Puluhan buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta [suara.com/Nikolaus Tolen]
Puluhan buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016) siang.
Mereka membawa bendera-bendera KSPI serta spanduk. Salah satu spanduk bertuliskan: Yth. KPK, Tangkap Ahok.
Di depan KPK, mereka tidak berorasi seperti lazimnya massa yang selama ini mendatangi gedung antirasuah.
Mereka membawa bendera-bendera KSPI serta spanduk. Salah satu spanduk bertuliskan: Yth. KPK, Tangkap Ahok.
Di depan KPK, mereka tidak berorasi seperti lazimnya massa yang selama ini mendatangi gedung antirasuah.
Sementara, perwakilan buruh negosiasi dengan petugas polisi mereka bisa menyerahkan dokumen dan menyampaikan aspirasi secara langsung ke KPK.
"Kami meminta agar KPK segera menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus reklamasi, Rumah Sakit Sumber Waras, dan penyalahgunaan diskresi. Kami juga melihat, Ahoklah yang menyebabkan upah buruh di Jakarta menjadi rendah, padahal Bekasi lebih besar dari Jakarta," kata Sekretaris Jenderal KSPI Mohammad Rusdy.
Rusdy juga menilai kebijakan Ahok selama ini sering merugikan masyarakat kecil dan buruh. Ahok, katanya, lebih mementingkan pengembang properti dan membatasi ruang publik.
"Kami meminta agar KPK segera menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus reklamasi, Rumah Sakit Sumber Waras, dan penyalahgunaan diskresi. Kami juga melihat, Ahoklah yang menyebabkan upah buruh di Jakarta menjadi rendah, padahal Bekasi lebih besar dari Jakarta," kata Sekretaris Jenderal KSPI Mohammad Rusdy.
Rusdy juga menilai kebijakan Ahok selama ini sering merugikan masyarakat kecil dan buruh. Ahok, katanya, lebih mementingkan pengembang properti dan membatasi ruang publik.
"Buruh sadar, ternyata selama ini kebijakan upah minimum DKI Jakarta yang murah, penggunaan buruh outsourcing besar-besaran, orang kecil digusur, rumah susun buruh tidak pernah dibangun, dan kebijakan diskresi, ternyata dibalik itu semua itu ada kepentingan pemilik modal," kata Rusdy.
Setelah semua aspirasi disampaikan, mereka membubarkan diri.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
- 7 Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta untuk Anak Muda, Desain Timeless Anti Mati Gaya
- 7 Rekomendasi Mobil Matic Bekas di Bawah 50 Juta, Irit dan Bandel untuk Harian
- 5 Mobil Mungil 70 Jutaan untuk Libur Akhir Tahun: Cocok untuk Milenial, Gen-Z dan Keluarga Kecil
- 7 Sunscreen Mengandung Niacinamide untuk Mengurangi Flek Hitam, Semua di Bawah Rp60 Ribu
Pilihan
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
-
Harga Emas Turun Hari ini: Emas Galeri di Pegadaian Rp 2,3 Jutaan, Antam 'Kosong'
Terkini
-
Wacana Tarif Transjakarta Naik, DPRD Sebut Warga Jakarta Sudah Mampu Bayar Lebih dari Rp 3.500
-
Ritual Persembahan Berujung Petaka, 9 Umat Tewas Terinjak-injak di Kuil India
-
Gelar Pangeran Andrew Dicabut Gegara Pelecehan Seksual, Keluarga Giuffre Beri Respon Sinis
-
Pengamat: Jaksa Hanya Melaksanakan Penetapan Hakim di Kasus Nenny Karawang
-
Gagal Dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo Ajak Lawan Politik Bersatu: Tidak Boleh Euforia
-
Kolaborasi Riset Sawit dan UMKM, Perkuat Inovasi Perkebunan Indonesia
-
Kahiyang Ayu Ajak Anak PAUD Amalkan Ikrar Anak Indonesia Hebat 2025
-
Sri Susuhunan Pakubuwono XIII: Profil, Silsilah, dan Karier Politik
-
Drama Mundur Keponakan Prabowo: MKD Tolak, Pengamat Sebut Tak Relevan
-
Apa Konflik di Sudan? Ini 5 Fakta Kondisi Terkini di Sana