teman-tema itu. Marilah kita tidak menjadi orang yang mudah diprovokasi dengan dinamika simbolik, maka yang harus bekerja itu penegak hukum," kata Fahri di gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Menurut Fahri lebih baik masalah tersebut dipercayakan kepada pihak berwajib.
"Mana yang masuk wilayah pidana, dan mana yang masuk wilayah bercandaan di ruang publik," tutur Fahri.
Fahri juga menilai belakangan banyak orang yang bercanda di ruang publik, media sosial, menyerempet-nyerempet simbol mirip palu arit.
"Karena sekarang ini, kan orang bercanda anonim. Jangan gara-gara akun anonim kemudian kita jadi stres, karena terlalu banyak bercanda. Kemarin saya lihat orang naruh dengan sisir dibikin kayak simbol palu arit, ndak usah terprovokasi dengan itu, tapi penegakan hukum saja," kata Fahri.
Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara mengenai maraknya razia terhadap penggunaan simbol palu arit, menyusul sejumlah pelarangan terhadap kegiatan yang mempromosikan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965 akhir-akhir ini.
Hendari menduga propaganda tentang kebangkitan PKI yang mengaitkan sejumlah kegiatan yang mempromosikan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965, baik melalui film, diskusi, dan penerbitan buku, merupakan desain pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba masyarakat, menghalangi niat negara melakukan rekonsiliasi, dan membenarkan seluruh pembatasan dan persekusi kebebasan sipil.
Hendardi menambahkan penyebaran stigma PKI terhadap beberapa kegiatan telah membangkitkan kebencian orang pada upaya-upaya persuasif, dialogis, dan solutif bagi pemenuhan hak-hak korban peristiwa 1965.
"Agak ganjil ketika TNI dan Polri merasa confirm bahwa PKI akan bangkit, padahal mereka memiliki intelijen yang bisa memberikan informasi akurat perihal fenomena di balik berbagai pembatasan dan persekusi atas kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul yang dalam tiga bulan terakhir terus terjadi," kata Hendardi.
Hendardi mengatakan kalangan awam pun sebenarnya ragu akan propaganda kebangkitan PKI, mengingat konstruksi ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO