Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jumat (7/10/2016). [Suara.com/Nikolaus Tolen]
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih lebih baik jika dibandingkan pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden B. J. Habibie, dan Presiden Abdurrachman Wahid.
"Saya sudah pernah membantu empat Presiden, Soeharto, Habibie, Abdurrachman Wahid dan sekarang Presiden Jokowi. Saya bisa melihat pemerintahan saat ini betul-betul dapat menyesuaikan lingkungan yang sangat berubah cepat," kata Wiranto ketika diminta refleksi dua tahun jalannya pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di DPR, Rabu (19/10/2016).
Wiranto membandingkan pengalaman tujuh belas tahun yang lalu, saat dia juga menjadi Menkopolhukam era Presiden Habibie. Permasalahan yang kompleks, sekarang dapat ditangani Jokowi dengan baik sehingga mampu menciptakan stabilitas di semua lini.
"Itu yang bisa saya rasakan di kabinet kerja yang saat ini saya sudah berada di dalamnya," kata Wiranto.
Dia menambahkan Nawacita yang disampaikan Jokowi saat kampanye sudah dilaksanakan dengan konsisten.
Namun, menurut catatan Wiranto, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Misalnya, sektor hukum untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
Dia menyadari banyak instrumen hukum yang perlu dibenahi. Saat ini, pemerintah mulai gebrakan baru dengan pemberantasan pungutan liar di sektor layanan publik.
"Oleh karena itu presiden sudah menginstruksikan tahap pertama ini kita akan mendahulukan, bagaimana kita memberantas pungli. Dengan istilah sapu bersih pungutan liar selurun Indonesia yang saat ini sungguh-sungguh meresahkan dan mengganggu kehidupan masyarakat," ujar Wiranto.
"Saya sudah pernah membantu empat Presiden, Soeharto, Habibie, Abdurrachman Wahid dan sekarang Presiden Jokowi. Saya bisa melihat pemerintahan saat ini betul-betul dapat menyesuaikan lingkungan yang sangat berubah cepat," kata Wiranto ketika diminta refleksi dua tahun jalannya pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di DPR, Rabu (19/10/2016).
Wiranto membandingkan pengalaman tujuh belas tahun yang lalu, saat dia juga menjadi Menkopolhukam era Presiden Habibie. Permasalahan yang kompleks, sekarang dapat ditangani Jokowi dengan baik sehingga mampu menciptakan stabilitas di semua lini.
"Itu yang bisa saya rasakan di kabinet kerja yang saat ini saya sudah berada di dalamnya," kata Wiranto.
Dia menambahkan Nawacita yang disampaikan Jokowi saat kampanye sudah dilaksanakan dengan konsisten.
Namun, menurut catatan Wiranto, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Misalnya, sektor hukum untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
Dia menyadari banyak instrumen hukum yang perlu dibenahi. Saat ini, pemerintah mulai gebrakan baru dengan pemberantasan pungutan liar di sektor layanan publik.
"Oleh karena itu presiden sudah menginstruksikan tahap pertama ini kita akan mendahulukan, bagaimana kita memberantas pungli. Dengan istilah sapu bersih pungutan liar selurun Indonesia yang saat ini sungguh-sungguh meresahkan dan mengganggu kehidupan masyarakat," ujar Wiranto.
Komentar
Berita Terkait
-
Aktivis Sebut Jokowi Idap Megalomania dan Waham Kebesaran soal IKN: Ada Gangguan Kejiwaan
-
PSI Siap Kawal Jokowi Safari ke Penjuru Nusantara, Bestari Barus: Sudah Agenda Sejak Awal
-
Mahfud MD Ungkap Isi Obrolan dengan Jokowi di Kondangan Soimah: Gak Ada Bahas Politik
-
Jokowi Disebut Sudah Pulih 99 Persen, Siap Keliling Indonesia Juni 2026 Sapa Rakyat
-
Selamat Ginting Nilai Prabowo Masih Konsolidasi Hadapi Pengaruh Jokowi
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Cuma Gara-gara Saling Pandang! Geng Motor Bacok Remaja di Flyover Cibodas
-
Geger WNA Jepang Ngaku Ditawari Prostitusi Anak 'Perawan' di Lokasari Jakarta Barat
-
Prancis Larang Menteri Israel Masuk Negaranya usai Video Aktivis Flotilla Gaza Viral
-
Setop Pembangunan Top-Down! Saatnya Suara Perempuan Akar Rumput Masuk Kebijakan Nasional
-
Ditodong Pistol dan Dipaksa Lepas Hijab Hercules, Kuasa Hukum Anak Ahmad Bahar: Ini Mengerikan!
-
Identitas Pelaku Penembakan di Gedung Putih, Pernah Mengaku Anak Tuhan
-
Catat! Ini 10 Negara yang Berisiko Terkena Wabah Ebola Setelah Lonjakan Kasus di Kongo
-
Amerika Ingin Damai tapi Trump Konsisten Ledek Iran: Cuitannya Bikin Heran
-
Antisipasi El Nino, BMKG Pasang Alat Pancing Hujan di Sejumlah Gedung Tinggi Jakarta
-
Selat Hormuz Dibuka, Iran Sepakati Damai dengan AS Demi Cairkan Aset Rp400 Triliun