Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi memberikan keterangan pers terkait OTT Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu yang juga Ketua PN Kepahiang, Janner Purba, di Gedung MA,Jakarta, Rabu (25/5). [suara.com/Oke Atmaja]
Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi menegaskan akan memberhentikan pejabatnya, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. Namun, tersangka kasus dugaan suap terkait peringanan vonis hakim kepada terdakwa kasus asusila berupa pelecehan seksual terhadap remaja pria dibawah umur, Saipul Jamil tersebut hanyalah diberhentikan sementara.
"Tapi kalau sudah ada status resmi, sudah pasti akan kami berhentikan sementara," kata Suhadi saat dihubungi wartawan, Jumat(17/6/2016).
Kata Suhadi, saat ini pihaknya masih belum menerima surat perintah resmi dari KPK untuk memberhentikanya. Pasalnya, berkaca pada kejadian sebelumnya, KPK selalu mengirimkan surat perintah pemberhentian sementara apabila ada pejabat MA yang menjadi tersangka KPK.
"Sampai saat ini kami belum mengambil tindakan. Kami belum terima surat dari KPK," kata Suhadi.
Seperti diketahui, KPK menetapkan Rohadi sebagai tersangka usai diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan pada Rabu(15/6/2016) lalu. Rohadi diduga menerima uang senilai Rp250 juta dari Saipul Jamil yang diserahkan melaui kakak kandungnya dan pengacaranya.
Uang tersebut diduga bertujuan untuk meringankan vonis hakim terhadap Mantan Suami Dewi Persik tersebut. Sebelumnya, majelis Hakim memutuskan tiga tahun penjara buat Ipul sapaan akrab Saipul Jamil. Putusan tersebut lebih rendah empat tahun dari tuntutan Jaksa penuntut umum yang menuntutnya tujuh tahun penjara.
Adapun selain Rohadi, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya. Mereka adalah, Samsul Hidayatullah, kakak kandung Saipul Jamil, Bertha Natalia dan Kasman Sangaji sebagai Pengacara Saipul.
Samsul, Bertha, dan Kasman diduga berperan sebagai pemberi suap. Sementara, Rohadi sendiri berperan sebagai penerima suap.
Komentar
Berita Terkait
-
Sinergi BPJS Kesehatan & Mahkamah Agung Didorong untuk Jaga Keberlanjutan Program JKN Nasional
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Tok! Palu MA Kukuhkan Vonis 14 Tahun Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat Gagal Total
-
Buka-bukaan di KPK, Zarof Ricar Ngaku Beri Info Baru soal Aliran Uang dalam Kasus Hasbi Hasan
-
TOK! MA Perberat Hukuman Agus Buntung Jadi 12 Tahun Penjara, Ini Pertimbangannya
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?