Puluhan buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta [suara.com/Nikolaus Tolen]
Puluhan buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016) siang.
Mereka membawa bendera-bendera KSPI serta spanduk. Salah satu spanduk bertuliskan: Yth. KPK, Tangkap Ahok.
Di depan KPK, mereka tidak berorasi seperti lazimnya massa yang selama ini mendatangi gedung antirasuah.
Mereka membawa bendera-bendera KSPI serta spanduk. Salah satu spanduk bertuliskan: Yth. KPK, Tangkap Ahok.
Di depan KPK, mereka tidak berorasi seperti lazimnya massa yang selama ini mendatangi gedung antirasuah.
Sementara, perwakilan buruh negosiasi dengan petugas polisi mereka bisa menyerahkan dokumen dan menyampaikan aspirasi secara langsung ke KPK.
"Kami meminta agar KPK segera menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus reklamasi, Rumah Sakit Sumber Waras, dan penyalahgunaan diskresi. Kami juga melihat, Ahoklah yang menyebabkan upah buruh di Jakarta menjadi rendah, padahal Bekasi lebih besar dari Jakarta," kata Sekretaris Jenderal KSPI Mohammad Rusdy.
Rusdy juga menilai kebijakan Ahok selama ini sering merugikan masyarakat kecil dan buruh. Ahok, katanya, lebih mementingkan pengembang properti dan membatasi ruang publik.
"Kami meminta agar KPK segera menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus reklamasi, Rumah Sakit Sumber Waras, dan penyalahgunaan diskresi. Kami juga melihat, Ahoklah yang menyebabkan upah buruh di Jakarta menjadi rendah, padahal Bekasi lebih besar dari Jakarta," kata Sekretaris Jenderal KSPI Mohammad Rusdy.
Rusdy juga menilai kebijakan Ahok selama ini sering merugikan masyarakat kecil dan buruh. Ahok, katanya, lebih mementingkan pengembang properti dan membatasi ruang publik.
"Buruh sadar, ternyata selama ini kebijakan upah minimum DKI Jakarta yang murah, penggunaan buruh outsourcing besar-besaran, orang kecil digusur, rumah susun buruh tidak pernah dibangun, dan kebijakan diskresi, ternyata dibalik itu semua itu ada kepentingan pemilik modal," kata Rusdy.
Setelah semua aspirasi disampaikan, mereka membubarkan diri.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Nadiem Makarim Tantang Audit BPKP di Sidang Banding, Minta Hakim Periksa Ulang Bukti
-
Prabowo dan PM Thailand Sepakati Kemitraan Strategis Baru, Fokus Pangan hingga Energi
-
Jangan Korbankan Nyawa Demi Target! BGN Didesak Usut Tuntas Keracunan Massal MBG di Semarang
-
Trauma Kolektif: Pagar Tinggi Mal Ingatkan Warga pada Kerusuhan Agustus
-
Kasus Bayi Dijual Rp20 Juta Belum Tuntas, Polisi Didesak Usut Sosok Pemberi Uang
-
Dipukul Balok Kayu, Wanita di Palembang Gagalkan Aksi Begal hingga Pelaku Ditangkap
-
Dua Kata Tijjani Reijnders Usai Timnas Indonesia Dibantai Vietnam 0-3
-
Ingin Rumah Terasa Lebih Elegan? Tren Interior Kini Mengandalkan Permainan Cahaya dari Keramik
-
Haykal Ungkap Hal yang Bikin Tak Nyaman di Palembang, Pengemis hingga Sungai Jadi Sorotan
-
Kreativitas Generasi Muda Indonesia Berbuah Manis, Ribuan Pelajar Sukses Bangun Bisnis