Suara.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga akan menyerahkan bonus bagi atlet-atlet peraih medali Olimpiade dan Paralimpiade Rio de Janeiro 2016 paling lambat akhir Oktober.
Hal ini disampaikan langsung Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, selepas menerima kunjungan mahasiswa IKIP PGRI Bali di Jakarta, Rabu (28/9/2016).
"Oktober, tidak akan meleset. Kami saat ini sedang konsentrasi dalam Pekan Olahraga Nasional dan Peparnas 2016," kata Gatot.
Kemenpora, lanjut Gatot, semula telah menyiapkan anggaran sebesar Rp36 miliar untuk bonus Olimpiade maupun Paralimpiade Rio 2016.
"Anggaran itu dengan asumsi kita meraih medali emas dalam Paralimpiade. Tapi, ternyata kita meraih medali perunggu sehingga anggarannya turun," ujarnya.
Selain pemberian bonus, Kemenpora juga akan menindaklanjuti rencana pembangunan Pusat Olimpiade di Cibubur, Jakarta Timur, setelah penyelenggaraan PON dan Peparnas di Jawa Barat.
"Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penyesuaian izin bangunan di Cibubur," kata Gatot yang juga Kepala Bidang Komunikasi Publik Kemenpora itu.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menurut Gatot, masih menunggu keputusan pihak auditor terkait pengubahan bangunan di Cibubur.
"Semula, ruang di Cibubur itu tidak diperuntukkan sebagai Pusat Olimpiade. Kami sedang menunggu apakah Kementerian PU mengizinkan atau tidak untuk penyesuaian karena ide Pusat Olimpiade itu juga masih baru," pungkasnya.
Sementara itu, pada Olimpiade 2016 lalu, Indonesia berhasil membawa pulang satu medali emas dan dua perak. Medali emas Merah Putih dipersembahkan atlet bulutangkis ganda campuran, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.
Sedangkan, dua medali perak Indonesia datang dari cabang olahraga angkat besi melalui atlet, Sri Wahyuni Agustiani dan Eko Yuli Irawan.
Di sisi lain, pada ajang Paralimpiade, satu medali perunggu yang didapat Indonesia datang dari cabang angkat besar melalui sumbangan Ni Nengah Widiasih. (Antara)
Berita Terkait
-
John Herdman Naturalisasi 2 Pemain Keturunan dari Eropa, Siapa?
-
Kemenpora Buka Layanan Pengaduan Korban Pelecehan, Hubungi Email atau Nomor Telepon Ini
-
Kemenpora Dukung Investigasi Dugaan Pelecehan di Pelatnas Panjat Tebing
-
Asian Minifootball Championship 2026 Digelar di Palembang, Ini Hasil Drawingnya
-
Susi Susanti Puji Terobosan Kemenpora: Seleksi Deputi Kini Terbuka untuk Profesional
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?
-
Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan
-
Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.