Suara.com - Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Provinsi Papua meminta pemerintah setempat bersama aparat terkait, meningkatkan pengawasan terhadap pelintas batas RI-Papua Nugini (PNG) dan barang-barang bawaan khususnya di wilayah Sota, Merauke.
"Pengawasan selama ini sudah cukup baik cuma perlu ditingkatkan karena ganja yang masuk ke Indonesia ini sudah cukup meresahkan," kata Anggota DPRD Merauke Fransiskus Sirfefa di Merauke, Senin (8/8/2016).
Pengawasan yang ketat, kata dia, bisa menekan penyebaran narkoba jenis ganja yang sebagian besar datang dari PNG, serta mencegah penyalagunaannya di kalangan generasi penerus bangsa.
"Kondisi seperti ini cukup memprihatinkan karena ruangnya terbuka. Akses mereka masuk itu mudah sekali. Ini korbannya adalah masyarakat kami yang ada di Merauke," ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD itu menambahkan, petugas yang berjaga di perbatasan harus menekan ruang gerak pelintas batas yang tidak memiliki izin, baik yang masuk dari PNG demikian sebaliknya dari Indonesia.
"Pos lintas batas ini harus lebih tertib sehingga keluar masuknya orang paling tidak ada pemeriksaan dan lain-lain, demikian dengan orang yang dari Merauke, dia juga tidak seenaknya masuk ke sana," ujarnya.
Sebelumnya, BNN Papua menggelar operasi gabungan di kampung "Vietnam", Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan berhasil mengamankan delapan warga Papua Nugini serta 2,5 gram ganja dan 40 butir amunisi.
Kepala BNN Papua Jackson Lapolonga seusai pelaksanaan operasi mengakui, kawasan kampung "Vietnam" merupakan kampung yang dikenal sebagai kawasan rawan bagi masuknya narkoba jenis ganja dari PNG.
Karena itu saat menggelar operasi pihaknya melibatkan berbagai unsur selain polisi dan TNI baik TNI AD maupun TNI AL juga imigrasi dan Satpol pp dengan jumlah anggota yang terlibat mencapai 250 orang.
Dari operasi tersebut, kata Jackson Lapolonga, anggota juga menyita berbagai peralatan elektronika yang diduga hasil curian yang nantinya dibarter dengan ganja.
"Hasil operasi cukup berhasil karena kampung Vietnam selama ini dianggap rawan berbagai tindak kriminal sehingga saat menggelar dikawal secara ketat guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Lapolonga. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Ahli di Praperadilan Yaqut Sebut Penetapan Tersangka Kewenangan Penyidik, Bukan Pimpinan KPK
-
Soal Kerugian Negara Kasus Pertamina, Febri Diansyah Ingatkan Putusan Pengadilan Tipikor
-
Tembakan Polisi Tewaskan Remaja di Makassar, Polri Klaim Penggunaan Senpi Terus Dievaluasi
-
Larang Ada Interupsi dalam Sidang Praperadilan Yaqut, Hakim ke KPK: Ini Bukan Acara Talkshow TV
-
Kena Jebakan Rusia, Reza Pahlavi Rela Negaranya Dibom dan Sebut "Perang Salib"
-
Bareskrim Rampas dan Setor Uang Rp58,1 Miliar Hasil Kejahatan Judi Online ke Negara
-
Amerika Akui Tak Mampu Hadapi Drone-drone Iran
-
DPRD DKI: Sengkarut Tata Ruang Jakarta Harus Dibenahi!
-
Tolak Perang untuk Israel, Tangan Mantan Marinir AS Patah Ditarik Paksa oleh Senator di Ruang Sidang
-
YLBHI Desak Jaminan Hak Berserikat dan Kekuatan Eksekusi Hukum dalam RUU PPRT