Puluhan buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta [suara.com/Nikolaus Tolen]
Puluhan buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016) siang.
Mereka membawa bendera-bendera KSPI serta spanduk. Salah satu spanduk bertuliskan: Yth. KPK, Tangkap Ahok.
Di depan KPK, mereka tidak berorasi seperti lazimnya massa yang selama ini mendatangi gedung antirasuah.
Mereka membawa bendera-bendera KSPI serta spanduk. Salah satu spanduk bertuliskan: Yth. KPK, Tangkap Ahok.
Di depan KPK, mereka tidak berorasi seperti lazimnya massa yang selama ini mendatangi gedung antirasuah.
Sementara, perwakilan buruh negosiasi dengan petugas polisi mereka bisa menyerahkan dokumen dan menyampaikan aspirasi secara langsung ke KPK.
"Kami meminta agar KPK segera menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus reklamasi, Rumah Sakit Sumber Waras, dan penyalahgunaan diskresi. Kami juga melihat, Ahoklah yang menyebabkan upah buruh di Jakarta menjadi rendah, padahal Bekasi lebih besar dari Jakarta," kata Sekretaris Jenderal KSPI Mohammad Rusdy.
Rusdy juga menilai kebijakan Ahok selama ini sering merugikan masyarakat kecil dan buruh. Ahok, katanya, lebih mementingkan pengembang properti dan membatasi ruang publik.
"Kami meminta agar KPK segera menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus reklamasi, Rumah Sakit Sumber Waras, dan penyalahgunaan diskresi. Kami juga melihat, Ahoklah yang menyebabkan upah buruh di Jakarta menjadi rendah, padahal Bekasi lebih besar dari Jakarta," kata Sekretaris Jenderal KSPI Mohammad Rusdy.
Rusdy juga menilai kebijakan Ahok selama ini sering merugikan masyarakat kecil dan buruh. Ahok, katanya, lebih mementingkan pengembang properti dan membatasi ruang publik.
"Buruh sadar, ternyata selama ini kebijakan upah minimum DKI Jakarta yang murah, penggunaan buruh outsourcing besar-besaran, orang kecil digusur, rumah susun buruh tidak pernah dibangun, dan kebijakan diskresi, ternyata dibalik itu semua itu ada kepentingan pemilik modal," kata Rusdy.
Setelah semua aspirasi disampaikan, mereka membubarkan diri.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Kemensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatra Selama 3 Bulan
-
Kubu Roy Suryo Ungkap Detik-detik 'Penyusup' Kepergok Masuk Ruang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi
-
Prabowo Kunjungan di Sumatra Barat, Tinjau Penanganan Bencana dan Pemulihan Infrastruktur
-
Viral Tumpukan Sampah Ciputat Akhirnya Diangkut, Pemkot Tangsel Siapkan Solusi PSEL
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Bank BJB, Sebut Perceraian Tak Pengaruh
-
Membara Kala Basah, Kenapa Kebakaran di Jakarta Justru Meningkat Saat Hujan?
-
Keroyok 'Mata Elang' Hingga Tewas, Dua Polisi Dipecat, Empat Lainnya Demosi
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?