Suara.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro hari ini mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggelar rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Salah satu agenda rapat yang akan dibahas adalah terkait Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Dalam rapat ini, Bambang akan menjelaskan secara detail potensi penerimaan tax amnesty dan dana repatriasi.
Rapat yang dimulai pada pukul 15.30 WIB tersebut juga dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijuastiadi dan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit. Dalam pembukaan rapat, Ahmadi menjelaskan, pembahasan RUU tax amnesty ini harus segera dirampungkan secepatnya agar tidak ada perdebatan dan pertanyaan dari masyarakat.
“Jadi kami akan melihat pendapat dari BI dan pemerintah mungkin ada perubahan atau perkembangan baru dari tax amnesty sehingga rapat ini kita laksanakan hari ini,” kata Ahmadi di ruang komisi XI DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (23/5/2016).
Pada kesempatan yang sama, Bambang menyampaikan, dengan adanya pengampunan pajak maka akan terjadi perpindahan dana dari negara lain milik warga negara Indonesia dalam jumlah besar.lantaran berdasarkan data yang dimiliki Dirjen Pajak, banyak dana WNI yang disimpan di luar negeri.
"Terjadinya repatriasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia sangat membutuhkan tambahan likuiditas. Tax amnesty mempercepat repatriasi, karena dengan adanya tax amnesty ini WNI yang menimpan dananya di luar negeri tertarik untuk membawa pulang dananya,” kata Bambang.
Berita Terkait
-
Purbaya Buka Suara usai Mantan Dirjen Pajak Diperiksa Kejagung, Singgung Manipulasi Laporan
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
Bos Djarum Victor Hartono Terseret Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty, Purbaya: Bukan Zaman Sekarang!
-
Kejagung Ungkap Status Victor Hartono, Anak Orang Terkaya Indonesia yang Dicekal dalam Kasus Korupsi
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim