Puluhan buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta [suara.com/Nikolaus Tolen]
Puluhan buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016) siang.
Mereka membawa bendera-bendera KSPI serta spanduk. Salah satu spanduk bertuliskan: Yth. KPK, Tangkap Ahok.
Di depan KPK, mereka tidak berorasi seperti lazimnya massa yang selama ini mendatangi gedung antirasuah.
Mereka membawa bendera-bendera KSPI serta spanduk. Salah satu spanduk bertuliskan: Yth. KPK, Tangkap Ahok.
Di depan KPK, mereka tidak berorasi seperti lazimnya massa yang selama ini mendatangi gedung antirasuah.
Sementara, perwakilan buruh negosiasi dengan petugas polisi mereka bisa menyerahkan dokumen dan menyampaikan aspirasi secara langsung ke KPK.
"Kami meminta agar KPK segera menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus reklamasi, Rumah Sakit Sumber Waras, dan penyalahgunaan diskresi. Kami juga melihat, Ahoklah yang menyebabkan upah buruh di Jakarta menjadi rendah, padahal Bekasi lebih besar dari Jakarta," kata Sekretaris Jenderal KSPI Mohammad Rusdy.
Rusdy juga menilai kebijakan Ahok selama ini sering merugikan masyarakat kecil dan buruh. Ahok, katanya, lebih mementingkan pengembang properti dan membatasi ruang publik.
"Kami meminta agar KPK segera menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus reklamasi, Rumah Sakit Sumber Waras, dan penyalahgunaan diskresi. Kami juga melihat, Ahoklah yang menyebabkan upah buruh di Jakarta menjadi rendah, padahal Bekasi lebih besar dari Jakarta," kata Sekretaris Jenderal KSPI Mohammad Rusdy.
Rusdy juga menilai kebijakan Ahok selama ini sering merugikan masyarakat kecil dan buruh. Ahok, katanya, lebih mementingkan pengembang properti dan membatasi ruang publik.
"Buruh sadar, ternyata selama ini kebijakan upah minimum DKI Jakarta yang murah, penggunaan buruh outsourcing besar-besaran, orang kecil digusur, rumah susun buruh tidak pernah dibangun, dan kebijakan diskresi, ternyata dibalik itu semua itu ada kepentingan pemilik modal," kata Rusdy.
Setelah semua aspirasi disampaikan, mereka membubarkan diri.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
Terkini
-
Babak Baru Kasus Korupsi Minyak Pertamina, Polri Terbitkan Red Notice Riza Chalid
-
Resmi! Bahar Bin Smith Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Anggota Banser di Tangerang
-
Waspada Virus Nipah Mengintai! Kemenkes Ingatkan Jangan Konsumsi Nira Aren Segar dari Pohon
-
Epstein Files Sebut Donald Trump 'Dikooptasi' Israel, Singgung Dalang Proyek Gaza
-
Tak Berizin, KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Milik Perusahaan Asing di Banyuwangi
-
Registrasi Akun SNPMB Sekolah 2026 Diperpanjang, Cek Syarat-syaratnya!
-
Geger Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas di Tumpukan Sampah Kali Mookervart
-
Operasional RDF Rorotan Dilakukan Bertahap, Warga Diminta Tak Khawatir Bau
-
Profil Jeffrey Epstein: Kekayaan, Kasus Predator Seksual dan Hubungannya dengan Trump
-
Kemenag Klaim Kesejahteraan Guru Agama Prioritas Utama, Tunjangan Profesi Naik Jadi Rp2 Juta