Puluhan buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta [suara.com/Nikolaus Tolen]
Puluhan buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016) siang.
Mereka membawa bendera-bendera KSPI serta spanduk. Salah satu spanduk bertuliskan: Yth. KPK, Tangkap Ahok.
Di depan KPK, mereka tidak berorasi seperti lazimnya massa yang selama ini mendatangi gedung antirasuah.
Mereka membawa bendera-bendera KSPI serta spanduk. Salah satu spanduk bertuliskan: Yth. KPK, Tangkap Ahok.
Di depan KPK, mereka tidak berorasi seperti lazimnya massa yang selama ini mendatangi gedung antirasuah.
Sementara, perwakilan buruh negosiasi dengan petugas polisi mereka bisa menyerahkan dokumen dan menyampaikan aspirasi secara langsung ke KPK.
"Kami meminta agar KPK segera menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus reklamasi, Rumah Sakit Sumber Waras, dan penyalahgunaan diskresi. Kami juga melihat, Ahoklah yang menyebabkan upah buruh di Jakarta menjadi rendah, padahal Bekasi lebih besar dari Jakarta," kata Sekretaris Jenderal KSPI Mohammad Rusdy.
Rusdy juga menilai kebijakan Ahok selama ini sering merugikan masyarakat kecil dan buruh. Ahok, katanya, lebih mementingkan pengembang properti dan membatasi ruang publik.
"Kami meminta agar KPK segera menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus reklamasi, Rumah Sakit Sumber Waras, dan penyalahgunaan diskresi. Kami juga melihat, Ahoklah yang menyebabkan upah buruh di Jakarta menjadi rendah, padahal Bekasi lebih besar dari Jakarta," kata Sekretaris Jenderal KSPI Mohammad Rusdy.
Rusdy juga menilai kebijakan Ahok selama ini sering merugikan masyarakat kecil dan buruh. Ahok, katanya, lebih mementingkan pengembang properti dan membatasi ruang publik.
"Buruh sadar, ternyata selama ini kebijakan upah minimum DKI Jakarta yang murah, penggunaan buruh outsourcing besar-besaran, orang kecil digusur, rumah susun buruh tidak pernah dibangun, dan kebijakan diskresi, ternyata dibalik itu semua itu ada kepentingan pemilik modal," kata Rusdy.
Setelah semua aspirasi disampaikan, mereka membubarkan diri.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat