Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja dengan komisi III di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/9). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengatakan jika Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Djan Faridz, hal tersebut bisa mencederai demokrasi.
Pasalnya kepengurusan PPP Romahurmuziy , PKB, Demokrat, dan PAN, telah mendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
Hal ini menyusul kepengurusan PPP Djan Faridz menggugat surat keputusan Menkumham yang mengesahkan PPP kepengurusan Romahurmuziy ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
"Sehingga kalau ada cara-cara yang baik lewat Menkumham dan lain sebagainya hanya untuk menjegal pasangan calon Agus-Sylvi, menurut saya sangat mencederai demokrasi. Kalau pun memang iya, kita tunggu sampai Pilkada berlangsung Februari. Setelah itu terserah Laoly mau keluarkan apa,"ujar Maman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Oleh karena itu Maman berharap, Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Djan Faridz. Pasalnya ketiganya merupakan pasangan calon yang kuat dalam Pilkada mendatang.
"Saya berharap itu tidak terjadi, ketiga calon ini kan sebenarnya menjadi sebuah pertarungan yang sehat yang bagus dan sama-sama kuat,"ungkapnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung