Petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku alasannya tidak mau ikut kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017, lantaran dirinya khawatir ada oknum DPRD yang mencoba memanfaatkan dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2017 untuk bermain mata.
"Saya sampaikan kalau anda mau paksa saya cuti saya setuju kalau kampanye. Kalau saya nggak mau kampanye? Sekarang lagi mau bahas APBD kalau saya mau bahas apbd saya merasa ini APBD lagi debat ama DPRD nih, saya khawatir TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) saya main mata nih kalau saya nggak pelototin satu-satu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/8/2016).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku lebih baik mengawasi pembahasaan APBD DKI ketimbang memaksa izin cuti untuk berkampanye. Pasalnya, dia tidak ingin ada pihak yang memfitnah dirinya melakukan penyalahgunaan anggaran DKI Jakarta. Dia pun siap kalah karena tidak ikut berkampanye demi mengamankan pembahasan APBD DKI Jakarta.
"Kalau saya lebih rela nih, kalah-kalah deh, nggak apa deh, lo mau fitnah gue fitnah gue deh. Yang penting gue kerja, amanin APBD, kalau saya kalah pun, saya masih sampe Oktober loh. berarti minimal dari Februari sampai Oktober dengan anggaran yang bener," katanya.
Dia juga mengaku dirinya berkeinginan warga Jakarta bisa mengenang dirinya selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Belum adanya program yang terealisasi bisa dikejar sebelum masa jabatannya habis pada Oktober 2017 mendatang.
"Saya masih keluar dengan nama yang baik. Kamu boleh fitnah saya abis itu orang akan berpikir 'oh bener ya Ahok ya. Semua yang dia bilangin sampe Oktober terealisasi'. Orang akan tau ini semua hasil karya saya. yamg nyusun anggaran juga saya. Nah sehingga Oktober 2017 saya berhenti dari sini, saya (bisa) kerja dimanapun, saya belum tua-tua banget kok. orang akan ngenang kalau Jakarta punya ini, punya ini itu karena Ahok jadi gubernur," kata Ahok.
Ahok mengajukan permohonan judicial review UU Pilakada Nomor 10 tahun 2016 tentang kewajiban cuti kampanye bagi petahan di Mahkamah Konstitusi
Dirinya menggugat ketentuan cuti kampanye bagi petahana karena tidak ingin hal itu menjadi kewajiban. Ahok menyatakan tidak masalah tetap masuk kerja pada masa cuti kampanye nanti.
"Jadi saya bukan tidak sepakat cuti kampanye. Saya hanya ingin boleh enggak tafsiran hak saya cuti kampanye tidak diambil," kata Ahok beberapa waktu yang lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
5 HP RAM 8 GB untuk Multitasking Lancar Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
Terkini
-
Pengamat: Dasco Temani Prabowo saat Umumkan Kabinet Jadi Simbol Partisipasi Rakyat
-
Skandal Narkoba Polres Bima: Kasatresnarkoba AKP Malaungi Diperiksa Terkait Jaringan Bripka Karol
-
Menteri PPPA Pastikan Tak Ada Kekerasan Fisik pada YBR di Ngada, Dugaan Kekerasan Psikis Didalami
-
Dikendalikan Napi Cipinang, Bareskrim Tangkap Aloy Terkait Peredaran Vape Etomidate
-
Menteri PPPA Akui Kelalaian Negara, Kasus Siswa SD NTT Bukti Perlindungan Anak Belum Sempurna!
-
FPIR Desak Menhan Fokus Pada Ancaman Nyata Kedaulatan Negara: Jangan Terseret Isu di Luar Tugas
-
Pemprov DKI Siapkan 20 Armada Transjabodetabek Blok M-Badara Soetta, Tarif Mulai dari Rp2.000
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Lebat dan Angin Kencang Jabodetabek, Cek Rinciannya di Sini
-
Siswa SD yang Bunuh Diri di NTT Diduga Sempat Dimintai Uang Sekolah, Komisi X DPR: Pelanggaran Hukum
-
Warga Keluhkan TransJakarta Sering Telat, Pramono Anung Targetkan 10 Ribu Armada di 2029