Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membentuk tim satuan tugas guna menindaklanjuti pungutan liar yang terjadi di kementeriannya. Satgas operasi pemberantasan pungutan liar bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Indonesia Corruption Watch.
"Seperti kita ketahui dalam menindaklanjuti OTT kemarin. Ini nanti ada satu struktur. Saya pengarah. Pak sekjen ketua, Wakil YLKI sama ICW. Anggotanya ICW, YLKI dan internal," kata Budi di stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2016).
Kasus pungutan liar di Kementerian Perhubungan yang terakhir yang terungkap terjadi pada Selasa (11/10/2016) lalu. Operasi tangkap tangan siang itu sampai disaksikan langsung oleh Presiden Joko WIdodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Budi menjelaskan alasan menggandeng YLKI dan ICW untuk memberantas pungutan liar agar dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi.
"Tim ini bisa memberi kontribusi buat negara. Jadi kita lebih independen dan bersih. Ini kita buat sistem pengawasan yang sifatnya ad hoc," kata Budi.
Dia berharap dengan adanya satgas anti pungutan liar kelak dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian.
"Kita perlu reformasi birokrasi di jajaran internal kemenhub. Gimana kita bisa dapat birokrat yang lebih baik. Nggak memperkaya diri," kata dia.
Dalam OTT Selasa pekan lalu, polisi menangkap enam orang, tiga di antaranya yang merupakan PNS kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Ketiga PNS yaitu Endang Sudarmono, Meizy, dan Abdul Rasyid.
Endang merupakan ahli ukur Direktorat Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal Kememhub, Meizy merupakan Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub sementara Abdu Rasyid merupakan PNS golongan 2D.
Dari operasi tersebut polisi menyita barang bukti berupa uang dengan total Rp1,2 miliar.
Berita Terkait
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA
-
DPRD DKI Endus Pungli di Sekolah Swasta Gratis Jakarta, Minta Disdik Beri Sanksi Tegas
-
Maskapai Minta Harga Tiket Pesawat Naik 15 Persen, Kemenhub Janji Pertimbangkan
-
Nekat Melintas Saat Mudik Lebaran 2026, Kemenhub Ancam Bekukan Izin Perusahaan Logistik Bandel
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto