News / Nasional
Senin, 10 Oktober 2016 | 15:05 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo memberikan keterangan pers di Gedung Kemenkopolhukam di Jakarta, Senin (11/7). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta masyarakat untuk mengawasi TNI dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini sekaligus menekankan sikap Presiden Joko Widodo yang menolak TNI memiliki hak politik.‎‎
‎‎
"TNI harus netral dan dalam kesempatan ini berulang kali saya sampaikan mohon masyarakat untuk ikut mengawasi dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI, khususnya dalam Pilkada ini," ujar Gatot di DPR, Senin (10/10/2016).

Dia menambahkan masyarakat bisa melaporkan oknum TNI yang terindikasi tidak netral dalam perhelatan Pilkada.‎ Menurutnya, laporan ini bisa dilakukan ke markas TNI terdekat.

"Laporkan ke instansi terkait, yang terdekat, bisa Koramil, bisa Kodim, Pos Pom, bisa Pom dan sebagainya," katanya.

Sebelumnya, ‎Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi melarang TNI memiliki hak politik. Hal itu sudah diatur dalam TAP MPR dan undang-undang yang mengatur status TNI.

Adapun pernyataan Pratikno itu menanggapi pernyataan Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu yang menginginkan TNI memiliki hak berpolitik.‎ Keinginan Gatot itu pun mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Load More