Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membentuk tim satuan tugas guna menindaklanjuti pungutan liar yang terjadi di kementeriannya. Satgas operasi pemberantasan pungutan liar bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Indonesia Corruption Watch.
"Seperti kita ketahui dalam menindaklanjuti OTT kemarin. Ini nanti ada satu struktur. Saya pengarah. Pak sekjen ketua, Wakil YLKI sama ICW. Anggotanya ICW, YLKI dan internal," kata Budi di stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2016).
Kasus pungutan liar di Kementerian Perhubungan yang terakhir yang terungkap terjadi pada Selasa (11/10/2016) lalu. Operasi tangkap tangan siang itu sampai disaksikan langsung oleh Presiden Joko WIdodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Budi menjelaskan alasan menggandeng YLKI dan ICW untuk memberantas pungutan liar agar dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi.
"Tim ini bisa memberi kontribusi buat negara. Jadi kita lebih independen dan bersih. Ini kita buat sistem pengawasan yang sifatnya ad hoc," kata Budi.
Dia berharap dengan adanya satgas anti pungutan liar kelak dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian.
"Kita perlu reformasi birokrasi di jajaran internal kemenhub. Gimana kita bisa dapat birokrat yang lebih baik. Nggak memperkaya diri," kata dia.
Dalam OTT Selasa pekan lalu, polisi menangkap enam orang, tiga di antaranya yang merupakan PNS kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Ketiga PNS yaitu Endang Sudarmono, Meizy, dan Abdul Rasyid.
Endang merupakan ahli ukur Direktorat Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal Kememhub, Meizy merupakan Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub sementara Abdu Rasyid merupakan PNS golongan 2D.
Dari operasi tersebut polisi menyita barang bukti berupa uang dengan total Rp1,2 miliar.
Berita Terkait
-
Pengeluaran Ongkos Transportasi Warga Bekasi dan Depok Paling Mahal di Dunia
-
Gema 'Tangkap Sudewo!' Nyaring di Gedung KPK Pagi Ini
-
Panitia Tarik Iuran Rp500 Ribu per KK Demi Karnaval Sound Horeg, Warga yang Menolak akan Diteror?
-
Kericuhan Warnai FGD Kemenhub saat Bahas Kebijakan untuk Ojol, Ada Apa?
-
Misteri 300 'Penumpang Siluman' di KM Barcelona yang Terbakar, DPR: Ini Harus Diinvestigasi!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi