Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jumat (7/10/2016). [Suara.com/Nikolaus Tolen]
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih lebih baik jika dibandingkan pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden B. J. Habibie, dan Presiden Abdurrachman Wahid.
"Saya sudah pernah membantu empat Presiden, Soeharto, Habibie, Abdurrachman Wahid dan sekarang Presiden Jokowi. Saya bisa melihat pemerintahan saat ini betul-betul dapat menyesuaikan lingkungan yang sangat berubah cepat," kata Wiranto ketika diminta refleksi dua tahun jalannya pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di DPR, Rabu (19/10/2016).
Wiranto membandingkan pengalaman tujuh belas tahun yang lalu, saat dia juga menjadi Menkopolhukam era Presiden Habibie. Permasalahan yang kompleks, sekarang dapat ditangani Jokowi dengan baik sehingga mampu menciptakan stabilitas di semua lini.
"Itu yang bisa saya rasakan di kabinet kerja yang saat ini saya sudah berada di dalamnya," kata Wiranto.
Dia menambahkan Nawacita yang disampaikan Jokowi saat kampanye sudah dilaksanakan dengan konsisten.
Namun, menurut catatan Wiranto, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Misalnya, sektor hukum untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
Dia menyadari banyak instrumen hukum yang perlu dibenahi. Saat ini, pemerintah mulai gebrakan baru dengan pemberantasan pungutan liar di sektor layanan publik.
"Oleh karena itu presiden sudah menginstruksikan tahap pertama ini kita akan mendahulukan, bagaimana kita memberantas pungli. Dengan istilah sapu bersih pungutan liar selurun Indonesia yang saat ini sungguh-sungguh meresahkan dan mengganggu kehidupan masyarakat," ujar Wiranto.
"Saya sudah pernah membantu empat Presiden, Soeharto, Habibie, Abdurrachman Wahid dan sekarang Presiden Jokowi. Saya bisa melihat pemerintahan saat ini betul-betul dapat menyesuaikan lingkungan yang sangat berubah cepat," kata Wiranto ketika diminta refleksi dua tahun jalannya pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di DPR, Rabu (19/10/2016).
Wiranto membandingkan pengalaman tujuh belas tahun yang lalu, saat dia juga menjadi Menkopolhukam era Presiden Habibie. Permasalahan yang kompleks, sekarang dapat ditangani Jokowi dengan baik sehingga mampu menciptakan stabilitas di semua lini.
"Itu yang bisa saya rasakan di kabinet kerja yang saat ini saya sudah berada di dalamnya," kata Wiranto.
Dia menambahkan Nawacita yang disampaikan Jokowi saat kampanye sudah dilaksanakan dengan konsisten.
Namun, menurut catatan Wiranto, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Misalnya, sektor hukum untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
Dia menyadari banyak instrumen hukum yang perlu dibenahi. Saat ini, pemerintah mulai gebrakan baru dengan pemberantasan pungutan liar di sektor layanan publik.
"Oleh karena itu presiden sudah menginstruksikan tahap pertama ini kita akan mendahulukan, bagaimana kita memberantas pungli. Dengan istilah sapu bersih pungutan liar selurun Indonesia yang saat ini sungguh-sungguh meresahkan dan mengganggu kehidupan masyarakat," ujar Wiranto.
Komentar
Berita Terkait
-
Asal Mula Lahirnya 'Tembok Ratapan Solo' di Rumah Jokowi: Keisengan Digital atau Kritik Satir?
-
Heboh 'Tembok Ratapan Solo' Muncul di Google Maps, Ternyata Berlokasi di Kediaman Jokowi
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick
-
Jejak Jokowi soal UU KPK Terbongkar, 5 Fakta Bantah Klaim Lempar Tangan
-
Jokowi Dicap Tak Konsisten Soal UU KPK: Dulu Biarkan Novel Disingkirkan, Kini Menyesal?
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
DTSEN Rayakan Satu Tahun, Pemutakhiran Data Terus Diperkuat
-
Pelaku Percobaan Pemerkosaan Lansia di Gunungkidul Ternyata Pelajar, Kini Dititipkan ke LPKA
-
Bukan Kasus Biasa: Tersangka Pembakar Mushola di Maluku Tenggara Terancam 9 Tahun Penjara
-
Satpol PP Sita Ribuan Botol Miras dari Sejumlah Warung dan Gudang di Jakarta Barat
-
Pasca OTT Bea Cukai, KPK Gandeng Inspektorat Kemenkeu Bahas Pencegahan Korupsi
-
Eks Pimpinan KPK Bingung Soal Dakwaan di Perkara Pertamina: Ini Apa Sih Esensinya?
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Impor Barang KW ke Dirjen Bea Cukai
-
Dinamika Kepemimpinan Kampus di Sulsel Uji Netralitas dan Independensi Akademik
-
Eks Jubir Tessa Mahardhika Sugiarto Resmi Dilantik Jadi Direktur Penyelidikan KPK
-
Bareskrim Angkut Isi Toko Emas di Nganjuk, Telusuri TPPU Hasil Tambang Ilegal Kalbar